Aparat Pajak Dinilai Cari Angka “Aman”

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brojonegoro mengkritik kinerja aparat pajak yang cenderung mencari “aman” dalam target realisasi penerimaan pajak. “Ada kecenderungan mereka mencari angka yang aman,” ungkap Bambang kepada wartawan minggu lalu.

Menurut Bambang, hingga akhir tahun 2011, pemerintah menargetkan penerimaan pajak hingga sebesar Rp877 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp 850,3 triliun.

“Setidaknya ada dua hal yang mendukung tingginya kontribusi penerimaan PPh, PBB, Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional yaitu sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia dan Indonesia yang makin baik serta pelaksanaan langkah-langkah kebijakan administrasi perpajakan pada 2011,” ungkapnya.

Namun, Bambang berharap naiknya kontribusi penerimaan negara tersebut diminta agar sesuai realitas yang ada di lapangan. “Saya berharap tingginya kontribusi penerimaan itu harus sesuai dengan angka yang sebenarnya. Jangan hanya mencari angka aman saja,” terangnya.

Sebagai penasehat fiskal Menkeu, menurut Bambang, BKF juga wajib memberi analisis yang benar tentang pajak dan risiko fiskal. “Risiko fiskal itu muncul dari risiko korporasi. Misanya PLN (Perusahaan Listrik Negara). Kalau PLN punya problem produksi listrik, yang bisa kena bukan hanya PLN tapi negara dalam hal ini APBN, karena subsidi bisa naik,” ungkapnya.

Menurut Bambang, dalam menentukan besaran angka perpajakan, BKF mempertimbangkan berbagai aspek yang kerapkali dilematis. “Apapun kondisinya, keputusan harus cepat diambil. Intinya jangan sampai investor lari, tapi jangan sampai uang negara jebol,” ujar Bambang.

Selanjutnya mengenai bea keluar kelapa sawit, BKF harus berpikir matang soal dampak dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang. “Ekspor kelapa sawit Indonesia terbesar dunia. Kalau CPO diekspor semua, minyak goreng kita gimana. Misalnya kita berbicara soal bea keluar kelapa sawit, tapi secara keseluruhan bisa pengaruh dari inflasi yang sangat makro,” terangnya.

Disinggung mengenai kebijakan proteksi industri, BKF juga memegang peranpenting dalam hal proteksi industri. “Kita ingin kalau bisa dalam manufaktur, sehilir mungkin. Supaya produsen memproduksi barang hilir. Produk akhirnya memang harus ada bea masuk. Semua dimaksudkan untuk proteksi produk dalam negeri,” pungkas Bambang. **Munib