Berdayakan Sarjana Pertanian

Oleh: Suryono Brandoi Siringo-Ringo, Alumnus FE Unika St Thomas Medan

Selasa, 01/10/2013
Sejak dulu kita mengklaim sebagai negara agraris. Negara yang indah dengan hujan tropis yang cukup untuk memberikan kehidupan yang hijau. Nyiur melambai padi menghijau itulah kata-kata indah yang dahulu sering kita dengar. Pada zaman Orba kita telah berhasil berswasembada pangan. Tetapi dijaman sekarang ini kita justru impor beras dari negara lain. Apa yang terjadi dengan pertanian kita. Dimana para ahli pertanian kita, dimana para sarjana cum laude pertanian kita, Apa sih yang sekarang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sudah bangga dengan lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana pertanian? Dimana Sarjana Pertanian? Jangan bertani, karena bertani tak membutuhkan sekolah formal, itulah yang melekat dalam pikiran masyarakat kita. Termasuk di kampung saya. Jika anda bertani maka, gelar sekolahan anda akan luntur. Titel kesarjanaan yang anda miliki menjadi tak begitu penting. Tapi konon anda pasti membayangkan betapa tahun 1970an, sebutan Insinyur Pertanian sangat bergensi di telinga kita. Dan tugas seorang Insiyur pertanian melakukan penyuluhan pertanian, mengajak masyarakat tani bisa berkembang, dengan pola cara bertani yang tepat. Namun sekarang, pamor sarjana pertanian mulai pudar begitu saja, disebabkan karena banyaknya jurusan-jurusan bergensi lain dibuka. Zaman Orde Baru, banyak sarjana pertanian direkrut jadi pegawai. Hingga saat ini meninggalkan euphoria, bahwa seorang sarjana pertanian harus jadi pegawai negeri biar kapasitas nama mereka bisa diperhitungkan. Sisi lain sarjana pertanian berharap bekerja di kantor dengan hanya mengandalkan kemampuan administrasi, dan kantor-kantor membuka proyek lahan-lahan uji coba pertanian. Sementara hasil uji coba ini hanya sekadar untuk laporan, bahwa mereka sukses memajukan masyarakat tani setelah memiliki lahan percontohan. Wajar jika pertanian di negara kita tidak maju-maju meskipun kebanjiran sarjana pertanian. Ketika gelar sarjana pertanian sudah menghiasi nama, di saat petani semakin tertindas dan semakin akrab dengan kemiskinan sebagian besar mereka yang bergelar “Sarjana Pertanian” justru sibuk mencari bank yang buka lowongan, karena yang ada dipikiran pemuda sekarang adalah duniawi semata (uang), bukan ilmu, bukan bagaimana membangun dengan kemampuan dan profesi mereka. Sebagian besar lulusan-lulusan terbaik fakultas pertanian enggan untuk mengabdi di bidang pertanian. Ketika ilmu dari bangku kuliah tidak di amalkan, Siapakah yang patut dipersalahkan dalam hal ini? para sarjana pertanian atau sistem negara kita? Berdayakan Sarjana Pertanian Presiden pertama kita Ir. Soekarno dalam pidatonya “Rakyat padang pasir bisa hidup, masak kita tidak bisa hidup! Rakyat Mongolia (padang pasir juga) bisa hidup, masak kita tidak bisa membangun satu masyarakat adil-makmur gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kertaraharja, di mana si Dullah cukup sandang, cukup pangan, si Sarinem cukup sandang, cukup pangan? Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang-pangan di tanah air kita yang kaya ini, maka sebenarnya kita Beograd yang tolol, kita Beograd yang maha tolol.“ (Pidato Bung Karno pada Konferensi Colombo Plan di Yogyakarta 1953) Pidato tersebut sejatinya masih sangat relevan dengan keadaan negeri kita menyangkut pemenuhan serta kemandirian pangan kita. Sudah saatnya kita menyadari serta menyikapi keadaan pangan negeri kita. Dilihat dari SDMnya Indonesia sangat memungkinkan untuk bangkit, meskipun lebih dari 80% petani tidak tamat sekolah dasar. Hal ini bisa diatasi dengan memanfaatkan para kaum intelektual Indonesia. Mahasiswa yang disebut-sebut sebagai “agen of change” sudah seharusnya bersatu untuk men”change” negeri ini, khususnya di bidang pangan. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan hendaknya diaplikasikan setelah lulus kemudian terjun ke masyarakat. Sarjana pertanian, agribisnis, agroteknologi, ilmu pangan, perikanan,peternakan dan lain-lain yang kita cetak setiap tahun untuk mendampingi, memberi pelatihan keterampilan kepada para petani. Penulis membayangkan apabila sarjana kita disebarkan ke seluruh penjuru negeri, para petani di bentuk berkelompok-kelompok dibimbing oleh sarjana kita secara continue maka masalah pendidikan petani bukan masalah lagi. Sudah seharusnya kita tak mencibir ketertingalan teknik yang dipakai petani kita, sudah tugas kaum intelektual “do something” serta mencerdaskan masyarakat. Sudah kewajiban pula para sarjana kita untuk tidak melenceng dari jurusan yang mereka ambil setelah lulus. Semua sarjana dari berbagai jurusan dapat kita berdayakan guna mewujudkan kedaulatan pangan. Sarjana pertanian harus terus mencari strategi pembangunan pertanian serta peningkatan mutu SDM pertanian. Sarjana agroteknologi berkontribusi untuk terus melakukan inovasi produk pertanian, pengembangan bioteknologi dan lain-lain. Sarjana agribisnis terus mengembangkan usaha pemasaran produk dipasar lokal khususnya. Sarjana teknik kita manfaatkan dalam pembuatan dan pengembangan alat-alat pertanian, serta jaringan system informasi yang mantap melihat wilayah Indonesia yang terpencar. Sarjana ekonomi membangun bank khusus permodalan bagi para petani, UKM, Koperasi dan kemitraan. Fraksi DPR termasuk MPR juga harus memperjuangan statemen politik tentang kebijaksanaan makro ekonomi yang berpihak kepada sektor pertanian yang di dukung oleh semua sektor pembangunan, sehingga sektor pertanian memiliki kekuatan politik yang memadai untuk pengembangan. Pemerintah juga harus menguatkan posisi Indonesia di WTO guna memperjuangkan kepentingan pertanian Indonesia. Melihat potensi yang sangat luar biasa negeri ini, penulis yakin sektor pertanian kita bisa bangkit jika kita bergerak bersama mewujudkan kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia! Akhirnya, Membangun pertanian hakikatnya adalah membangun mental bukan sekadar gede-gedean kucuran kredit. Apakah kita boleh biarkan predikat bangsa agraris lepas begitu saja berubah menjadi bangsa makelar dan perantara? Celakanya, yang dimakelari adalah bangsa sendiri. *** Penulis adalah alumnus FE Unika St Thomas Medan dan Pemimpin Redaksi Pers Mahasiswa, Veritas Unika

