Paket Kebijakan Pemerintah Dorong Konsumsi Biofuel

NERACA

Jakarta – Empat paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satunya, memperbaiki neraca transaksi berjalan. Penjabaran dari perbaikan ini, diantaranya, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, langkah tersebut mendorong peningkatan konsumsi biofuel di dalam negeri, meskipun sebetulnya sudah sejak 2008 Pemerintah membuat kebijakan penggunaan bahan Bakar Nabati (BBN). “Paket kebijakan dari Pemerintah ini sebagai penguat paket bioenergi yang sebelumnya sudah ada,” katanya kepada Neraca, Minggu (29/9).

Menurut dia, harga pembelian biofuel dari Pertamina kepada produsen biofuel sudah cukup adil, karena menggunakan harga indeks, yaitu harga patokan ekspor dari Kementerian Perdagangan. “Selama dipakai harga indeks, harga itu fair. Kadang rugi kadang untung. Harga itu mengacu harga internasional,” kata Paulus.

Di tempat yang berbeda, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasminto Hadi Wibowo mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan biofuel, dalam paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pada Agustus lalu. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menepis perkiraan buruk itu.

\"Makanya, kita harus tingkatkan biofuel supaya ketergantungan pada BBM bisa menurun. Gas pun demikian. Biofuel ini bagaimana bisa dioptimalkan jadi pengganti solar, pengganti bensin,\" kata Sasmito.

Dia berpendapat, kecenderungan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian meningkat perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Pemerintah, menurutnya, perlu untuk mengendalikan konsumsi BBM. “Dari prediksi beberapa negara, kita 2018 bisa menjadi importir BBM terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat,” kata dia.

Prediksi bahwa pada tahun 2018 Indonesia menjadi importir terbesar BBM didasarkan pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh adanya kebijakan mobil murah (LCGC) saat ini. Oleh sebab itu, penggunaan minyak dapat meningkat apabila tidak dikontrol pemerintah. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong wartawan atau jurnalis termasuk di…

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…