Mungkinkah Data BPS Dimanipulasi?

ANEH, SEPTEMBER DEFLASI DAN AGUSTUS SURPLUS PERDAGANGAN

Rabu, 02/10/2013

Jakarta – Sejumlah praktisi ekonomi menyebut, laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sangat janggal dan kemungkinan dimanipulasi. Pasalnya, di tengah perlambatan ekspor dan derasnya impor, BPS justru merilis adanya surplus neraca perdangangan pada Agustus sebesar US$132 juta. Kejanggalan lainnya tampak jelas terlihat dari adanya deflasi pada September di tengah maraknya kenaikan harga, khususnya harga produk pangan.

NERACA

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M. Riza Damanik mengatakan kemungkinan data BPS dimanipulasi cukup besar. Riza mengatakan, bukan kali ini saja masyarakat mempertanyakan data yang dikeluarkan BPS. “Saya lihat data BPS dalam empat tahun terakhir, ada tren di wilayah-wilayah yang jadi debat publik seperti kemiskinan, pengangguran, impor, ini dibuat relatif rumit. Sehingga muncul multiinterpretasi. Dirumitkan dengan cara misalnya salah satu indikator dihilangkan. Data yang diberikan adalah data gelondongan yang sulit untuk diverifikasi,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (1/10).

Menurut dia, tidak berlebihan jika BPS disebut sebagai alat yang digunakan oleh Pemerintah untuk menjaga wajah Pemerintah. “Dalam logika normal, akselerasi perdagangan dalam satu bulan itu mustahil. Apalagi terlebih kita tahu bahwa dalam periode serupa, Agustus, nilai Rupiah hancur. Sehingga saya yakin itu mustahil. BPS hanya ingin menyelamatkan muka Pemerintah. Tidak berlebihan kalau dikatakan BPS jadi alat Pemerintah. Dia ikut berpolitik, tidak mencerdaskan,” jelas Riza.

Dalam kacamata yang sederhana, data BPS yang dirilis kemarin terlihat janggal. Badan itu menyebutkan bahwa pada Juli 2013 terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$2,31 miliar atau defisit terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Lantas sebulan kemudian, pada Agustus 2013, neraca perdagangan Indonesia langsung surplus sebesar US$132 juta.

Sama janggalnya dengan data neraca perdagangan, pada September 2013, BPS mencatat terjadinya deflasi hingga 0,35%. Padahal, sebulan sebelumnya, BPS merilis data inflasi pada Agustus 2013 yang mencapai 1,12% dan mencetak rekor tertinggi pada periode yang sama sejak 1999.

Senada dengan Riza, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur mengatakan seharusnya data neraca perdagangan yang dikeluarkan BPS tidak asal asalan. “BPS harus berhati hati dalam mengeluarkan data, pasalnya data ini menjadi acuan untuk semua masyarakat Indonesia. Sehingga tingkat kebenarannya harus selalu dijaga dengan baik. Impor migas kita sudah pasti besar, ekspor kita juga merosot. Lalu dimana BPS bisa mendapatkan kalau neraca perdagangan dalam negeri mengalami surplus?\" tanya Natsir.

Secara kumulatif dari Januari sampai Agustus 2013, BPS mengumumkan, total nilai ekspor adalah sebesar US$119,3 miliar, sementara nilai impornya sebesar US$124,9 miliar. Dengan begitu, terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$5,6 miliar. Sedangkan total tingkat inflasi tahun kalender Januari–September 2013 sebesar 7,57%, jauh lebih tinggi dari ramalan pemerintah.

Validitas Dipertanyakan

Direktur Indef Enny Sri Hartati, data BPS yang menyatakan deflasi pada bulan Agustus mungkin saja terjadi, namun valid tidaknya belum bisa dipastikan. Karena dia menilai hanya BPS dan pihak terkait yang mengetahui valid tidaknya data tersebut.

“Memang BPS itu dananya dari APBN tetapi seharusnya bersikap independen. Jika melihat data yang ada non-migas kita surplus mungkin saja, tetapi dari mana pasokannya untuk mengurangi impor kita belum tahu. Selain itu sebelumnya BPS juga pernah salah dalam mengeluarkan data karena tahun dasarnya tidak sesuai,” ujar Enny.

