BKPM Klaim AS Dapat Berinvestasi Hingga Rp200 Triliun

NERACA

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, Amerika Serikat bisa berinvestasi sebanyak Rp200 triliun atau separuh dari total investasi yang ditargetkan BKPM. Pernyataan tersebut menanggapi sebuah hasil studi yang menyatakan bahwa dalam tiga sampai lima tahun ke depan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) di Indonesia akan berinvestasi sebesar US$61 miliar. Penelitian tersebut disponsori oleh Kamar Dagang AS dan USAID Indonesia dan dilaksanakan salah satunya oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

“Kalau besaran ini terjadi, itu sudah 50% target tahun depan, ditambah 50% lagi dari China, selesai,” kata Mahendra di Jakarta, Kamis (3/10). Namun begitu, Mahendra juga mengaku tidak mudah untuk betul-betul merealisasikan investasi dari AS tersebut. Perlu pembenahan di beberapa hal fundamental seperti kebijakan yang tidak jelas, infrastruktur yang buruk, dan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai.

“Kami ingin kerja sama dengan multistakeholders, bukan hanya investornya yang sudah jelas merupakan stakeholder yang penting untuk investasi, tapi kami ingin kerja sama dengan stakeholder yang lain. Kami berpikiran untuk kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau pihak yang bisa mewakili Pemerintah Daerah, sehingga tidak hanya fokus pada pelayanan perizinannya, tetapi juga implementasi dan operasinya, karena permasalahannya semakin nampak di sebelah sana,” jelas Mahendra.

Kepala BKPM baru ini merasa masalah besar yang menghambat investasi menumpuk di Pemda. Dia merasa lebih baik fokus pada Pemda yang ingin membuka daerahnya terhadap investor asing dan tidak perlu mendorong yang belum mempunyai kemauan keras.

“Sebab, daripada kita mencoba meyakinkan 550 Pemda dengan segala komplikasinya, lebih baik fokus pada yang punya komitmen untuk upayakan iklim investasi yang baik. Kami akan dorong dari promosi investasinya, sampai kami ajak PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau perbankan. Kami juga akan ajak Kadin (Kamar Dagang Indonesia) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk masuk ke sana untuk menyoroti daerah yang punya track record baik,” jelas Mahendra.

Perbaiki masalah fundamental

Laporan dari PPPI menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan fundamental yang dihadapkan pada Indonesia ketika Indonesia ingin mempertahankan daya tariknya terhadap aliran masuk FDI berskala besar secara berkelanjutan. Paling tidak terdapat tiga tantangan.

“Pertama adalah ketidakpastian dalam peraturan, perubahan peraturan yang dilakukan secara tiba-tiba, serta kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan penegakannya ,” kata Wijayanto.

Menurut dia, seringkali terjadi gap antara Pemerintah sendiri. Seperti gap antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau gap antara BKPM dan kementerian terkait investasi. Gap semacam ini membuat investor bingung dan menjadi faktor pendorong untuk tidak berinvestasi di Indonesia.

Kedua adalah infrastruktur keras yang kurang memadai, seperti pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang .

“Biaya logistik akan besar,” kata dia.

Lalu tantangan ketiga adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta pendidikan yang memadai . “Dengan begitu didapat produktivitas yang rendah. Dan sulit juga mencari pekerja yang kualifikasinya sama seperti yang dibutuhkan,” kata Wijayanto.

Sementara mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Patti Djalal mengatakan, jika ingin menarik investor Amerika, penting sekali untuk menerapkan keadilan. “Paradigma yang selama ini berkembang di Pemda kan, kalau ada perusahaan dari Amerika itu menjadi sapi perahan. Pengusaha Amerika tidak suka hal-hal semacam itu,” kata Dino dalam kesempatan yang sama.

Mahendra mengatakan, sebanyak 70-80% investasi yang akan masuk dari Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan besar. “Memang dia besar di pertambangan, tapi yang mencolok pertumbuhannya tinggi di atas 20% per tahun itu manufaktur. Antara lain yang dipakai untuk konsumsi dalam negeri maupun basis untuk ekspor di kawasan. Ini yg menarik. Saya jg mau dalami itu karena di situ peluang kita untuk dapatkan manfaat untuk investasi atau daya saing,” jelas Mahendra. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Sidang Kasus Korupsi KTP-E - Konsultan KTP-E Dapat 800 Ribu Dolar AS

Sidang Kasus Korupsi KTP-E Konsultan KTP-E Dapat 800 Ribu Dolar AS NERACA Jakarta - Konsultan lepas KTP-E dibayar 800 ribu…

Pembudidaya Sumbawa Dapat Bantuan Rp1,2 miliar - Sukses Kembangkan Ikan Kerapu

  NERACA   NTB - Dinilai sukses mengembangkan budidaya Ikan Kerapu jenis Cantang dengan sistem keramba jaring apung, kelompok nelayan…

Pendanaan di Pasar Modal Rp 254,51 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pengimpunan dana di pasar modal sepanjang tahun lalu mencapai Rp 254,51 triliun. Perinciannya adalah surat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dampak Goverment Shutdown AS Kecil

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meyakini berhenti beroperasinya sebagian layanan publik di Amerika Serikat (AS)…

Integrasi Pertagas dan PGN Direalisasikan Maret

      NERACA   Jakarta - Kementerian BUMN menargetkan penyatuan bisnis PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero) dengan…

Blended Finance Diterapkan untuk Pembangunan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, skema pendanaan campuran atau "blended…