Shutdown AS Tak Berdampak ke Indonesia

Jumat, 04/10/2013

NERACA

Jakarta - Ketakutan Bank Indonesia (BI) akan Kebijakan Penutupan Pemerintah Amerika Serikat (shutdown) berimbas ke pertumbuhan perekonomian Indonesia, ditampik oleh Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin. Menurut dia, tutupnya Pemerintahan Negeri Paman Sam itu tidak berakibat fatal terhadap Indonesia lantaran sifatnya hanya sementara.

“Saya melihat ini (penutupan Pemerintah AS) isu politik. Bagi Indonesia, tidak ada sesuatu yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, (AS) sudah puluhan kali melakukan shutdown. Dan itu tidak menjadi berita global. Ini karena masalahnya hubungan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik sedang tajam-tajamnya,” jelas Wijayanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Lebih lanjut dirinya memaparkan, Pemerintah AS tidak akan melakukan shutdown pada institusi-institusi penting. Namun “mengorbankan” beberapa institusi pendukung saja seperti penutupan museum, kebun binatang, dan tempat-tempat wisata. Kerugian yang lebih besar, lanjut Wijayanto, justru pada Pemerintah AS itu sendiri.

Pasalnya, kepercayaan ekonomi dunia terhadap kejadian ini akan berimbas ke ekonomi AS pula. Nilai tukar dolar AS akan melemah. Dengan begitu, seharusnya Indonesia bisa tenang sedikit dalam beberapa waktu ke depan. Setidaknya, sambung Wijayanto, nilai tukar rupiah tidak tergerus.

“Kita harus paham pula kalau (penutupan Pemerintah AS) sifatnya temporari atau sementara. Justru kita perlu action untuk membenahi ekonomi dalam negeri. Empat paket kebijakan Pemerintah itu saja diwujudkan. Lalu hal-hal terkait impor, seperti memperbaiki mekanisme impor,” tegasnya.

Terkait impor, kata Wijayanto, adalah masalah yang terus berulang setiap tahun. Seakan-akan Pemerintah tidak mengambil pembelajaran. Padahal, ritmik permintaan dan kebutuhan bisa dianalisis dan bisa untuk persiapkan di waktu ke depan. “Impor harusnya disiapkan 3-4 bulan sebelumnya, sehingga kita dapat harga terbaik,” kata dia.

Selain tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, shutdown Pemerintah AS juga tidak akan mengganggu investasi yang masuk langsung dari AS ke Indonesia. Karena investor AS akan berpikir jangka panjang untuk memutuskan berinvestasi ke Indonesia atau tidak. “FDI (foreign direct investment) itu jangka panjang. Kalau portofolio (saham) jelas ada pengaruhnya. Mereka investasi di sini, balik modalnya mungkin baru sepuluh tahun kemudian,” ungkapnya.

Dengan demikian, imbuh dia, “kacamata” investor AS melihat Indonesia 30 tahun ke depan. Data menunjukkan bahwa FDI naik terus, karena melihat dampak jangka panjang Indonesia seperti pasar (market) dan sumberdaya, baik alam maupun manusia (resources), yang dinilai sangat cerah. Begitu pula dengan situasi politik Indonesia yang cenderung stabil.

Terimbas perdagangan dan investasi

Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo menilai penghentian kegiatan Pemerintahan AS sangat berdampak ke pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar selalu waspada terhadap segala kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi.

“Jika terlalu lama (shutdown) pasti akan berdampak kepada ekonomi dunia. Awalnya dari AS sendiri, lalu menjalar negara seperti Jepang, China, India, termasuk Indonesia akan kena imbasnya. Terutama untuk sektor perdagangan dan investasi. Makanya, kita berharap segera adanya kesepakatan anggaran di sana (AS),” jelas Agus Marto.

Dia juga menjelaskan, dampak yang akan dirasakan pada sisi perdagangan, maka akan terjadi perlambatan ekspor ke AS. Hal ini sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di sana. Artinya ketika AS shutdown, pertumbuhan ekonominya akan dikoreksi turun. Namun jika hal itu terjadi, tentu juga akan berdampak terhadap rencana pengurangan stimulus (tapering off) AS, dan hal itu juga akan dikaji oleh otoritas keuangan di Indonesia.

Sedangkan Senior Chief Economist Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menambahkan, salah satu cara yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan bilateral swap agreement (BSA) dengan negara-negara Jepang, China dan Korea Selatan. “Adanya BSA ini bisa membantu BI untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk valas dengan jaminan rupiah. Dan jika Kongres AS gagal mencapai kesepakatan, BI, dengan terpaksa, harus menaikkan suku bunga lagi,” tandas Fauzi. [sylke/iqbal]