"Fokus Membenahi Neraca Pembayaran​" - DGS BI Terpilih

​NERACA

Jakarta - Mirza Adityaswara resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Mantan Kepala Eksekutif Lembaga penjamin simpanan (LPS) ini mengaku akan fokus pada pembenahan masalah yang terjadi pada neraca pembayaran. “Jangka pendek, tantangan yang harus diselesaikan yakni neraca pembayaran. Karena itu yang dilihat oleh kreditur luar negeri. Lalu, investor bagaimana cara Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/10).

Lebih lanjut Mirza mengatakan, fokus tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi impor. Selain itu ekspor juga harus ditingkatkan mengingat pertumbuhan ekonomi China sudah mulai pulih. Mirza menjelaskan, perekonomian China sudah mencapai titik paling bawah. Sementara untuk perekonomian AS dan Jepang sudah mulai memasuki kondisi pemulihan.

“Jika bicara jangka menengah, sebenarnya ekspor kita harapannya ada disitu. Hanya saja dalam jangka pendek ini kita mengurangi impor saja dulu,” jelasnya. Terkait nilai tukar rupiah, mantan ekonom PT Bank Mandiri Tbk ini mengatakan kurs rupiah saat ini sudah ada di titik ekuilibrium yang baru.

Dia pun berharap, setelah neraca pembayaran dibenahi nilai tukar rupiah bisa kembali menguat. “Setelah berhasil membenahi fundamental neraca pembayaran, diharapkan kurs bisa menguat kembali, tapi utamanya tantangan neraca pembayaran yang harus diatasi,” tambahnya.

BI belum bisa melihat

Terkait shutdown Pemerintah AS, Mirza mengingatkan Indonesia agar tetap berhati-hati karena AS merupakan negeri pencetak uang dolar. Namun dirinya mengatakan kalau Pemerintah dan BI hingga saat ini belum bisa melihat dampak ke depannya akan seperti apa. “Kita sudah melihat AS melakukan perdebatan masalah APBN mereka, sehingga sebagian fungsi pemerintahan ditutup. Jika ini berlangsung lama, bisa dipastikan ini akan berdampak,” imbuhnya.

Menurut Mirza, AS merupakan negara besar yang seharusnya bisa mengajarkan negara berkembang untuk lebih disiplin fiskal. Menurut dia, dalam jangka panjang AS harus bisa mengurangi utangnya. Dia menjelaskan, AS itu memiliki utang yang besar, dari sisi rasio terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) lebih besar dari Indonesia. “Indonesia itu sekitar 30%, AS diatas 60% terhadap PDB, jadi limit utang AS itu harus dinaikkan terus dan memang untuk jangka panjang ini tidak sehat juga,” jelas dia. [sylke]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…