Menggagas Poros Tengah II

Oleh : Ardi Winangun, Penggiat Komunitas Penulis Lapak Isu (Koplaks).

Selasa, 01/10/2013

Setelah lama tenggelam dalam hiruk pikuk dunia politik, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, kembali melakukan kejutan. Kejutan yang dimunculkan berupa keinginan membentuk kembali Poros Tengah Jilid II. Poros Tengah Jilid I adalah kekuatan politik partai-partai Islam yang eksis pada tahun 1999. Himpunan partai politik Islam yang terdiri dari PPP, PAN, PKB, PK(S), dan PBB, itu mengusung Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 dan sukses dalam pemilihan presiden saat itu.

Keinginan Amien Rais membentuk kembali Poros Tengah II bisa jadi dilandasi pikiran di mana kondisi menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 sama seperti suasana Pemilihan Presiden pada tahun 1999. Di mana masyarakat dihadapkan pada dua calon presiden yang mempunyai kekuatan seimbang. Siapa calon presiden itu? Tidak perlu disebutkan di sini, nanti calon presiden itu merasa gede rasa alias ge er. Menurut Amien Rais hal demikian bisa jadi membahayakan kondisi bangsa sehingga perlu disodorkan calon presiden (alternatif) yang dirasa mampu berdiri di tengah. Namun Amien Rais sepertinya tidak membayangkan bahwa situasi politik saat ini jauh berbeda dengan situasi politik pada masa awal-awal reformasi. Pada awal reformasi suasana masih terbawa suasana politik aliran sehingga dikotomi kelompok Islam dan nasionalis masih mengental kuat sehingga hal ini mendukung berhimpunnya kelompok Islam dan nasionalis pada kubu masing-masing. Seiring semakin cerdasnya masyarakat dan mencairnya politik aliran, maka dikotomi Islam dan nasionalis meski masih ada namun hal demikian menjadi tidak penting. Mencairnya dikotomi Islam dan nasionalis indikasinya banyak politisi yang berlatar belakang organisasi Islam masuk ke dalam partai-partai yang tidak mengusung ideologi Islam. Partai-partai politik seperti Golkar dan Demokrat dibanjiri oleh aktivis-aktivis yang berasal dari organisasi massa Islam. Masuknya aktivis-aktivis berlatar belakang organisasi Islam ke dalam partai politik berhaluan nasionalis rupanya sangat berpengaruh besar terhadap sikap dan kebijakan partai politik itu. Buktinya partai politik berhaluan nasional memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Misalnya seperti dalam dukungan terhadap UU tentang Pendidikan Nasional dan UU Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Sikap partai politik berhaluan nasionalis yang demikian membuat ummat Islam tak ragu ketika memilih partai politik berhaluan nasionalis. Membentuk Poros Tengah I, saat itu, dilandasi pikirian bahwa dengan poros ini diharapkan aspirasi ummat Islam bisa diperjuangkan. Selama masa Orde Baru, aspirasi ummat Islam sering mampet sehingga ummat Islam merasa terpinggirkan. Ketika masa reformasi maka keinginan untuk memperjuangkan aspirasi ummat sangat terbuka sehingga ummat Islam yang pada masa Orde Baru terhimpun dalam PPP berganti ke dalam Poros Tengah. Sebenarnya peluang untuk memperjuangkan aspirasi ummat Islam sangat terbuka lebar ketika Poros Tengah I berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden namun harapan itu sepertinya tinggal harapan sebab Abdurrahman Wahid dalam tindak tanduknya ternyata terkesan jalan sendiri dan bahkan memancing amarah ummat Islam, seperti adanya keinginan untuk membuka hubungan dengan Israel. Semakin tidak terkendalinya sikap Abdurrahman Wahid dalam mengambil kebijakan akhirnya membuat Poros Tengah menjadi retak. Kecuali PKB, Poros Tengah merasa kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Hingga akhirnya, Poros Tengah minus PKB ditambah kekuatan lain, seperti Partai Golkar, PDIP, dan militer, menggulingkan Abdurrahman Wahid. Belajar dari pengalaman Poros Tengah I, sepertinya keinginan untuk membangun kembali Poros Tengah II tak akan terjadi. Faktornya, pertama, Poros Tengah mengalami kegagalan dalam ‘berkoaliasi abadi’. Ada dusta di antara anggota Poros Tengah I membuat partai-partai politik berhaluan Islam saat ini, seperti PKB, PAN, PKS, dan PPP, merasa trauma dengan pengalaman Poros Tengah I. Ada dusta di antara mereka sebab diantara mereka saling tuding, PKB merasa dikhianati sebab rekan partai politik Islam lainnya menggulingkan Abdurrahman Wahid. Sedang partai politik Islam lainnya merasa Abdurrahman Wahid tak bisa memperjuangkan aspirasi ummat. Kedua, tak hanya trauma yang sulit untuk membangkitkan kembali Poros Tengah II. Sistem pemilihan presiden yang tak lagi di MPR. Dulu Poros Tengah I berhasil memenangakan Abdurrahman Wahid sebagai presiden sebab sistem pemilihannya berada di MPR. Ketika masih berada di MPR tentu suara dari Poros Tengah bisa dijaga dan dikendalikan untuk setia mendukung calon presiden pilihan namun ketika UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat tentu sangat susah untuk mengendalikan suara yang jumlahnya puluhan juta ini. Sehingga keinginan Poros Tengah II seperti Poros Tengah I di mana mereka bisa memenangkan pemilihan presiden susah terulang. Sekarang rakyat yang memilih bukan elit politik di parlemen dan keinginan antara elit politik di parlemen dengan rakyat sering tak sejalan. Pilihan elit politik belum tentu pilihan rakyat, begitu sebaliknya. Toh kalau sekarang Poros Tengah II berhasil dibentuk dan mereka mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, posisi Poros Tengah II hanya sebagai instrumen untuk mengusung calonnya. Kalau sebatas instrumen apa bedanya dengan PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat yang juga mengusung calonnya. Jadi Poros Tengah II bukan lagi sebuah kekuatan politik yang dahsyat seperti di tahun 1999 yang bisa menjadi kekuatan alternatif atau penengah. Ketiga, saat ini, berpolitik bukan lagi dilandasi ideologi dan idealisme namun kepentingan pragmatis. Partai-partai politik sekarang mendukung salah satu calon, baik calon presiden atau kepala daerah, bukan dilandasi oleh kesamaan haluan, Islam atau nasionalis, namun seberapa besar calon itu akan menang dalam pemilihan presiden atau pilkada. Jadi partai-partai politik yang ada memantau siapa-siapa saja calon itu yang memiliki peluang menang tanpa melihat latar belakangnya. Kalau kita lihat, dalam pilkada, sering kita temukan partai politik Islam bergabung dengan partai politik berhaluan nasionalis. Contohnya Pilkada Kota Bandung, koalisi antara PKS dan Partai Gerindra. Ketika pragmatisme menjadi dasar berkoalisi maka sampai nangis-nangis darah pun Poros Tengah II tak akan terbentuk. Para elit partai-partai politik Islam sekarang berpikiran ngapain repot-repot membentuk Poros Tengah II kalau kalah dan tidak dapat apa-apa dalam pemilihan presiden. haluankepri.com

