Kemenkominfo Revisi Target PNBP 2014

Menuai Protes DPR

Selasa, 01/10/2013

NERACA

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika merevisi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2014 menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Muhammad Budi Setiawan, mengatakan pihaknya mengusulkan revisi target PNBP 2014 sebesar Rp12,36 triliun, atau meningkat dari target sebelumnya, Rp11,58 triliun. Dengan demikian, dari target yang revisi tersebut ada peningkatan PNBP sebesar Rp777,34 miliar.

Secara rinci Budi menjelaskan, perubahan target ini didasari adanya penambahan asumsi pendapatan pada tiga satuan kerja di Kemenkominfo. Di antaranya Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp440 miliar, Direktorat Jenderal Daya Perangkat Pos dan Informatika sebesar Rp335,8 miliar dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebesar Rp1,54 miliar.

“Pos-pos itulah yang menyebabkan kenaikan target PNBP tahun 2014,” kata Budi di Jakarta, Senin (30/9). Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, akumulasi target kenaikan penerimaan PNBP 2014 dari ketiga sektor itu secara utuh. Menurut dia, pada tahun depan, PNBP Setjen akan menjadi sekitar Rp1 miliar, Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menjadi Rp9,6 triliun dan Ditjen penyelenggaraan Pos dan Informatika menjadi Rp2,77 triliun.

“Pertambahan target itu kita lihat dari kemungkinan meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha Kemenkominfo melalui ketiga sektor tersebut. Misalnya dari pendapatan sewa gedung dan jasa pendidikan. Kami melihat juga jasa Pusdiklat yang dimiliki Kemenkominfo cukup produktif untuk melayani masyarakat,” tutur Budi.

Namun sisi lain, Kemenkominfo mengaku belum bisa menjabarkan realiasasi PNBP Sementara 2013. Alasannya hal itu baru bisa dijelaskan setelah proses audit selesai secara keseluruhan. Sehingga baru pertengahan 2014 bisa diumumkan. "Untuk realisasi PNBP Tahun 2013 baru bisa dipublikasi bulan April 2014. Karena kita belum menyelesaikan proses audit terhadap penerimaan perusahaan-perusahaan di satuan kerja," ungkapnya.

Keinginan Kemenkominfo menambah anggaran ini menuai protes dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pasalnya, ketentuan target PNBP 2014 tidak bisa diukur tanpa melihat realisasi sementara PNBP 2013. Sehingga Kemenkominfo dinilai terlalu meraba-raba proyeksi yang ditargetkan pada tahun depan.

“Ini tidak logis. Bagaimana kita bisa melihat target PNBP Tahun 2014 kalau yang tahun ini saja belum diaudit. Saya kira pemerintah sudah tahu hal itu. Lagipula mekanisme perencanaan yang sudah kita sepakati juga seperti itu,” kata Anggota Banggar DPR, Jhony Allen Marbun.

Daerah belum terjamah

Lebih jauh Jhony menekankan, seharusnya Kemenkominfo bisa mematok pertumbuhan PNBP di sektor komunikasi bisa mencapai 8%. Sedangkan asumsi sebelumnya hanya ada di kisaran 6%. Dia melihat penekana ini sangat perlu berhubung potensi pertumbuhan sektor telekomunikasi sangat terbuka lebar.

“Kalau Kemenkominfo berani meraba pertumbuhan PNBN tahun 2014 bisa meningkat hingga Rp777,34 miliar Saya mengusulkan seharusnya bisa naik hingga Rp1,5 triliun. Karena ke depannya perkembangan telekomunikasi pasti sangat berkembang pesat. Sebab, masih banyak juga potensi di daerah-daerah yang belum terjamah industri komunikasi,” tukas Jhony.

Sebelumnya, Kemenkominfo mengaku akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui pengembangan teknologi informasi (TI). Pasalnya, salah satu cara untuk menuju ekonomi mandiri diperlukan suatu perangkat yang mampu menunjang kemudahan akses informasi.

“Sekarang hampir semua lini usaha sudah memiliki kebutuhan akses internet. Bahkan UKM (Usaha Kecil Menengah) banyak yang pendapatannya dibantu oleh internet,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, belum lama ini.

Yang dimaksud pengembangan TI oleh Kemenkominfo yaitu merujuk pada pembangunan infrastruktur broadbrand (koneksi internet) dengan kecepatan tinggi. Rencananya broadband yang akan dibangun itu memiliki kecepatan antara 5 hingga 2.000 kali lipat dari kecepatan jaringan intenet yang sekarang banyak digunakan. Lalu pemerintah sendiri memproyeksikan akan membangun 100 ribu titik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp6 miliar pada 2014. [lulus]