Sangat mudahnya modal asing masuk dan keluar perekonomian Indonesia juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro serta menciptakan volatilitas nilai tukar rupiah. Kini pertanyaan penting yang muncul adalah, perlukah Indonesia segera menerapkan pengaturan aliran modal masuk? Kemudian instrumen atau kebijakan apa yang paling tepat untuk penerapan hal tersebut?

Jika melihat kondisi 1998, ada salah satu instrumen penting peredam dampak aliran modal masuk, yaitu sistem keuangan dan perbankan domestik yang kuat, yang belum tercipta saat krisis 1998 terjadi. Berpengalaman dari krisis tersebut, Indonesia sekarang relatif berhasil membangun dan menjaga sistem keuangan dan perbankan yang prudent dan kuat sehingga ketika terjadi krisis keuangan global 2008, praktis tidak ada dampak negatif yang menerjang negeri ini.  

Menyimak artikel analis IMF (Ostry et al, 2010) yang mencoba menjelaskan prasyarat dan tahapan yang harus dilewati suatu negara sebelum memilih menjalankan kebijakan pembatasan aliran masuk modal asing. Adalah kebijakan berupa  kombinasi dari kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, intervensi bank sentral, peraturan perbankan, dan pembatasan capital.

Kombinasi kebijakan tentu  akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian saat itu dilihat dari apakah perekonomian sudah mendekati kondisi potensialnya, keperluan menambah cadangan devisa, kualitas dari peraturan perbankan dan keuangan, pergerakan nilai tukar, serta permanen tidaknya aliran modal masuk itu sendiri. Akhirnya artikel itu menyimpulkan, apabila perekonomian sudah mendekati kondisi potensialnya, tingkat cadangan devisa sudah memadai, nilai tukar tidak undervalued, dan kebanyakan modal masuk bersifat sementara (bukan permanen), maka pengenaan pembatasan kapital (capital control) masih dimungkinkan sebagai bagian dari kombinasi kebijakantersebut.  

Melihat kondisi saat ini dan ke depan, dan ancaman Amerika Serikat melalui The Fed akan melakukan tapering off  pada akhir Oktober 2013, yang setidaknya dapat menimbulkan gejolak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, kiranya perlu dipertimbangkan sebuah kebijakan capital control  dan pengaturan devisa hasil ekspor yang perlu diterapkan demi mengamankan kondisi ekonomi dalam negeri.

Nilai tukar (kurs) rupiah saat ini cenderung undervalued, sedangkan modal asing yang mengalir masuk mungkin lebih banyak yang sementara ketimbang  permanen. Dari prasyarat kondisi tersebut maka pembatasan capital dalam pengertian ekstrem belum perlu diberlakukan di Indonesia. Namun, mencermati masih derasnya aliran modal asing yang bersifat sementara, Indonesia mungkin perlu melakukan kebijakan untuk “menahan” umur lalu lintas modal asing tersebut di dalam negeri.  

Sebagai anggota APEC dan G-20, Indonesia memang mulai dianggap sebagai salah satu perekonomian yang pantas dikategorikan sebagai emerging countries  dengan masa depan menjanjikan. Semua hal yang berkonotasi positif, menjanjikan,dan memberi harapan cerah,tentunya akan menjadikan Indonesia mempunyai daya tarik investasi yang kuat.

Namun, pada saat yang sama risiko mengintai karena pada masa pemulihan krisis keuangan global yang ternyata tidak berlangsung mulus dan cepat, pergerakan uang di dunia menjadi lebih terfokus pada Amerika Serikat, dan untuk sementara menjauhi perekonomian negara berkembang, setidaknya perlu diantisipasi lebih dini supaya tidak kecolongan nanti.

Meski aliran modal asing juga berperan menciptakan sentimen positif pada pasar uang dan pasar modal Indonesia, dalam waktu  yang sama juga dapat muncul kekhawatiran apabila modal kemudian keluar begitu saja dari perekonomian Indonesia dalam waktu singkat dan bersifat mendadak. Karena itu, pemerintah saatnya mampu membuat devisa hasil ekspor lebih lama tinggal di Indonesia, untuk menjaga posisi cadangan devisa tetap aman pada jangka pendek. Semoga!