Sejak dulu kita mengklaim sebagai negara agraris. Negara yang indah dengan hujan tropis yang cukup untuk memberikan kehidupan yang hijau. Nyiur melambai padi menghijau itulah kata-kata indah yang dahulu sering kita dengar. Pada zaman Orba kita telah berhasil berswasembada pangan. Tetapi dijaman sekarang ini kita justru impor beras dari negara lain. Apa yang terjadi dengan pertanian kita. Dimana para ahli pertanian kita, dimana para sarjana cum laude pertanian kita, Apa sih yang sekarang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sudah bangga dengan lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana pertanian?

Dimana Sarjana Pertanian Kita?

Jangan bertani, karena bertani tak membutuhkan sekolah formal, itulah yang melekat dalam pikiran masyarakat kita. Termasuk di kampung saya. Jika anda bertani maka, gelar sekolahan anda akan luntur. Titel kesarjanaan yang anda miliki menjadi tak begitu penting. Tapi konon anda pasti membayangkan betapa tahun 1970an, sebutan Insinyur Pertanian sangat bergensi di telinga kita. Dan tugas seorang Insiyur pertanian melakukan penyuluhan pertanian, mengajak masyarakat tani bisa berkembang, dengan pola cara bertani yang tepat.

Namun sekarang, pamor sarjana pertanian mulai pudar begitu saja, disebabkan karena banyaknya jurusan-jurusan bergensi lain dibuka. Zaman Orde Baru, banyak sarjana pertanian direkrut jadi pegawai. Hingga saat ini meninggalkan euphoria, bahwa seorang sarjana pertanian harus jadi pegawai negeri biar kapasitas nama mereka bisa diperhitungkan. Sisi lain sarjana pertanian berharap bekerja di kantor dengan hanya mengandalkan kemampuan administrasi, dan kantor-kantor membuka proyek lahan-lahan uji coba pertanian. Sementara hasil uji coba ini hanya sekadar untuk laporan, bahwa mereka sukses memajukan masyarakat tani setelah memiliki lahan percontohan.

