Paket Kebijakan Pemerintah Dorong Konsumsi Biofuel

NERACA

Jakarta – Empat paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satunya, memperbaiki neraca transaksi berjalan. Penjabaran dari perbaikan ini, diantaranya, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, langkah tersebut mendorong peningkatan konsumsi biofuel di dalam negeri, meskipun sebetulnya sudah sejak 2008 Pemerintah membuat kebijakan penggunaan bahan Bakar Nabati (BBN). “Paket kebijakan dari Pemerintah ini sebagai penguat paket bioenergi yang sebelumnya sudah ada,” katanya kepada Neraca, Minggu (29/9).

Menurut dia, harga pembelian biofuel dari Pertamina kepada produsen biofuel sudah cukup adil, karena menggunakan harga indeks, yaitu harga patokan ekspor dari Kementerian Perdagangan. “Selama dipakai harga indeks, harga itu fair. Kadang rugi kadang untung. Harga itu mengacu harga internasional,” kata Paulus.

Di tempat yang berbeda, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasminto Hadi Wibowo mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan biofuel, dalam paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pada Agustus lalu. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menepis perkiraan buruk itu.

\"Makanya, kita harus tingkatkan biofuel supaya ketergantungan pada BBM bisa menurun. Gas pun demikian. Biofuel ini bagaimana bisa dioptimalkan jadi pengganti solar, pengganti bensin,\" kata Sasmito.

Dia berpendapat, kecenderungan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian meningkat perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Pemerintah, menurutnya, perlu untuk mengendalikan konsumsi BBM. “Dari prediksi beberapa negara, kita 2018 bisa menjadi importir BBM terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat,” kata dia.

Prediksi bahwa pada tahun 2018 Indonesia menjadi importir terbesar BBM didasarkan pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh adanya kebijakan mobil murah (LCGC) saat ini. Oleh sebab itu, penggunaan minyak dapat meningkat apabila tidak dikontrol pemerintah. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi mendukung penuh jika…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…