Bank Nagari Kurangi Ekspansi Kredit

Jaga Likuiditas

Selasa, 01/10/2013

NERACA

Jakarta - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari melakukan pengawasan rasio kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) agar tetap ada dikisaran 95%. Hal ini merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Direktur Utama Bank Nagari, Suryadi Asmi mengatakan, untuk menjaga likuiditas pihaknya berniat untuk mengurangi ekspansi kredit. Dia menjelaskan, loan to deposit ratio (LDR) Bank Nagari tahun 2012 ada dikisaran 100%.

“Tahun 2013 ini angka itu turun menjadi 96%, kami tidak terlalu ekspansif untuk kredit, karena untuk menjaga likuiditas, saat ini kan kondisi likuiditas perbankan sedang langka, jadi kami perlu melakukan penataan lagi terhadap rasio keuangan kita agar menjadi lebih baik,” kata Suryadi di Jakarta, pekan lalu. Lebih lanjut dia mengungkapkan, hingga Agustus 2013, Bank Nagari berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp15,9 triliun.

Dengan penyaluran kredit sebesar Rp12,2 triliun dan perolehan DPK sebesar Rp12,8 triliun. “Untuk pertumbuhan kredit maupun dana ada dikisaran 20%,” tambahnya. Adapun target LDR sebesar 95%, Suryadi mengaku optimistis target akan terpenuhi, dengan cara menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di atas 14%.

Sebelumnya BI, mengizinkan bank memiliki LDR untuk lebih besar, namun CAR tidak dibawah 14%. “CAR sekarang 14,6%. Target akhir tahin 15%, dengan adanya penyertaan modal (dari pemegang saham) sebesar Rp234 miliar. Sebagian sudah turun, sebagian lagi masuk di anggaran perubahan. Yang sudah turun itu Rp90 miliar,” jelas Suryadi.

Gandeng SMF

Selain itu, Bank Nagari juga bekerjasama dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Dalam kerjasama ini, SMF menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp50 miliar selama satu tahun.

Menurut Direktur Utama SMF, Raharjo Adisutanto, BPD berpotensi besar untuk menyalurkan KPR untuk masyarakat menengah kebawah. “Kami harap kerja sama ini bisa membuka kesempatan bagi bank daerah lain bersama SMF dalam meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah masing-masing,” ujar Raharjo.

Bagi SMF, kerja sama ini bertujuan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. "Dengan begitu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan KPR di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan wilayah yang diperuntukkan bagi perumahan masyarakat," katanya. [sylke]