Presiden Diminta Turun Tangan Soal RUU BPJS - MENKEU-MENEG BUMN TAK SEPAHAM PELEBURAN 4 BUMN ASURANSI

Jakarta - Peliknya pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai sudah tidak kondusif lagi. Apalagi pembahasan RUU BPJS ini sudah melebar kemana-mana, bahkan antara Kementerian Keuangan dan Kemeneg BUMN tidak sinergis terkait rencana peleburan empat BUMN Asuransi. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera turun tangan menyelesaikannya.

NERACA

Menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, silang pendapat antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN soal merger BUMN Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen merupakan bentuk lemahnya leadership Presiden SBY.

"Sebenarnya perbedaan mencolok itu tidak mesti terjadi, apalagi di level kementerian. Bahwa di antar kementerian memang terjadi dinamika, itu sah-sah saja. Tapi kalau disparitasnya terlalu besar, ya tentu kita pertanyakan kepemimpinan Presiden," ujarnya kepada Neraca, Senin (11/7)

Arif mengatakan, BPJS tidak hanya merupakan wujud amanat Undang-undang, tapi bahkan amanat Undang-undang Dasar. "Jaminan sosial adalah hal yang wajib dipenuhi negara. Intinya, soal jaminan sosial itu hak rakyat. Mau dikelola lembaga baru, mau dikelola Jamsostek, itu tidak masalah. Yang penting jaminan sosial kepada masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana seharusnya," katanya.

Malah ekonom Trisakti, Yanuar Rizki menilai alotnya pembahasan RUU BPJS itu lebih disebabkan “ulah” pemerintah sendiri. Karena terkesan ada tarik menarik kepentingan bisnis dan kekuasaan. “Pemerintah disini terlihat jelas, banyak sekali kepentingan dan perebutan kekuasaan dari penggabungan atau peleburan BUMN Asuransi. Apalagi saya dengar Jamsostek dalam statusnya Qua,” ujarnya kemarin.

Yang jelas, kata Yanuar lagi, konsep ideal BPJS adalah 100% premi ditanggung pemerintah seperti di China (CIC). “Semuanya ditanggung pemerintah, tidak ada pungutan atau iuran dari rakyat,” tegasnya.

Yanuar mengaku kecewa wacana BPJS yang masih meminta iuran dari rakyat. “Kalau masih ada pungutan atau iuran dari rakyat itu seperti asuransi swasta biasa saja bukan BPJS,”ujarnya.

Kepentingan Bisnis

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI PKS Surahman Hidayat menilai, penolakan Jamsostek atas rencana merger BPJS adalah wujud ego sektoral dan rasa eksis berlebihan dari perusahaan-perusahan BUMN. "Kalau nanti Undang-undang disahkan, semua harus patuh. Tidak boleh lagi ada penolakan," imbuh Surahman.

Sejauh ini, lanjut dia, perusahaan BUMN seperti Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen cenderung lebih konsentrasi pada sisi bisnis, bukan sosialnya. "Makanya butuh paradigma baru di perusahaan BUMN itu. Jika BPJS berhasil dilaksanakan, paradigmanya lebih dominan sosialnya, sehingga mereka harus merubah paradigma mereka soal bisnis di badan yang memang mengelola jaminan sosial," ungkapnya.

Menyangkut perbedaan pendapat Menkeu dan Menteri BUMN soal merger keempat BUMN tersebut, Surahman mengira hal itu lebih karena perbedaan sudut pandang para pembantu Presiden. "BUMN lebih melihat merger itu sebagai business as usual. Tapi Menkeu lebih melihat merger itu dari sisi alokasi dan anggaran. Jadi mungkin saja mereka belum familiar dengan isu ini (BPJS)," imbuh Surahman

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga yang dihubungi Neraca mengaku tidak berkomentar banyak mengenai rencana pembentukan BPJS yang sampai saat ini masih tersendat, bahkan belum menemukan titik terang. "Saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai ini,” ujarnya.

Saat ditanya apakah keengganan berkomentar itu terkait adanya tekanan, Hotbonar membantahnya. “Saya tidak mau dianggap sebagai orang yang terlalu keras. Kalau kondisi sudah kondusif mungkin saya akan kembali berkomentar," ujarnya.

Sebelumnya, dia sempat melontarkan pernyataan penolakan terkait peleburan BUMN Asuransi guna penyelenggaran BPJS itu. Bahkan Hotbonar meminta pemerintah dan DPR membiarkan keempat BUMN ini untuk eksis, tanpa adanya peleburan seperti yang direncanakan oleh pemerintah dan DPR. "BPJS baru untuk menangani sektor informal dan yang tidak berpenghasilan dengan memprioritaskan Jamkesmas," paparnya.

Yang paling ngotot peleburan 4 BUMN Asuransi adalah Kemenkeu. Bahkan Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Yudi Pramadi menegaskan Pemerintah dan DPR siap menggabung empat BUMN di sektor asuransi yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan pemerintah menjamin tidak ada PHK yang dilakukan untuk karyawan.

"Pemerintah dan DPR menyepakati beberapa prinsip yaitu tidak ada pemutusan hubungan karyawan PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen karena alasan pengalihan dan tidak ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan di keempat BUMN," tuturnya.

Kemudian terkait dengan peralihan keempat BUMN asuransi tersebut untuk dijadikan BPJS, Yudi mengatakan pemerintah dan DPR menyatakan tidak akan merugikan peserta yang telah mengikuti program di keempat BUMN ini. "Proses transformasi dikawal oleh direksi empat BUMN yang koordinatornya ditunjuk oleh pemerintah. Lalu tidak boleh ada program yang stagnan/terhenti di empat BUMN ini," jelas Yudi.

Sementara Meneg BUMN, Mustafa Abubakar menegaskan tak ada peleburan BUMN Asuransi.Tapi rencana yang ada adalah penambahan BPJS baru untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). "Tidak ada alternatif peleburan, semua BUMN asuransi tetap menjalankan jaminan sosial, tapi penambahan BPJS baru untuk kesehatan dasar," ujarnya.

Mustafa memastikan, keempat BUMN Asuransi yang saat ini sahamnya dimiliki pemerintah, akan tetap melayani jaminan sosial sampai BPJS yang khusus melayani Jamkesmas beroperasi. "Jadi ada penyesuaian program dan penyesuaian kegiatan dengan BPJS baru," katanya. vanya/iwan/munib/cahyo

BERITA TERKAIT

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

PRESIDEN HADIRI RAKERNAS APPSI

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…