Wajar jika pertanian di negara kita tidak maju-maju meskipun kebanjiran sarjana pertanian. Ketika gelar sarjana pertanian sudah menghiasi nama, di saat petani semakin tertindas dan semakin akrab dengan kemiskinan sebagian besar mereka yang bergelar “Sarjana Pertanian” justru sibuk mencari bank yang buka lowongan, karena yang ada dipikiran pemuda sekarang adalah duniawi semata (uang), bukan ilmu, bukan bagaimana membangun dengan kemampuan dan profesi mereka. Sebagian besar lulusan-lulusan terbaik fakultas pertanian enggan untuk mengabdi di bidang pertanian. Ketika ilmu dari bangku kuliah tidak di amalkan, Siapakah yang patut dipersalahkan dalam hal ini? para sarjana pertanian atau sistem negara kita?

Berdayakan Sarjana Pertanian

Presiden pertama kita Ir. Soekarno dalam pidatonya “Rakyat padang pasir bisa hidup, masak kita tidak bisa hidup! Rakyat Mongolia (padang pasir juga) bisa hidup, masak kita tidak bisa membangun satu masyarakat adil-makmur gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kertaraharja, di mana si Dullah cukup sandang, cukup pangan, si Sarinem cukup sandang, cukup pangan? Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang-pangan di tanah air kita yang kaya ini, maka sebenarnya kita Beograd yang tolol, kita Beograd yang maha tolol.“ (Pidato Bung Karno pada Konferensi Colombo Plan di Yogyakarta 1953)

Pidato tersebut sejatinya masih sangat relevan dengan keadaan negeri kita menyangkut pemenuhan serta kemandirian pangan kita. Sudah saatnya kita menyadari serta menyikapi keadaan pangan negeri kita. Dilihat dari SDMnya Indonesia sangat memungkinkan untuk bangkit, meskipun lebih dari 80% petani tidak tamat sekolah dasar. Hal ini bisa diatasi dengan memanfaatkan para kaum intelektual Indonesia.

Mahasiswa yang disebut-sebut sebagai “agen of change” sudah seharusnya bersatu untuk men”change” negeri ini, khususnya di bidang pangan. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan hendaknya diaplikasikan setelah lulus kemudian terjun ke masyarakat. Sarjana pertanian, agribisnis, agroteknologi, ilmu pangan, perikanan,peternakan dan lain-lain yang kita cetak setiap tahun untuk mendampingi, memberi pelatihan keterampilan kepada para petani.

Penulis membayangkan apabila sarjana kita disebarkan ke seluruh penjuru negeri, para petani di bentuk berkelompok-kelompok dibimbing oleh sarjana kita secara continue maka masalah pendidikan petani bukan masalah lagi. Sudah seharusnya kita tak mencibir ketertingalan teknik yang dipakai petani kita, sudah tugas kaum intelektual “do something” serta mencerdaskan masyarakat. Sudah kewajiban pula para sarjana kita untuk tidak melenceng dari jurusan yang mereka ambil setelah lulus.

Semua sarjana dari berbagai jurusan dapat kita berdayakan guna mewujudkan kedaulatan pangan. Sarjana pertanian harus terus mencari strategi pembangunan pertanian serta peningkatan mutu SDM pertanian. Sarjana agroteknologi berkontribusi untuk terus melakukan inovasi produk pertanian, pengembangan bioteknologi dan lain-lain. Sarjana agribisnis terus mengembangkan usaha pemasaran produk dipasar lokal khususnya. Sarjana teknik kita manfaatkan dalam pembuatan dan pengembangan alat-alat pertanian, serta jaringan system informasi yang mantap melihat wilayah Indonesia yang terpencar. Sarjana ekonomi membangun bank khusus permodalan bagi para petani, UKM, Koperasi dan kemitraan.

Fraksi DPR termasuk MPR juga harus memperjuangan statemen politik tentang kebijaksanaan makro ekonomi yang berpihak kepada sektor pertanian yang di dukung oleh semua sektor pembangunan, sehingga sektor pertanian memiliki kekuatan politik yang memadai untuk pengembangan. Pemerintah juga harus menguatkan posisi Indonesia di WTO guna memperjuangkan kepentingan pertanian Indonesia.

Melihat potensi yang sangat luar biasa negeri ini, penulis yakin sektor pertanian kita bisa bangkit jika kita bergerak bersama mewujudkan kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia! Akhirnya, Membangun pertanian hakikatnya adalah membangun mental bukan sekadar gede-gedean kucuran kredit. Apakah kita boleh biarkan predikat bangsa agraris lepas begitu saja berubah menjadi bangsa makelar dan perantara? Celakanya, yang dimakelari adalah bangsa sendiri. analisadaily.com