APBN 2014 Bakal Jebol - Subsidi Makin Meningkat

NERACA

Jakarta – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 berpotensi jebol kembali akibat anggaran subsidi yang membludak jauh dari yang dianggarkan. Bagaimana tidak, Pemerintah dan DPR telah menyepakati volume BBM bersubsidi 2014 adalah sebesar 48 juta kiloliter (KL). Besaran volume itu sama dengan besaran volume BBM bersubsidi 2013.

“Tidak cukup dengan 48 juta kiloliter. Faktanya, setiap tahun volume BBM bersubsidi naik dan Pemerintah datang ke DPR lagi dengan harapan dikabulkan kenaikan volume tersebut,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Neraca, Senin (30/9).

Secara logika juga, kata Eko, penjualan motor dan mobil naik terus. Tentu saja hal ini berimplikasi menyebabkan volume BBM bersubsidi meningkat. Belum lagi dengan populasi masyarakat yang bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibanding negara-negara di dunia pada umunya.

Menurut Eko, kenaikan harga BBM pada beberapa bulan lalu tidak mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. “Meski harga naik, tetapi bisa dilihat masih dalam jangkauan harga masyarakat. Semua masih pakai sepeti biasa,” kata Eko.

Sementara Dirjen Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro mengatakan, volume BBM dapat ditekan menjadi 48 juta kiloliter dengan menggunakan manajemen volume. \"Jika menggunakan skema bussiness as usual, maka volume BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 51,71 juta KL,\" kata dia.

Untuk diketahui, dalam RAPBN 2014, volume BBM bersubsidi diasumsikan sebesar 50,5 juta kiloliter, yang terdiri dari premium sebesar 32,96 juta kiloliter, minyak tanah 1,1 juta kiloliter, dan solar 16,44 juta kiloliter. Tetapi kemudian Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati besaran volume BBM menjadi 48 juta kiloliter.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, anggaran untuk subsidi BBM adalah sebesar Rp210,73 triliun dengan mendasarkan perhitungan sejumlah parameter, yaitu nilai tukar rupiah Rp9.750 per dolar AS, ICP sebesar US$105 per barel, dan volume BBM 48 juta kiloliter.

Menurut Eko, asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750 per dolar AS akan jauh sekali dari kenyataannya nanti. “Tidak masuk akal. Jauh sekali. Kalau Rp10.500 per dolar AS mungkin masih bisa, tapi kalau Rp9.750 per dolar AS itu tidak kredibel,” jelas Eko.

Dalam kondisi perlambatan ekonomi global seperti sekarang, lanjut dia, sulit bagi rupiah untuk membuat nilainya kuat sampai Rp10 ribu per dolar AS, apalagi sampai Rp9.750 per dolar AS. Defisit neraca perdagangan yang semakin besar membuat nilai tukar rupiah sulit untuk menguat. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pasar Ekspor Meningkat - KPAS Tingkatkan Kapasitas Produksi 300%

NERACA Jakarta – Tahun depan, emiten produsen kapas PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300% menjadi…

Devisa Pariwisata Meningkat Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Devisa Pariwisata Meningkat Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi NERACA Jakarta - Dari tahun ke tahun sektor pariwisata terus menjadi andalan…

Phapros Bakal Tercatat di Papan Utama BEI

Emiten farmasi, PT Phapros Tbk akan segera menjadi perusahaan tercatat di papan utama perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…