KKP: Penerapan Ekonomi Biru Butuh Dukungan Teknologi

Industrialisasi Dinilai Mampu Tingkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah

Rabu, 02/10/2013

NERACA

Surabaya - Laut Indonesia pada dasarnya menyimpan berbagai sumberdaya alam yang bisa dijadikan modal dasar dalam rangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis kelautan dapat dikembangkan, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kondisi ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

"Potensi tersebut dapat dilihat dari luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2 dan 17.504 buah pulau dengan panjang garis pantai mencapai 104.000 km (KKP 2011). Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang," kata Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono dalam acara seminar Nasional Kelautan dan Perikanan yang bertemakan 'Potensi dan Tantangan Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia Sebagai Penunjang Blue Economy' di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (1/10).

Suseno juga mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan menuntut adanya percepatan. Guna mendorong percepatan pembangunan sektor tersebut, KKP memandang perlu untuk melakukan terobosan melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan.

"Program ini hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar dia.

Berbicara industri, lanjut dia, harus juga berbicara mengenai rantai hulu-hilir dari kegiatan perikanan, yang dimulai dari proses penyediaan bahan baku melalui kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan, hingga menjadi produk olahan dan dipasarkan."Dalam kaitan ini, masing-masing rantai memiliki kontribusi penting bagi terjaganya nilai ekonomi yang tinggi dari produk perikanan itu sendiri," ungkap Suseno.

Sehubungan dengan membangun sumberdaya alam kelautan dan perikanan adalah mengelola SDM-nya, menurut Suseno, maka peningkatan kapasitas SDM merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industrilisasi kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan pengembangan SDM mendukung industrilisasi kelautan dan perikanan, maka salah satunya perlu terciptanya SDM sebagai pelaku industri yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

"Hal ini juga penting dilakukan dalam rangka menyambut KTT Asia-Pasific Economy Cooperation (APEC) 2013 dan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economy Community) 2015 yang salah satu konsekuensinya adalah bebas bergeraknya tenaga kerja antar negara," jelas dia.

"Tidak hanya itu, persoalan penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjamin bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dijalankan akan berlangsung secara berkelanjutan. Di sinilah relevansi pendekatan blue economy atau ekonomi biru dalam pembangunan menjadi sangat penting dan strategis," tambah Suseno.

Suseno menjelaskan penerapan konsep blue economy membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi. Implementasinya di sektor kelautan dan perikanan membutuhkan cutting-edge innovations yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi lebih konkrit inovasi sistem produksi bersih tanpa limbah. Karena hal itu, menurut dia, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga sebagai center of excellence yang memiliki kepakaran dalam dunia riset dan pengembangan teknologi perlu menyambut baik tantangan ini, karena blue economy adalah masa depan dan Indonesia sedang menuju ke sana.

"Blue economy hanya akan menjadi sebuah konsep semata tanpa ada peran enterpreneurs atau investor. Dunia riset dan teknologi harus dekat dengan dunia usaha, hasil-hasil riset harus benar-benar terbukti memadai. Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta adalah kunci dalam implementasi blue economy," tutur dia.

Kemudian Suseno berpesan bahwa blue economy harus mampu menjadi referensi sebagai model pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam, namun menghasilkan produk dan nilai lebih besar, tanpa limbah dan kepedulian sosial yang tinggi. Sedangkan prospek usaha perikanan dan kelautan pada tahun depan akan ditingkatkan untuk membangkitkan peluang usaha yang lebih baik untuk tahun depan.

"Jangan sampai, peluang usaha perikanan dan kelautan dilirik oleh dunia luar, kita harus memliki peluang usaha yang besar untuk mencapai hasil produksi dalam negeri yang berkualitas," tandas dia.

Sementara itu, Wakil Rektor III Unversitas Airlangga, Soetjipto mengatakan sebagai bagian dari akademisi, pihaknya sudah memahami bagaimana penerapan dari blue economy dan sebagai institusi pendidikan akan mendorong blue economy dapat berjalan dengan baik diterapkan di Indonesia. Pihaknya sudah memahami grand design yang akan diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diharapkan bisa diterapkan dengan baik.

"Untuk mencapai suatu blue economy untuk percepatan pembangunan, pemerintah harus melakukan kebijakan yang tepat dalam penerapannya," tegas dia.

Olah karena itu, lanjut dia, pemerintah harus menggandeng pihak swasta dan akademisi untuk mewujudkan blue economy yang baik. Melalui kerjasama ini, maka penerapan blue economy yang akan dijalankan bisa mencapai tujuan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Dunia pendidikan akan memberikan dukungan dengan memberikan masukan dan saran untuk penerapan blue economy ini," tandas Soetjipto.