Menurut data Bank Dunia 2004, lebih dari 50% investasi di Pulau Jawa hanya mencakup 7 % dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan output atau produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60 % total output Indonesia. Jadi tidak salah jika ada anggapan investasi banyak terpusat di Jawa.

Hal itu seiring dengan majunya infrastruktur di Jawa dibanding di luar Jawa. Buktinya, panjang jalan di Indonesia hampir mencapai sepertiganya berada di Pulau Jawa serta kapasitas listrik nasional yang 80 % berada di sistem Jawa dan Bali.

Data Kementerian Kominfo 2010, juga mengungkapkan 65,2 % infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31 %) dan Kalimantan (6,13 %). Adapun wilayah Indonesia Timur (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini. Backbone adalah serat optik berupa koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan telematika.

Jelas, ini menggambarkan kesenjangan infrastruktur dan tentunya membuat kondisi infrastruktur telematika yang seperti disebut di atas menyebabkan pengguna Internet juga terpusat di Jawa. Menurut data dari Susenas 2006-2008, BPS memperlihatkan bahwa selama 2007-2008, akses Internet dalam rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan. Dan, rumah tangga di Jawa masih memiliki akses tertinggi ketimbang wilayah lainnya.

Nah, idealnya dengan kondisi seperti tersebut, sejatinya kemiskinan di Jawa akan menurun. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jumlah penduduk miskin Indonesia justeru berpusat di Jawa. Menurut data Susenas Maret 2010-Maret 2011, sebagian penduduk miskin Indonesia terpusat di Jawa sebanyak 16,73 juta, atau 55,7% penduduk miskin Indonesia ada di Jawa.

Lantas apa yang salah dalam pembangunan di Jawa? Menurut data Kementerian Pertanian, luas lahan pertanian di Pulau Jawa yang telah beralih fungsi selama tiga tahun terakhir mencapai 600 ribu ha. Sementara total lahan pertanian yang tersisa hanya sebesar 3,5 juta ha.

Kita melihat tingginya konversi lahan di Jawa umumnya digunakan untuk kepentingan di luar pertanian, seperti jalan tol, industri, perumahan, pusat belanja, dan fasilitas umum lainnya. Artinya model pembangunan di Pulau Jawa selama ini tidak didasarkan pada keunggulan alami kawasan itu, yaitu pertanian. Dapat dikatakan model pembangunan di Jawa cenderung ke arah industrialisasi.

Celakanya, seiring dengan berkurangnya lahan pertanian di Pulau Jawa, berkurang pula akses petani gurem terhadap lahan. Sebab bagi petani, tanah adalah faktor produksi untuk melanjutkan kehidupannya. Tanpa pemilikan faktor produksi yang memadai, sudah pasti keberlanjutan kehidupannya akan terancam. Para petani gurem Pulau Jawa akhirnya menjadi penyumbang angka kemiskinan dari wilayah perdesaan.

Sementara itu, karena sudah tidak memiliki tanah sebagai faktor produksi pertanian, sebagian orang desa di Jawa melakukan urbanisasi ke wilayah perkotaan. Sebagian di antara mereka berhasil mengubah nasib, tapi sebagian lainnya tetap miskin dan menjadi penyumbang angka kemiskinan dari wilayah perkotaan di Jawa.

Karena itu, rantai kemiskinan di Pulau Jawa harus diputus. Model pembangunan yang selama ini diterapkan di Jawa harus dirombak total. Arah pembangunan di Jawa harus ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian. Konversi lahan pertanian di Jawa harus dihentikan secara bertahap. Selain itu, ketimpangan kepemilikan lahan pertanian harus segera diselesaikan dalam jangka pendek. Semoga!