PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I/rights issue) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Melalui aksi korporasi ini, perseroan mengincar dana sekitar US$ 130 juta untuk mendukung proyek peningkatan kapasitas produksi naphta cracker perseroan. Informasi tersebut disampaikan manajemen perseroan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (30/9).

Rencananya, perseroan akan melepas sebanyak 220.766.142 saham baru atau 7,2% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham. Mekanismenya, setiap pemegang 500 saham lama memiliki hak 36 HMETD. Setiap satu HMETD memiliki hak untuk membeli satu saham baru perseroan dengan harga pelaksanaan Rp6.750 setiap saham.

Adapun nilai nominal saham baru pada PUT I ini sebesar Rp1.000/saham. Dengan demikian, total dana yang akan diperoleh perseroan pada PUT I ini sebesar USD130 juta setara Rp1,5 triliun. Tercatat, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan SCG Chemicals. Co. Ltd. Sebagai pemegang saham mayoritas perseroan. Keduanya, disebut sebut mendukung sepenuhnya upaya penambahan modal melalui PUT I CAP untuk memuluskan rencana pertumbuhan perseroan.

Magna Resources Corporation Pte., Ltd, pemegang saham mayoritas BRPT, akan bertindak sebagai pembeli siaga atas seluruh sisa saham baru yang tidak diambil (exercised) haknya oleh para pemegang saham perseroan.

Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Erwin Ciputra mengatakan,  seluruh dana yang diperoleh pada rights issue tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan proyek peningkatan kapasitas produksi naphta cracker perseroan. Selain itu, perseroan juga menambah modal dalam rangka partisipasi joint venture untuk membangun pabrik Synthetic Butadiene Rubber baru.

Peningkatan kapasitas produksi bahan baku petrokimia tersebut akan meningkatkan produksi berbagai produk petrokimia Perseroan, seperti Ethylene, Propylene, Py-Gas, Mixed C4, dan berbagai produk turunan lainnya.

Rencana right issue ini masih menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2013.(lia)