Jika data BPS tersebut valid, meskipun tidak sebanyak sektor non migas, penurunan jumlah impor migas menggambarkan kinerja pemerintah yang cukup serius menangani masalah impor. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kemungkinan data BPS menyatakan deflasi bisa terjadi karena memang banyak sektor pangan (non migas) yang seharusnya tidak perlu diimpor.

“Contoh daging, yang distribusinya tidak merata sehingga ada kuota yang kekurangan pasokan daging dan ada yang kelebihan. Padahal seharusnya kita tidak perlu impor, beda halnya dengan kedelai,” kata dia.

Perlu Data Pembanding

Sehingga, dengan keluarnya data BPS tersebut mau tidak mau harus dipercaya, karena menurut dia tidak ada pendapat kedua yang dapat mematahkan data tersebut. Selain itu, berdasarkan undang-undang, otoritas data terletak di BPS. Namun memang terkadang data yang berasal dari BPS sering meragukan.

“Saat ini non migas dinyatakan deflasi tetapi yang kita lihat di masyarakat banyak tekanan harga di berbagai komoditas pangan. Ketergantungan impor kita juga cukup besar, namun dinyatakan turun. Jika sampai data tersebut tidak valid, otomatis kebijakan yang dibuat juga kurang tepat,” terang Enny.

Sehingga, dia berharap dalam mengumumkan data tersebut pihak BPS harus transparan. Selain itu, ada kemungkinan metodologi yang digunakan tidak relevan sehingga mungkin harus diganti. “Tidak perlu ada data riset lain untuk menandingi BPS karena data riset lain biasanya bersifat parsial. BPS hanya harus lebih transparan dan ada perbaikan,” bebernya.

Terhadap polemik data yang dirilis BPS ini, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperek) Purbaya Yudhi Sadewa berusaha menjelaskan logika yang harus dipahami dalam menafsir data lembaga tersebut. “Kalau bicara kepercayaan pada data yang dihadirkan BPS saya kira boleh juga. Karena jika melihat pertumbuhan konsumer di indeks dan komoditas kita pada bulan September ada kenaikan. Artinya harga cenderung turun,” ungkapnya.

Penurunan harga atau deflasi ini dilihat Purbaya karena euforia hari raya lebaran sudah selesai. Hal ini merupakan fenomena yang umum terjadi. Ketika hari raya maka harga-harga melambung tinggi sedangkan setelahnya akan kembali turun. Maka dari itu ia juga mengaku laporan BPS masih masuk logika.

Di samping itu, Purbaya mengatakan deflasi kali ini sebetulnya tidak menunjukan penurunan harga menjadi lebih murah. Melainkan kembali ke posisi normal. “Itu kan deflasinya sedikit sekali. Jadi sebetulnya bukan harga jadi murah. Tapi harga-harga sekarang mulai turun ke posisi normal. Karena waktu itu inflasinya terlalu tinggi,” paparnya.

Lebih jauh Purbaya menilai bahwa deflasi kali ini juga disebabkan turunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas. Pasalnya karena harga-harga terlalu tinggi akhinya masyarakat mulai menurunkan konsumsi. Hal itu juga yang membuat deflasi jadi terlihat masuk cukup dalam.

“Sebetulnya waktu lebaran juga banyak spekulan-spekulan pada komoditas sehingga harga-harga meningkat tajam. Tapi kemudian demand dari masyarakat kan menurun. Ya, spekulan itu mau tidak mau menurunkan harga juga. Kalau tidak begitu mereka tidak bisa dagang,” terang Purbaya.

Meski begitu Purbaya mengingatkan bahwa inflasi akan bertahan di level 9,2% hingga akhir tahun. Pasalnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan terus terasa hingga pertengahan tahun 2014. Artinya untuk ke depan harga-harga akan tetap tinggi namun saja pada September ini ada penurunan.

“Kenaikan BBM yang kemarin memang sangat tinggi. Pengaruhnya sampai 2,5% terhadap inflasi. Lagipula dampak kenaikan BBM itu biasanya terasa hingga satu tahun,” tukas Purbaya.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan empat paket kebijakan yang salah satunya adalah ingin menekan defisit transaksi berjalan dengan cara mendorong penggunaan biodiesel. Data BPS menunjukkan kemajuan tersebut. Padahal, penggunaan biodiesel belum terlalu tampak kemajuannya. Dengan data BPS ini, wajah pemerintah terselamatkan dan Pemerintah bisa membenarkan kebijakannya dengan menggunakan BPS.