Kecil, Kontribusi APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 01/10/2013

NERACA

Jakarta – Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, mengatakan bahwa kontribusi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil. “Dari 6,2% pertumbuhan ekonomi di 2012, kontribusi APBN masih sangat terbatas, yaitu 0,1 percentage point. Jadi, 6,1% itu dari sumber lain, utamanya capital spending dan private consumption,” kata Destry di Jakarta, Senin (30/9).

Jika dibandingkan dengan negara lain, kontribusi anggaran Pemerintahnya jauh lebih besar daripada di Indonesia, kata Destry. Pemerintah Malaysia berkontribusi 2,62%. Sementara Pemerintah India dan Filipina masing-masing berkontribusi 2,09% dan 1,76%. Tingginya kontribusi Pemerintah di negara-negara tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pembangunan infrastruktur.

Rasio belanja infrastruktur Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), lanjut Destry, pada tahun 2014 direncanakan hanya 1,83%. Rasio tersebut menciut dari rasio belanja infrastruktur tahun 2013 sebesar 1,93% dari PDB atau sebesar Rp184 triliun. Untuk negara semacam Indonesia, harusnya belanja infrastruktur setara dengan 5% PDB. Jadi, belanja infrastruktur di Indonesia masih jauh dari harapan.

Ke depan, lanjut Destry, perekonomian nasional akan sulit karena kondisi perekonomian global tidak menentu. Di dalam negeri juga suku bunga naik. “Dengan kondisi seperti itu, sulit mengharapkan sektor swasta atau konsumsi domestik, jadi ditunggu peran Pemerintah sebagai agent of development. Sejauh ini, kontribusi Pemerintah ke pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas,” jelas Destry.

Destry menjelaskan, setiap tahun, anggaran APBN terus meningkat rata-rata 10-14%. Namun kualitas anggaran itu perlu untuk lebih dipertajam. Seperti misalnya, harapan Destry terhadap Pemerintah agar dapat mengisi gap slow down ekonomi di kuartal pertama setiap tahun. Di sektor perbankan, setiap kuartal satu terjadi perlambatan. Perlambatan di sektor swasta itu seharusnya diisi oleh percepatan di Pemerintah.

“Kejadian yang selalu berulang justru pengeluaran Pemerintah bertumpuk di akhir tahun. Bisa tiba-tiba 40% pengeluaran di kuartal keempat. Sementara negara-negara lain bisa rata di setiap kuartal. Serapan itu jadi problem klasik di anggaran kita,” kata Destry.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga sependapat dengan Destry. “Nanti di akhir tahun, semua hotel penuh. Semua pesawat penuh. Sulit kita cari tiket. Jadi pengeluaran Pemerintah itu difokuskan pada akhir tahun dalam bentuk seminar, macam-macam,” jelas Harry dalam kesempatan yang sama.

Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada triwulan kedua menunjukkan realisasi belanja modal hanya 31,4% atau sebesar Rp60,6 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp192,6 triliun. Menurut Harry, seharusnya setiap bulan serapannya sebesar 8,3%, sehingga sampai akhir triwulan kedua seharusnya terserap 50%.

Serapan untuk belanja pegawai terbilang on time. Tapi belanja pegawai tidak mendorong multiplier effect. Justru serapan belanja modal yang mendorong multiplier effect dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai serapan yang memprihatinkan. [iqbal]