NERACA

Jakarta – ASEAN Economic Community (AEC) akan dimulai pada Januari 2015. Namun, kalangan dunia usaha menilai bahwa masih ada beberapa sektor yang belum siap dalam menghadapinya seperti service industri.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (1/10). Menurut Sofjan, dalam menghadapi pasar bebas seperti AEC perlu dihadapi dengan hati-hati. “Kita mesti hati-hati menghadapinya. Karena menurut saya kalau memang kita siap itu boleh dilakukan tetapi kan tidak semua sektor telah siap, seperti service industri. Kalau tidak siap, harus ditunda. Kalau tidak ditunda maka kita akan semakin kalah dalam persaingan di negara ASEAN,” ucapnya.

Sofjan menilai pemerintah sekarang seakan tidak peduli dengan keadaan industri dalam menghadapi pasar perdagangan bebas. Justru pemerintah yang barulah pasca Pemilu 2014 yang seharusnya bisa memberi ketegasan agar tidak semua sektor dibuka lebar. “Kalau kita berbicara sekarang maka akan percuma karena pemerintah sekarang akan bilang setuju-setuju saja. Sementara pelaksanaannya dengan pemerintah yang baru,” imbuhnya.

Selain pemerintah yang lepas tangan, ada sektor industri yang memang masih lemah seperti dalam hal daya saing tenaga kerja (skill labour). “Ketika 2015, Indonesia akan banyak disinggahi oleh tenaga-tenaga kerja asing yang berkualitas sementara tenaga kerja Indonesia masih kurang berkualitas,” ucapnya.

Namun disisi lain, ada juga sektor yang telah siap menghadapi persaingan bebas seperti di industri keuangan. Sofjan mengaku sudah menyampaikan kelemahan-kelemahan tersebut kepada pemerintah. “Sudah kita sampaikan ke pemerintah. Tapi ini kan baru negosiasi, lagi pula AEC baru mulai di 2015 sementara orang (pemerintah) sedang memikirkan 2014. Sejauh ini, tanggapan pemerintah yang sekarang tidak terlalu menanggapi,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. SBS meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Karena hingga saat ini, pemerintah maupun dunia usaha belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah itu. Untuk menghadapi AEC, Kadin berharap adanya keterlibatan integratif dalam pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia seperti yang sudah dilakukan negara-negara ASEAN lain, di antaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Namun, ujar Suryo, jika AEC diberlakukan akhir 2015, ASEAN akan terbuka untuk perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja. Hal ini, katanya, terserah pada masing-masing negara untuk mendapatkan kemanfaatan dari kebebasan tersebut. Akan tetapi, pemerintah sudah seharusnya mendukung dunia usaha. Untuk itu, pemerintah harus menghilangkan semua hambatan agar dunia usaha bisa meningkatkan daya saing.

Dia menjelaskan Indonesia perlu menyadari setiap keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya, seperti comperative advantages yang berkaitan berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam memproduksi barang. Karena itu, terintegrasinya basis industri menjadi penting karena negara yang mempunyai comperative advantage tinggi untuk produk tertentu akan menjadi basis industri barang tersebut.

Suryo mengungkapkan banyak yang menilai bahwa Indonesia belum siap dalam menghadapi AEC 2015. Sebab, daya saing baik produk maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kalah bersaing dengan produk impor lainnya. Dikhawatirkan, dengan dilaksanakannya AEC, maka akan mematikan produk-produk Indonesia. Menurut Suryo, penyatuan ekonomi ASEAN akan menciptakan pasar yang mencakup wilayah seluas 4,47 juta km persegi dengan potensi lebih kurang sebesar 601 juta jiwa. Karena itu, diperlukan keseriusan dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi AEC 2015. “Kesiapan itu dibutuhkan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama, bukan hanya sekadar partisipan di dalam AEC,” kata Suryo.

Persiapan Pemerintah

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk komite khusus untuk menangani persiapan menghadapi AEC. \"Kita akan membuat komite nasional yang khusus menangani persiapan menghadapi AEC 2015,\" kata SBY. Ia menjelaskan anggota dari komite nasional tersebut berisikan dari pihak Pemerintah, Pengusaha, Gubernur, dan Pengamat ekonomi. \"Tugas dari komite tersebut adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan Indonesia dalam menghadapi AEC,\" katanya.

SBY menyadari bahwa waktu yang tersisa dalam menghadapi AEC tinggal sedikit, namun itu bukanlah menjadi masalah jika mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik pengusaha dan masyarakat. \"Jangan hanya pemerintah saja yang bekerja keras agar siap menghadapi AEC, tapi juga butuh dukungan dan kesiapan dari pengusaha dan masyarakat,\" ujarnya.