Indonesia Hanya Akan Jadi Pasar di ASEAN

Ketahanan Pangan Rapuh

Kamis, 03/10/2013

NERACA

Jakarta - Masalah kemandirian pangan di Indonesia saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat ketergantungan pada impor. Jika kondisi tersebut tak berubah, Indonesia bakal menjadi pangsa pasar bagi negara-negara ASEAN.

Ketua Bidang Holtikultura DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Benny A. Kusbini menjelaskan, pasar tunggal ASEAN disebut tanpa batas. Menurutnya jika hal itu terjadi pada saat ini, maka Indonesia hanya sebagai pangsa pasar bagi negara Asean lain."Sampai hari ini, pasar kita menjadi pasar mereka. Makanya saya lebih senang kalau produksi otomotif menurun, itu lebih bagus," tutur Benny di Jakarta, Rabu (2/10).

Benny mengatakan ketergantungan impor sangat terlihat dari jumlah produksi komoditi dalam negeri. Misalnya kebutuhan susu nasional sebanyak enam juta liter per hari, namun produksi dalam negeri hanya memproduksi sebesar dua juta liter per hari. "Uni Soviet bubar karena krisis pangan. Apa elite kita sadar kalau ini ada strategi supaya Indonesia runtuh," tegasnya.

Terkait pasar bebas ASEAN, ekonom Hendri Saparini pernah menilai, dengan melihat kondisi industri dalam negeri yang masih lemah, pemerintah dia ingatkan untuk tidak terlalu optimis menghadapi AEC 2015 nanti. Ia menyayangkan pemerintah tidak mencoba membahas AEC 2015 pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN. “Sayangnya pas jadi Ketua ASEAN kemarin, pemerintah tidak membahas soal ini. Harusnya dibahas lagi,” tukasnya.

Sementara itu, Director of Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Purwiyatno Hariyadi, mengatakan kota-kota di Indonesia seharusnya menonjolkan komoditi yang menjadi andalan daerahnya. Ia mencontohkan negara-negara bagian Amerika Serikat yang menonjolkan komoditi andalannya.

"Idaho mengklaim sebagai tempatnya famous potatoes. Nebraska fokus di jagung. Tetapi disini, Malang sebagai kota apel, tak pernah juga mengembangkan apel," ucapnya.

Purwiyatno menyatakan masalah ketahanan pangan di Indonesia karena tak ada indikator pasti untuk bisa menyebut adanya ketersediaan, keterjangkauan, dan kecukupan pangan.

"Kita tak punya indikatornya. Apa indikatornya disebut ada ketersediaan, keterjangkauan, ketercukupan? Otoritas ketahanan pangan tidak punya, semua orang bisa bebas ngomong apa pun. Perlu dilakukan indikator, ini batasnya green line, yellow line, dan red zone," ujarnya.

Liberalisasi Pertanian

Di tempat berbeda, Pengamat ekonomi Fadil Hasan mengatakan liberalisasi di sektor pertanian dapat menggoyangkan ketahanan pangan Indonesia, karena para petani dihadapkan pasar yang sangat fluktuatif. "Ini sesuatu yang tidak konsisten dan dampaknya sudah bisa kita lihat karena adanya liberalisasi itu, para petani dihadapkan pasar yang sangat fluktuatif yakni harga bisa turun atau naik sehingga tidak ada kepastian," katanya.

Pada zaman orde baru para petani ketika menanam tanaman padi bulan Oktober, mereka sudah tahu harga gabah saat masa panen pada Januari sehingga ada kepastian. Namun dengan cara liberalisasi ini tidak ada kepastian harga itu.

"Liberalisasi ini, dapat menggoyangkan aspek-aspek ketahanan pangan kita. Tapi, sekarang kita berhasil menerapkan tarif impor beras dan mengembalikan fungsi Bulog satu-satu eksportir beras," katanya.

Dia menjelaskan, pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting, karena sekitar 44 persen tenaga kerja ada pada sektor ini. Kemiskinan mayoritas di pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Menurut dia, dilihat dari sisi konteks pertahanan pangan yang dibutuhan sektor pertanian ini maka sangat penting di dalam menopang dan memeilihara ketahanan perekonomian secara keseluruhan.

Petani Indonesia seperti yang memiliki usaha skala kecil yakni di bawah 0,5 hektare harus dipertandingkan dengan sektor pertanian negara maju yang memiliki skala usaha lebih luas dan diproteksi oleh negaranya atau memberikan disubsidi yang sangat besar.

"Padahal negara di Eropa memberikan subsidi untuk seekor sapi sebesar dua dolar per hari sehingga mereka bisa bersaing dengan pasar internasional," katanya.

Menurut dia, meski Pemerintah tidak bisa memberikan subsidi yang besar-besaran pada sektor pertanian, harus ada instrumen lain sebagai proteksi misalnya dalam bentuk tarif maupun nontarif."Proteksi dalam bentuk impor produk-produk pangan, ini hampir semua negara menjalankan kebijakan bentuk itu," katanya.

Namun, mengapa pada tahun 1998 IMF mendiktekan harga pangan diliberalisasikan, sementara negara maju sendiri melakukan kebijakan proteksi di sektor pertaniannya.