NERACA

Bogor - Pengelolaan perairan umum seperti waduk dan danau sangat penting karena diyakini mampu menjadi pusat ekonomi yang bermanfaat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi warga setempat.

\"Selain itu diperlukan kerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintahan daerah (Pemda) untuk mendukung pengelolaan waduk,\" kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto seusai acara Workshop Pengelolaan Lingkungan Perikanan Budidaya di Perairan Umum yang bertemakan \'Pengurangan Resiko Kematian Massal Ikan dan Budidaya KJA di Waduk dan Danau\' di Hotel Gumati Bogor, Kamis (2/10).

Pertemuan ini diadakan untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan danau dan waduk untuk mengantisipasi kematian massal pada ikan yang dibudidayakan di Karamba Jaring Apung (KJA). Selain itu juga untuk membuat percontohan pengelolaan waduk secara bersama dan berkelanjutan. Saat ini sudah ada 15 danau atau waduk yang dikelola secara bersama oleh 9 kementerian.

Slamet juga mengatakan pengembangan waduk sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan cara waduk bisa digunakan sebagai tempat budidaya ikan sekaligus digunakan sebagai tempat wisata. Stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan waduk bisa bekerjasama dengan masyarakat sekitar maupun Pemda setempat.

\"Diharapkan pengelolaan perairan umum atau waduk ini jadi basis perekonomian untuk kedepannya, sekaligus hal ini menjadi suatu konsep dari blue economy,\" jelas Slamet.

Dia menjelaskan latar belakang pengelolaan waduk selama ini di berbagai tempat masih dianggap bahwa hal ini mencemari lingkungan. Kegiatan perikanan ini sangat kontradiktif dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga kedepannya ada suatu waduk percontohan yang berbasis kepada ekosistem.

\"Pengelolaan waduk ini tidak hanya digunakan oleh sektor perikanan saja, melainkan sektor pariwisata, pertanian, listrik dan untuk keperluan air minum sehingga diperlukan integrasi dari pihak terkait,\" ungkap Slamet.

Dalam pengelolaan atau pengembangan waduk, lanjut Slamet, diperlukan beberapa langkah untuk mencapai seperti bagaimana mengatur aturan jumlah ikan yang dibudidayakan maupun aturan pendukung dari Pemda setempat. Sedangkan untuk budidaya ikan, selain perlu pakan yang efisien tapi juga diperlukan pakan yang ramah lingkungan sehingga tidak mencemari air waduk tersebut.

\"Dengan contoh langkah-langkah ini, maka diharapkan bisa mendukung atas pengembangan pengelolaan waduk ini,\" imbuh dia.

Dia mengharapkan waduk ini mempunyai multifungsi bagi masyarakat sekitar dan bisa ramah lingkungan. Pemahaman bagi masyarakat sekitar merupakan hal yang penting dalam pengelolaan waduk, dengan pemahaman yang tepat akan bisa menjadi lahan bisnis bagi masyarakat sekitar, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

\"Pengelolaan waduk juga memerlukan suatu manajemen yang baik oleh stakeholder sehingga bisa terintegrasi secara bersama-sama dan akan menimbulkan kesepakatan bersama,\" tambah Slamet.

Anggaran Rp 900 Juta

Indonesia memiliki perairan umum daratan seluas 13.85 juta ha yang terdiri dari sungai dan rawa sekitar 12 juta Ha dan 1.85 juta Ha untuk danau dan waduk. Khusus untuk perairan danau dan waduk, pemanfaatannya untuk budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2012 relative cukup kecil yaitu sebesar 1.371 Ha atau kurang dari 0,1%.

Sementara sebanyak 15 danau atau waduk prioritas adalah Danau Toba, Limboto, Kerinci, Singkarak, Maninjau, Batur, Rawa Pening, Rawa Danau, Sentani, Sentarum, Tempe, Semayang Melintang Jelampang, Tondano, Poso dan Matano. Sedangkan untuk 9 kementerian yang bekerjasama adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Budpar, Kementerian PU, KKP dan Kementerian Ristek. Kerjasama pengelolaan ini terkait fungsi danau dan waduk yang dapat digunakan sebagai sumber pengairan, pariwisata, perikanan dan juga sumber energi.

Slamet menjelaskan bahwa dalam pengelolaan waduk ini, DJPB mengeluarkan anggaran sekitar Rp900 juta untuk 15 danau atau waduk prioritas tersebar di berbagai daerah yang disepakati oleh sembilan kementerian terkait. Hal yang terpenting, waduk ini dapat di budidayakan oleh masyarakat dan bisa dikelola dengan baik. \"Perlu adanya integrasi antara semua kementerian dan stakeholder yang berkepentingan serta wawasan masyarakat dalam mengelola waduk untuk budidaya ikan,\" jelas dia.

Permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan waduk ini, tambah dia, belum adanya suatu komitmen atau kesepakatan bersama atas pengelolaan waduk untuk pengembangan perekonomian. Semua kementerian harus ada komitmen, bahkan Pemda belum terdapat komitmen dan peduli atas pengelolaan waduk ini. Sehingga untuk mendorong Pemda untuk peduli pengelolaan waduk, maka akan dibentuk suatu Satgas antara pusat dan daerah. Sejauh ini danau dan waduk adalah bagian dari perairan umum daratan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan perikanan budidaya.

\"Perlunya adanya MoU atau kesepakatan antar lintas sektoral sehingga bisa terjadi kesepakatan bersama dalam pengelolaan waduk, saya harap kesepakatan ini bisa terjadi pada tahun depan,\" ungkap Slamet.