Bahan Baku Batik Masih Andalkan Impor

Kamis, 03/10/2013

NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa pengusaha batik nasional masih mengandalkan bahan baku impor untuk memproduksi batik. Pasalnya pihaknya mengaku susah untuk mendapatkan bahan baku kain batik. “Memang kita sulit mendapatkan bahan baku kainnya untuk batik. Ini harus kita cari solusinya,” ungkap Bayu saat ditemui di kantornya, Rabu (2/10).

Ia menjelaskan bahwa permintaan kain batik di dalam negeri sedang mengalami peningkatan sehingga industri batik membutuhkan bahan baku yang lebih murah agar bisa bersaing dengan produk impor batik. “Dalam konteks perdagangan, disatu sisi kita tetap memerlukan impor karena bahan baku yang masih kurang. Akan tetapi disisi lain harus sangat cermat bahwa impor kain batik itu hanya print saja,” ucapnya.

Menurut Bayu, pengertian dari batik itu adalah sebuah proses yang menggunakan tinta malam, pakai canting. Sehingga menurut dia, batik itu bukan hany sekedar desain batik saja. “Tekstil yang diimpor hanya kain motif batik karena hanya di print saja. Jadi konsumen harus dibangkitkan kesadarannya mengenai kain batik. Seharunya masyarakat lebih bangga menggunakan batik hasil karya anak bangsa,” imbuhnya.

Sebagai catatan, tahun 2012 saja, impor untuk jenis kain tenun dicetak batik yaitu sebanyak 677,4 ton dengan nilai US$ 23,3 juta, dan kain tenun yang dicetak dengan proses batik sebanyak 199,2 ton dengan nilai US$ 1,8 juta.

Sementara itu, Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Angelina Yuri mengungkapkan bahwa impor batik printing asal China ke Indonesia tiap tahun mencapai Rp43 miliar. Serbuan batik printing asal China ini menjadi contoh nyata kerentanan daya saing produk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menghadapi persaingan bebas. “Impor batik China kini mencapai Rp43 miliar. Itu angka yang besar untuk produk UMKM. Karena harganya lebih murah, masuknya batik printing itu karena kurangnya pengawasan impor yang ketat dari pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah, terutama Ditjen Bea Cukai agar memperketat importasi batik printing asal China ini. Selain itu, di sisi lain pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengusaha nasional, terutama UKM agar produknya bisa bersaing dengan produk China tersebut. “Sebab kalau tidak ada kemudahan dari pemerintah, sulit rasanya produk kita bisa bersaing dengan produk sejenis asal China yang harganya sangat murah tersebut,” tambahnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara Rishi Wahab meminta pemerintah aktif turun ke lapangan untuk mendukung peningkatan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ini perlu dilakukan seiring akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) 2015. Menurut Rishi Wahab, waktu dua tahun bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Jika tidak siap, Indonesia menghadapi masalah besar, khususnya untuk UMKM. Indonesia jangan hanya menjadi pasar produk UMKM dari negara ASEAN, tetapi harus bisa memanfaatkan peluang pasar ASEAN,” ujarnya.

Dia menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi saat penerapan MEA 2015 adalah meningkatnya persaingan produk UMKM di ASEAN. Untuk menghadapi hal itu, sambungnya, UMKM perlu menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif, standar, desain, dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan pasar Asean, serta diversifikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro.

Produk China

Sebelumnya, menteri Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa di Pasar Tanah Abang juga didominasi oleh batik impor. “Saat ini yang dominan itu Thailand, hasil dari tadi yang saya lihat,” ucap Gita saat melakukan sidak di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, April lalu.

Tidak hanya batik, dalam inspeksinya tersebut, Gita bahkan melihat kain songket yang diproduksi dari Thailand. Hal ini jelas cukup membuatnya kecewa. Berdasarkan temuannya, impor kain-kain tradisional tersebut tidak dilakukan secara mentah-mentah. Beberapa batik masih dicetak dan dijahit menjadi pakaian siap pakai, namun bahan batiknya masih berasal dari Thailand dan Cina. “Kami inginnya kalau bisa semua dari dalam negeri, dari kain, rancangan, kancing, dan jadi pakaian,” kata Gita.

Harga kain-kain batik impor ini memang jauh lebih murah ketimbang produksi dalam negeri, yakni dalam kisaran Rp 25 ribu per meter. Sedangkan kain batik asli yang berupa batik tulis bisa mencapai ratusan ribu rupiah per meternya. Kondisi ini, kata Gita, berisiko melemahkan posisi pengrajin Indonesia dalam kompetisi pasar. Padahal, dari sisi kualitas, batik produk dalam negeri lebih unggul ketimbang yang impor. “Malu kalau kita sampai tidak mampu bersaing,” katanya.