Setelah lama tenggelam dalam hiruk pikuk dunia politik, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, kembali melakukan kejutan. Kejutan yang dimunculkan berupa keinginan membentuk kembali Poros Tengah Jilid II. Poros Tengah Jilid I adalah kekuatan politik partai-partai Islam yang eksis pada tahun 1999. Himpunan partai politik Islam yang terdiri dari PPP, PAN, PKB, PK(S), dan PBB, itu mengusung Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 dan sukses dalam pemilihan presiden saat itu.

Keinginan Amien Rais membentuk kembali Poros Tengah II bisa jadi dilandasi pikiran di mana kondisi menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 sama seperti suasana Pemilihan Presiden pada tahun 1999. Di mana masyarakat dihadapkan pada dua calon presiden yang mempunyai kekuatan seimbang. Siapa calon presiden itu? Tidak perlu disebutkan di sini, nanti calon presiden itu merasa gede rasa alias ge er. Menurut Amien Rais hal demikian bisa jadi membahayakan kondisi bangsa sehingga perlu disodorkan calon presiden (alternatif) yang dirasa mampu berdiri di tengah.

Namun Amien Rais sepertinya tidak membayangkan bahwa situasi politik saat ini jauh berbeda dengan situasi politik pada masa awal-awal reformasi. Pada awal reformasi suasana masih terbawa suasana politik aliran sehingga dikotomi kelompok Islam dan nasionalis masih mengental kuat sehingga hal ini mendukung berhimpunnya kelompok Islam dan nasionalis pada kubu masing-masing.

Seiring semakin cerdasnya masyarakat dan mencairnya politik aliran, maka dikotomi Islam dan nasionalis meski masih ada namun hal demikian menjadi tidak penting. Mencairnya dikotomi Islam dan nasionalis indikasinya banyak politisi yang berlatar belakang organisasi Islam masuk ke dalam partai-partai yang tidak mengusung ideologi Islam. Partai-partai politik seperti Golkar dan Demokrat dibanjiri oleh aktivis-aktivis yang berasal dari organisasi massa Islam.

Masuknya aktivis-aktivis berlatar belakang organisasi Islam ke dalam partai politik berhaluan nasionalis rupanya sangat berpengaruh besar terhadap sikap dan kebijakan partai politik itu. Buktinya partai politik berhaluan nasional memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Misalnya seperti dalam dukungan terhadap UU tentang Pendidikan Nasional dan UU Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Sikap partai politik berhaluan nasionalis yang demikian membuat ummat Islam tak ragu ketika memilih partai politik berhaluan nasionalis.

