BKPM Klaim AS Dapat Berinvestasi Hingga Rp200 Triliun

NERACA

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, Amerika Serikat bisa berinvestasi sebanyak Rp200 triliun atau separuh dari total investasi yang ditargetkan BKPM. Pernyataan tersebut menanggapi sebuah hasil studi yang menyatakan bahwa dalam tiga sampai lima tahun ke depan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) di Indonesia akan berinvestasi sebesar US$61 miliar. Penelitian tersebut disponsori oleh Kamar Dagang AS dan USAID Indonesia dan dilaksanakan salah satunya oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

“Kalau besaran ini terjadi, itu sudah 50% target tahun depan, ditambah 50% lagi dari China, selesai,” kata Mahendra di Jakarta, Kamis (3/10). Namun begitu, Mahendra juga mengaku tidak mudah untuk betul-betul merealisasikan investasi dari AS tersebut. Perlu pembenahan di beberapa hal fundamental seperti kebijakan yang tidak jelas, infrastruktur yang buruk, dan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai.

“Kami ingin kerja sama dengan multistakeholders, bukan hanya investornya yang sudah jelas merupakan stakeholder yang penting untuk investasi, tapi kami ingin kerja sama dengan stakeholder yang lain. Kami berpikiran untuk kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau pihak yang bisa mewakili Pemerintah Daerah, sehingga tidak hanya fokus pada pelayanan perizinannya, tetapi juga implementasi dan operasinya, karena permasalahannya semakin nampak di sebelah sana,” jelas Mahendra.

Kepala BKPM baru ini merasa masalah besar yang menghambat investasi menumpuk di Pemda. Dia merasa lebih baik fokus pada Pemda yang ingin membuka daerahnya terhadap investor asing dan tidak perlu mendorong yang belum mempunyai kemauan keras.

“Sebab, daripada kita mencoba meyakinkan 550 Pemda dengan segala komplikasinya, lebih baik fokus pada yang punya komitmen untuk upayakan iklim investasi yang baik. Kami akan dorong dari promosi investasinya, sampai kami ajak PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau perbankan. Kami juga akan ajak Kadin (Kamar Dagang Indonesia) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk masuk ke sana untuk menyoroti daerah yang punya track record baik,” jelas Mahendra.

Perbaiki masalah fundamental

Laporan dari PPPI menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan fundamental yang dihadapkan pada Indonesia ketika Indonesia ingin mempertahankan daya tariknya terhadap aliran masuk FDI berskala besar secara berkelanjutan. Paling tidak terdapat tiga tantangan.

“Pertama adalah ketidakpastian dalam peraturan, perubahan peraturan yang dilakukan secara tiba-tiba, serta kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan penegakannya ,” kata Wijayanto.

Menurut dia, seringkali terjadi gap antara Pemerintah sendiri. Seperti gap antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau gap antara BKPM dan kementerian terkait investasi. Gap semacam ini membuat investor bingung dan menjadi faktor pendorong untuk tidak berinvestasi di Indonesia.

Kedua adalah infrastruktur keras yang kurang memadai, seperti pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang .

“Biaya logistik akan besar,” kata dia.

Lalu tantangan ketiga adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta pendidikan yang memadai . “Dengan begitu didapat produktivitas yang rendah. Dan sulit juga mencari pekerja yang kualifikasinya sama seperti yang dibutuhkan,” kata Wijayanto.

Sementara mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Patti Djalal mengatakan, jika ingin menarik investor Amerika, penting sekali untuk menerapkan keadilan. “Paradigma yang selama ini berkembang di Pemda kan, kalau ada perusahaan dari Amerika itu menjadi sapi perahan. Pengusaha Amerika tidak suka hal-hal semacam itu,” kata Dino dalam kesempatan yang sama.

Mahendra mengatakan, sebanyak 70-80% investasi yang akan masuk dari Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan besar. “Memang dia besar di pertambangan, tapi yang mencolok pertumbuhannya tinggi di atas 20% per tahun itu manufaktur. Antara lain yang dipakai untuk konsumsi dalam negeri maupun basis untuk ekspor di kawasan. Ini yg menarik. Saya jg mau dalami itu karena di situ peluang kita untuk dapatkan manfaat untuk investasi atau daya saing,” jelas Mahendra. [iqbal]

BERITA TERKAIT

PT KAI Patok Kupon Obligasi Hingga 8,25%

PT Kerata Api Indonesia (Persero) menetapkan kupon obligasi I tahun 2017 sebesar 7,75%  per tahun untuk seri A tenor 5 tahun…

Lagi, SMI Rilis Obligasi Rp 10 Triliun di 2018 - Diminati Investor Asing

NERACA Jakarta – Sukses mencatatkan surat utang atau obligasi di pasar modal, rupanya dirasakan belum cukup bagi PT Sarana Multi…

Anabatic Raih Pendapatan Rp 3,14 Triliun

Hingga September 2017, PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) meraih pendapatan usaha sebesar Rp3,14 triliun atau naik dibandingkan dengan pendapatan usaha…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…