NERACA

Jakarta –Banyak cara menjual bank yang sahamnya dimiliki public. Namun menjual bank secara diam-diam atau yang disebut negosiasi menjadi pilihan yang tepat agar mendapatkan harga yang bagus. Hal ini tentu terbalik dengan prinsip good corporate governance (GCG).

Menurut salah satu tim divestasi penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk, Erry Firmansyah menyatakan bahwa dalam menjual bank gagal ada beberapa cara, seperti secara terbuka dan negosiasi. Hanya saja, penjualan secara terbuka akan membuat harga kurang bagus dan karena itu, dalam melakukan penjualan bank tersebut sebaiknya tidak bocor ke public, “Seperti penjualan Bank Sampoerna yang tidak bocor ke publik, itu merupakan penjualan terbaik yang pernah dilakukan. Karena tidak ada informasi mengenai penjualan yang sampai ke pihak lain, sehingga harganya cukup bagus. Saat itu bank Sampoerna menyampaikan informasi mengenai penjualannya sesaat sebelum perdagangan di bursa dibuka”, jelas dia di Jakarta, Rabu (2/10).

Dia menambahkan bahwa penjualan saham bank yang telah menjadi perusahaan terbuka dan tengah disuspensi jauh lebih mudah. Hal ini disebabkan bank yang tengah disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti Bank Mutiara, tidak mengalami gejolak harga. Sehingga dalam penjualannya tidak menemukan kendala apapun.“Tahun ini memasuki tahun kelima, ada dua investor asing yang berminat terhadap bank ini. Kami menawarkan di harga Rp6,7 triliun dan batas harga tersebut hingga akhir tahun ini. Tahun depan belum bisa dijelaskan, kita lihat saja nanti”, kata dia.

Selain itu, dia juga menjelaskan dalam melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka, pihak yang akan mengambil alih wajib melakukan tender. Kemudian harga pembelian saham perusahaan terbuka (bank) yang akan diambil alih dalam masa penawaran wajib ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, konsultan hukup pasar modal Ira A.Eddymurthy menyatakan bahwa jika dalam waktu 5 tahun Lembaga Pennjamin Simpanan (LPS) tidak mampu menjual saham bank gagal tersebut, maka pada tahun ke 6 LPS wajib menjualnya ke pihak ketiga yang memenuhi persyaratan perundang-undangan tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal.“Diharapkan sebelum dijual LPS mampu membuat bank gagal kembali sehat dengan memperbaiki tingkatkewajiban penyediaan modal minimum, modal intu, GCG, dan masih ada beberapa lagi”, ujarnya.

Sementara dalam melakukan penjualan saham bank gagal yang menjadi perusahaan terbuka dapat dilakukan dengan block sale di pasar negosiasi. Dengan cara penjual dan pembeli bertemu langsung untuk negosiasi harga, kemudian baru dilaporkan ke BEI jika sudah terjadi penjualan. Hal ini seperti yang dilakukan pada penjualan Bank Sampoerna.

Kemudian dia mennjelaskan dalam penjualan saham bank gagal, harus diperhatikan nilai sahamnya, yaitu harga saham bursa dan harga saham per value. Selain itu, transaksi material, afiliasi, dan kewajiban keterbukaan tetap wajib disampaikan jika bank gagal tersebut adalah perusahaan terbuka.

Perlindungan Investor

Direktur Utama PT Klliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Hasan Fawzi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penjualan saham bank gagal, sekecil apapun dana investor yang ada di bank tersebut akan dilindungi. Caranya dengan adanya Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang berasal dari 5 sumber.“Kontribusi dana awal dari BEI, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kedua dari iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan OJK, ketiga dana perlindungan pemodal dari kustodian, keempat hasil investasi dana perlindungan pemodal dan terakhir sumber lain yang ditetapkan OJK”, jelas dia.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dalam penanganan kegagalan bank gagal di bursa ada 2 jenis yaitu kegagalan penyelesaian transaksi bursa yang diatasi dengan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dan yang kedua adalah hilangnya aset pemodal yang penangannannya dilakukan dengan pembentukan dana perlindungan pemodal tersebut. (nurul)