Paket Kebijakan Pemerintah Dorong Konsumsi Biofuel

NERACA

Jakarta – Empat paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satunya, memperbaiki neraca transaksi berjalan. Penjabaran dari perbaikan ini, diantaranya, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam solar.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, langkah tersebut mendorong peningkatan konsumsi biofuel di dalam negeri, meskipun sebetulnya sudah sejak 2008 Pemerintah membuat kebijakan penggunaan bahan Bakar Nabati (BBN). “Paket kebijakan dari Pemerintah ini sebagai penguat paket bioenergi yang sebelumnya sudah ada,” katanya kepada Neraca, Minggu (29/9).

Menurut dia, harga pembelian biofuel dari Pertamina kepada produsen biofuel sudah cukup adil, karena menggunakan harga indeks, yaitu harga patokan ekspor dari Kementerian Perdagangan. “Selama dipakai harga indeks, harga itu fair. Kadang rugi kadang untung. Harga itu mengacu harga internasional,” kata Paulus.

Di tempat yang berbeda, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasminto Hadi Wibowo mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan biofuel, dalam paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pada Agustus lalu. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menepis perkiraan buruk itu.

\"Makanya, kita harus tingkatkan biofuel supaya ketergantungan pada BBM bisa menurun. Gas pun demikian. Biofuel ini bagaimana bisa dioptimalkan jadi pengganti solar, pengganti bensin,\" kata Sasmito.

Dia berpendapat, kecenderungan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian meningkat perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Pemerintah, menurutnya, perlu untuk mengendalikan konsumsi BBM. “Dari prediksi beberapa negara, kita 2018 bisa menjadi importir BBM terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat,” kata dia.

Prediksi bahwa pada tahun 2018 Indonesia menjadi importir terbesar BBM didasarkan pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh adanya kebijakan mobil murah (LCGC) saat ini. Oleh sebab itu, penggunaan minyak dapat meningkat apabila tidak dikontrol pemerintah. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BTN Salurkan 2000 Paket Sembako di Cikarang

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian untuk berbagi kepada sesama dalam safari Ramadan, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…