Sinergi MenPAN-RB dan Mendagri

Grand Design Jadi “Penentu” Moratorium PNS

Jakarta--- Pemerintah terus melakukan koordinasi antar kementrian dan memperdalam kajian “pengurangan” jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu sedang dikaji grand design masalah moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS. "Moratorium PNS itu sambil menunggu grand design. Jadi kita tahu seperti apa perbandingan rasio penduduk dan rasio anggaran. Itu urusan Menpan dan Mendagri. Jadi saya merasakan terjadi mismatch," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,11/7.

Diakui Mantan Menhub ini, soal mismatch pegawai ini, disatu sisi pemerintah sebenarnya masih sangat kurang pejabat-pejabat teknis yang memiliki keahlian tertentu. Tapi ada bagian lain justru malah kelebihan jumlah pegawai.

Hatta berharap grand design yang sedang dikaji pemerintah bakal segera berjalan. Sebab banyak pegawai non produktif yang justru menghabiskan anggaran negara. “Kita berharap hasil kajian ini bisa memberikan solusi,” tambahnya.

Di daerah, kata Ketua umum PAN, saat ini sudah banyak yang mengalami defisit anggaran. Ini terjadi karena beberpaa daerah harus menanggung ongkos karyawan yang sangat besar. "Ada yang mengatakan bahwa sebagian besar dana APBD itu habis untuk aparatur. Nah memang terjadi yah, hari ini kita membaca Tasikmalaya mengalami defisit," jelas Hatta

Menururt Hatta, seharusnya anggaran tidak dihabiskan untuk membayar pegawai yang justru kurang produktif. "Kalau pejabat daerah itu memiliki wawasan, dia akan membangun jalan, pelabuhan. Karena itu pemerintah saat ini mendesain soal anggaran yang ideal untuk infrastruktur dan gaji pegawai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan program pensiun dini tidak bersifat paksaan. PNS di Kementerian Keuangan bisa menolak program pensiun dini yang diajukan. "Ini bukan sesuatu mandatory," tegasnya.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, untuk program pensiun dini, pihaknya akan menawarkan bagi para pegawainya, tetapi jika pegawai tersebut dirasakan masih dibutuhkan keberadaannya dalm instansi maka ada penangguhan pensiun dini terhadap pegawai tersebut. "Itu program pensiun sudah dimungkinkan untuk mendapat program pensiun tetapi kita menawarkan dan si pegawai akan mempunyai hak untuk bergabung atau tidak. Tetapi dari pemerintah juga punya opsi seandainya ada satu pegawai ingin memiliki program itu dan kalau masih dibutuhkan kita akan bilang tidak setuju," jelasnya.

Nantinya, lanjut Agus Marto, program ini ditujukan bagi para pegawai yang hampir memasuki masa pensiun serta memiliki pendidikan rendah. "Kita melihat di profile SDM ada pegawai-pegawai yang memasuki usia 50 tahun dan mungkin background kompetensi, pendidikan, capacity relatif terbatas dan tidak bisa mengikuti kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas," ujarnya.

Namun lanjut Agus, dirinya berjanji PNS yang mengikuti program ini akan ada kompensasi yang menarik. Namun, kompensasi tersebut masih dalam perhitungan. "Nanti ada suatu penawaran yang cukup menarik, kesempatannya tidak dalam waktu yang luas melainkan dibatasi misal dalam 1 atau 2 bulan," ujarnya.

Agus Marto menjelaskan program pensiun dini akan dilakukan dalam lingkup Kementerian Keuangan, tetapi masih menunggu proses finalisasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

"Program pensiun dini sifatnya masih internal di Kemenkeu. Di Kemenkeu pun masih dalam proses finalisasi akan kita bicarakan dengan Menpan R/B untuk pelaksanaannya. Bentuknya sebenarnya bukan pada pensiun dininya tetapi lebih ditekankan pada program peningkatan produktivitas SDM.," tandasnya. **cahyo