Defisit Perdagangan Masih Berlanjut - PEMERINTAH SIAPKAN PAKET PENANGKAL KRISIS JILID II

Jakarta – Kondisi defisit neraca perdagangan Indonesia tampaknya belum banyak perubahan yang berarti hingga akhir September 2013, karena itu pemerintah sudah menyiapkan paket kebijakan lanjutan penangkal krisis (Jilid II) di tengah kesulitan negeri ini menghadapi dampak krisis global yang tak menentu belakangan ini.

NERACA

Menanggapi pengumuman BPS tentang kondisi makro ekonomi Indonesia pekan ini, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih buruk. Karena itu, dia memprediksi defisit neraca perdagangan Indonesia masih akan terjadi.

“Rilis BPS (Badan Pusat Statistik) hari ini (1/10) saya prediksi Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan,” ujarnya kepada Neraca, Senin (30/9).

Defisit neraca perdagangan, lanjut Eko, tidak akan berhenti terjadi karena memang industri dalam negeri belum kuat. Kalau harga komoditas di dunia internasional, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa ditekan karena nilai ekspor meningkat. Tetapi kondisi global saat ini masih lemah, sehingga jalan satu-satunya adalah tinggal menahan impor.

“Kondisinya sekarang, trigger mendorong ekspor dari pemerintah belum terlihat, sementara impor tidak bisa dibendung. Kadang-kadang impor turun, tapi ekspor lebih turun lagi. Maka dari itu defisit neraca perdagangan masih akan terus terjadi,” ujar Eko.

Sementara untuk laju inflasi, dia memprediksi masih akan terjadi dengan nilai maksimal 0,5%. Pendorong inflasi masih tetap pada bahan pokok, terutama yang cukup berpengaruh pada September 2013 ini adalah harga komoditas kedelai.

“Bahan pokok masih akan mendominasi menjadi penyebab inflasi, karena struktur pangan banyak mengarah ke kartel. Dengan intervensi pemerintah sekalipun, seperti tarif dinolkan atau operasi pasar, tetap saja sulit berubah. Ini karena struktur kartel,” tuturnya.

Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, juga memperkirakan kalau inflasi bisa di atas 1%. Ini bisa dilihat harga bahan pangan yang cenderung bergejolak seperti daging sapi, daging ayam, dan bawang merah memang menjadi perhatian karena masih tetap tinggi. Namun, komoditas pangan lain seperti kedelai juga sudah memberikan kontribusi terhadap inflasi.

\\\"Jika inflasi di atas 1%, makai inflasi akhir tahun diperkirakan akan berada di kisaran 8,6%–9,2%. Oleh karena itu, inflasi jangka pendek ini juga perlu disikapi. “Masih ada waktu beberapa hari, ini mesti kita sikapi inflasi bulan ini,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut lagi Hendri memaparkan seharusnya inflasi juga menjadi perhatian pemerintah saat ini, sehingga BI selalu berupaya menjaga agar tercipta stabilitas nilai tukar.Volatilitasnya itu yang perlu kita jaga dalam kisaran yang stabil.

Hendri juga memperkirakan neraca perdagangan Indonesia hingga akhir tahun hampir pasti masih mengalami defisit. Alasannya neraca perdagangan migas selama Januari-Juli 2013 masih tercatat defisit hingga US$ 7,63 miliar.

\\\"Ini saya sudah 2 kali salah (prediksi), jadi mungkin prediksi neraca perdagangan hingga akhir tahun hampir pasti dalam suasana defisit, meski dari sisi non migas ada suplus dari ekspor produk-produk seperti otomotif, kapal laut, alas kaki dan lain-lain,\\\" ujar Hendri.

Menurut dia, dengan kondisi yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin defisit neraca perdagangan hingga akhir tahun masih akan bertahan di level US$ 5 miliar. Bahkan parahnya lagi, bisa saja meningkat hingga US$ 6 miliar.

\\\"Saya sedih kalau lihat kenyataan neraca perdagangan saat ini secara keseluruhan berada dalam suasana defisit,\\\" ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah kini sedang menyiapkan paket kebijakan kedua untuk mengantisipasi krisis di masa mendatang. Paket ini akan melengkapi paket kebijakan yang telah dirilis pada bulan lalu.

Menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegoro, upaya ini untuk mengantisipasi defisit neraca transaksi berjalan yang terus membesar dan mengantisipasi perlambatan ekonomi domestik di masa mendatang.

\"Bagian dari kebijakan itu diupayakan agar sudah keluar pada bulan Oktober karena ingin menunjukkan ke siapa pun bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan jalan terus dengan reformasi yang telah dilakukan,\" ujarnya di DPR, kemarin.