Membentuk Poros Tengah I, saat itu, dilandasi pikirian bahwa dengan poros ini diharapkan aspirasi ummat Islam bisa diperjuangkan. Selama masa Orde Baru, aspirasi ummat Islam sering mampet sehingga ummat Islam merasa terpinggirkan. Ketika masa reformasi maka keinginan untuk memperjuangkan aspirasi ummat sangat terbuka sehingga ummat Islam yang pada masa Orde Baru terhimpun dalam PPP berganti ke dalam Poros Tengah.

Sebenarnya peluang untuk memperjuangkan aspirasi ummat Islam sangat terbuka lebar ketika Poros Tengah I berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden namun harapan itu sepertinya tinggal harapan sebab Abdurrahman Wahid dalam tindak tanduknya ternyata terkesan jalan sendiri dan bahkan memancing amarah ummat Islam, seperti adanya keinginan untuk membuka hubungan dengan Israel.

Semakin tidak terkendalinya sikap Abdurrahman Wahid dalam mengambil kebijakan akhirnya membuat Poros Tengah menjadi retak. Kecuali PKB, Poros Tengah merasa kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Hingga akhirnya, Poros Tengah minus PKB ditambah kekuatan lain, seperti Partai Golkar, PDIP, dan militer, menggulingkan Abdurrahman Wahid.

Belajar dari pengalaman Poros Tengah I, sepertinya keinginan untuk membangun kembali Poros Tengah II tak akan terjadi. Faktornya, pertama, Poros Tengah mengalami kegagalan dalam ‘berkoaliasi abadi’. Ada dusta di antara anggota Poros Tengah I membuat partai-partai politik berhaluan Islam saat ini, seperti PKB, PAN, PKS, dan PPP, merasa trauma dengan pengalaman Poros Tengah I. Ada dusta di antara mereka sebab diantara mereka saling tuding, PKB merasa dikhianati sebab rekan partai politik Islam lainnya menggulingkan Abdurrahman Wahid. Sedang partai politik Islam lainnya merasa Abdurrahman Wahid tak bisa memperjuangkan aspirasi ummat.

Kedua, tak hanya trauma yang sulit untuk membangkitkan kembali Poros Tengah II. Sistem pemilihan presiden yang tak lagi di MPR. Dulu Poros Tengah I berhasil memenangakan Abdurrahman Wahid sebagai presiden sebab sistem pemilihannya berada di MPR. Ketika masih berada di MPR tentu suara dari Poros Tengah bisa dijaga dan dikendalikan untuk setia mendukung calon presiden pilihan namun ketika UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat tentu sangat susah untuk mengendalikan suara yang jumlahnya puluhan juta ini. Sehingga keinginan Poros Tengah II seperti Poros Tengah I di mana mereka bisa memenangkan pemilihan presiden susah terulang. Sekarang rakyat yang memilih bukan elit politik di parlemen dan keinginan antara elit politik di parlemen dengan rakyat sering tak sejalan. Pilihan elit politik belum tentu pilihan rakyat, begitu sebaliknya.

Toh kalau sekarang Poros Tengah II berhasil dibentuk dan mereka mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, posisi Poros Tengah II hanya sebagai instrumen untuk mengusung calonnya. Kalau sebatas instrumen apa bedanya dengan PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat yang juga mengusung calonnya. Jadi Poros Tengah II bukan lagi sebuah kekuatan politik yang dahsyat seperti di tahun 1999 yang bisa menjadi kekuatan alternatif atau penengah.

Ketiga, saat ini, berpolitik bukan lagi dilandasi ideologi dan idealisme namun kepentingan pragmatis. Partai-partai politik sekarang mendukung salah satu calon, baik calon presiden atau kepala daerah, bukan dilandasi oleh kesamaan haluan, Islam atau nasionalis, namun seberapa besar calon itu akan menang dalam pemilihan presiden atau pilkada. Jadi partai-partai politik yang ada memantau siapa-siapa saja calon itu yang memiliki peluang menang tanpa melihat latar belakangnya. Kalau kita lihat, dalam pilkada, sering kita temukan partai politik Islam bergabung dengan partai politik berhaluan nasionalis. Contohnya Pilkada Kota Bandung, koalisi antara PKS dan Partai Gerindra.

Ketika pragmatisme menjadi dasar berkoalisi maka sampai nangis-nangis darah pun Poros Tengah II tak akan terbentuk. Para elit partai-partai politik Islam sekarang berpikiran ngapain repot-repot membentuk Poros Tengah II kalau kalah dan tidak dapat apa-apa dalam pemilihan presiden. haluankepri.com