BI-PBC Perpanjang BSA - Senilai Rp175 Triliun

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menandatangani perjanjian bilateral swap agreement (BSA) atau pertukaran cadangan devisa dengan People’s Bank of China (PBC) sebesar CNY100 miliar atau Rp175 triliun guna memperkuat stabilitas sistem keuangan kedua negara. Kerja sama ini merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya pada 2009 lalu.

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen regional dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan akan berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan domestik,” ujar Gubernur BI, Agus DW Martowardojo di Jakarta, Selasa (1/10).

Dengan adanya BSA, lanjut dia, diharapkan akan meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan China, membantu penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dia juga meyakini bahwa kerja sama antarbank sentral ini akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Selain itu, kerja sama ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh BI guna meningkatkan jaminan cadangan devisa terhadap rekan negara lain apabila suatu saat nanti diperlukan.

Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Anton Gunawan pernah bilang, sejatinya, Pemerintah harus memaksimalkan first line of defence atau ketahanan utamanya, yakni cadev saat ini. Sebab, kebutuhan utang harus diperhitungkan matang-matang.

“Sebetulnya, first line of defence kita jumlahnya relatif dapat meningkat. Terlebih dengan hasil lelang sukuk kemarin. Jadi menurut Saya, wacana BSA ini cukup dijadikan momen untuk membuat pasar percaya dan nyaman aja,” ungkap Anton, belum lama ini.

Gandeng lembaga keuangan

Melemahnya cadangan devisa Indonesia menjadi US$93 miliar hingga Agustus 2013 ini menyebabkan Kemenkeu dan BI menerapkan kebijakan BSA sebagai jaminan untuk pertahanan lapis kedua atau second line of defense. Namun begitu, bukan berarti bisa bernafas lega.

Pasalnya, saat ini Pemerintah tengah membahas ukuran batas minimum atau threshold dengan negara penjamin BSA tersebut. Untuk itu dia menganjurkan agar Pemerintah harus mulai memperhitungkan akses GDO (go down option) atau pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia.

Akan tetapi, langkah ini baru boleh disepakati bila Pemerintah memang tidak bisa mengakses pasar uang lantaran jumlah cadev yang kian menyusut. “Tekanan terhadap rupiah semakin besar. Saya kira, hingga bulan Oktober nanti permintaan dolar AS dari luar negeri semakin tinggi. Ini tentu bisa menyebabkan cadangan devisa kita terus menurun,” terang Anton. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Ditopang Produk Residensial - BSD Bukukan Penjualan Rp 6,2 Triliun

NERACA Jakarta – Di tahun 2018 kemarin, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil membukukan marketing sales senilai Rp6,2 triliun.…

Raih Pinjaman Rp 2,5 Triliun - Indoritel Jaminkan Saham Anak Usaha

NERACA Jakarta – Kantugi pinjaman senilai Rp 2,5 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Indoritel Makmur Internasional…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…