Saat ini BKF sedang menggodok kebijakan apa saja yang akan dirilis dalam waktu dekat tersebut. Namun, Bambang mengatakan bahwa kebijakan ini tetap tidak akan jauh dari kebijakan fiskal, baik dari sisi perpajakan maupun cukai.

Selain itu, Bambang mengakui pemerintah memang memiliki dana cadangan US$5,5 miliar. Sementara pemerintah sudah mendapat komitmen dari Jepang dalam mengantisipasi krisis (dana bilateral swap agreement- BSA) sebesar US$12 miliar. Rencananya, dalam waktu dekat akan ada komitmen serupa dari Korea dan China.

\"Kita ingin menunjukkan bahwa jangan sampai upaya kita kurangi current account deficit hanya dengan kebijakan moneter yang ujung-ujungnya ganggu pertumbuhan. Kalau terlalu ekstrem, maka kita ciptakan keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal, ataupun sektor riil, sehingga diharapkan bisa kurangi defisit itu kalau seimbang. Kedua, walau ada perlambatan (ekonomi), tidak terlalu dalam. Itu yang kita jaga,\" ujarnya.

Tanggapan Pengusaha

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengatakan, belum bisa memprediksi lebih jauh mengenai defisit neraca perdagangan dalam bulan ini. Namun, dia mengungkapkan defisit neraca perdagangan akan bisa samakin melebar apabila tidak ada upaya yang nyata dari pemerintah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan.

“Perlu adanya action atau langkah konkrit dari pemerintah untuk mengendalikan defisit neraca perdaganan dan saya belum melihat adanya kebijakan nyata pemerintah untuk hal ini,” ujarnya.

Menurut dia, apabila melihat nilai ekspor yang belum menunjukkan hal yang mengalami kemajuan dan masih banyaknya impor yang masih mendominasi dalam neraca perdagangan maka defisit neraca perdagangan tidak akan mengalami hal yang positif. Pemerintah dinilai belum melakukan penghematan dari sisi impornya dan belum memajukan peningkatan ekspor.

“Pembatasan dan penghematan impor harus dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak akan berpengaruh yang besar terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia,” ujar Anton.

Meski paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan, lanjut Anton, paket ini belum bisa menanggulangi defisit anggaran yang makin melebar ini. Pemerintah harus berusaha menjalankan paket kebijakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga perekonomian Indonesia bisa membaik.

“Melihat kinerja pemerintah ini maka kemungkinan bahwa defisit neraca perdagangan, bahkan hingga akhir tahun ini akan mengalami peningkatan,” ujarnya.

Kemudian dia melihat meskipun dunia internasional masih mengalami kelesuan ekonomi namun nilai investasi Indonesia masih bisa terjaga sehingga bisa terjaga dengan baik sektor investasi ini. Namun disayangkan, walaupun nilai investasi masih bisa terjaga tapi terdapat penurunan tingkat tenaga kerja dan hal ini bisa dibilang sesuatu yang aneh. Pasalnya, seharusnya dengan nilai investasi yang masih terjaga harus diikuti dengan peningkatan tenaga kerja.

Ekonom bank asing Fauzi Ichsan menyatakan bahwa defisit transasi berjalan Indonesia dipastikan naik dalam periode year on year (yoy). Sementara dia cukup yakin inflasi September akan turun, namun lebih rendah dari angka inflasi Agustus.

“Defisit current account memang naik year on year, namun inflasi September dibandingkan Agustus akan turun. Karena pada Agustus masih dipengaruhi kenaikan BBM subsidi”, ujarnya.

Dia menambahkan bahwa semua itu juga tergantung pada kekuatan rupiah, jika rupiah semakin melemah maka akan berdampak tidak bagus terhadap defisit transaksi berjalan dan inflasi. Sehingga kondisi rupiah memang perlu dijaga.

Selain itu, dampak adanya penyelenggaran APEC kedepannya juga dinilai kecil bagi dua hal tersebut. Dia beranggapan bahwa inflasi terjadi akibat keran impor pangan saat ini ditahan sehingga jika ingin inflasi berkurang harus membuka impor pangan kita.

“Inflasi akibat keran impor pangan ditutup membuat inflasi kita naik, sehingga jika dibuka akan dapat membantu menurunkan inflasi. Harga pangan dalam negeri saat ini lebih mahal dibandingkan dari luar negeri”, ujar dia.

Meski hal ini akan membuat cadangan devisa negara tergerus. Dia menilai harus negara harus memilih antara inflasi dan cadangan devisa. Karena memang dia mengakui saat ini harga bahan pangan dari Indonesia justru lebih mahal dibandingkan dari luar. nurul/iqbal/iwan/bari/mohar

Related posts