NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengklaim bahwa pemerintah sangat serius menjalankan program konversi bahan bakar minyak ke gas kendati jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus naik. Pemerintah tidak bisa melarang industri otomotif karena ada banyak tenaga kerja dan membuat ekonomi tumbuh. “Selain itu merupakan kebahagiaan bagi orang apabila mampu membeli mobil baru,\" katanya, akhir pekan kemarin.

Jero Wacik mengatakan Kemenperin sudah memprediksi setiap tahunnya ada penambahan jumlah mobil 900 ribu sampai satu juta unit dan tujuh juta unit sepeda motor. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut jelas kian merepotkan pemerintah terutama bagi Kementerian ESDM, dalam mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). \"Saat ini kita menghabiskan US$150 juta per hari hanya untuk impor BBM sehingga semakin memberatkan beban APBN. Karena itu harus ada program keras untuk meninggalkan BBM dan beralih ke gas,\" tegasnya.

Oleh karena itu, keberadaan SPB-LGV tersebut untuk sangat penting untuk mendorong program konversi gas sektor transportasi. \"Semoga akan lebih banyak lagi stasiun sejenis di daerah lainnya,\" katanya.

Lain halnya dengan Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro. Menilai bahwa program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas adalah program setengah hati. “Program ini dari awal terlihat kurang serius karena cetak biru hingga kini belum ada,” katanya.

Komaidi menambahkan cetak biru program merupakan dasar yang akan digunakan untuik menurunkan anggaran. Selain itu, cetak biru juga akan digunakan oleh parlemen untuk melakukan cek dan ricek program.

Ia pesimistis program ini bisa terealisasi tahun ini. Menurut Komaidi, banyak program dan kebijakan pemerintah yang terkait BBM tidak terealisasi dan hanya sebatas wacana. “Semoga terealisasi sesuai jadwal. Kalau dari yang sudah-sudah sebenarnya pesimistis.” ucapnya.

Ia mengaku heran mengapa program konversi ini mundur. Komaidi menilai pemerintah seharusnya melakukan koordinasi lintas sektor dengan sektor transportasi, keuangan serta swasta nasional sebagai pemangku kepentingan dalam program ini. “Hasil koordinasi inilah yang nantinya dilaksanakan pemerintah,” katanya.

Senada dengan Komaidi, pengamat migas Kurtubi juga menilai langkah konversi BBM ke BBG yang direncanakan oleh pemerintah tidak serius. “Tidak ada keseriusan pemerintah membangun infrastruktur gas. SPBG nya sama konverter kitnya. Padahal ini sudah 5-6 tahun kita sudah bicara masalah ini, sebenernya harus sudah dibangun ratusan bahkan ribuan SPBG,” ujar Kurtubi.

Kurtubi menjelaskan, contoh di Pakistan, sudah ada 3000 SPBG, India ada 2500 SPBG, Thailand sudah 500 SPBG, lalu Brazil sudah 1000an SPBG. “Kita 50 saja kurang. Nah, ini dibangun dulu SPBG yang baik sehingga rakyat bisa pindah ke BBG (gas) terutama angkutan umum tanpa memberatkan rakyat,” jelasnya.

Menurut Kurtubi, gas lebih murah dari BBM meskipun gas tidak di subsidi dan otomatis volume BBM subsidi akan turun. Padahal Kementerian ESDM menargetkan pembangunan infrastruktur Bahan Bakar Gas (BBG) dengan membuat 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta.

Konsumsi Gas Minim

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia tahun 2013 diperkirakan mencapai 47 juta KL, sedangkan penjualan bahan bakar gas di Indonesia baru mencapai 38.000 KL atau masih 0,08% dari konsumsi BBM.

Keberadaan tiga SPB-LGV di Bali tersebut untuk mendukung percepatan program konversi BBG untuk transportasi, katanya. Dalam lima tahun mendatang, Pertamina menargetkan mampu menjual bahan bakar gas transportasi hingga 970 ribu KL, di mana 80 ribu diantaranya adalah LGV.

Jumlah SPBG juga akan ditambah dari 22 unit saat ini menjadi 116 unit SPBG pada lima tahun mendatang, kata Hanung. Sementara untuk total SPBU Pertamina yang dapat melayani penjualan LGV kini mencapai 14 unit termasuk tiga yang baru diresmikan di Bali dan 11 lainnya tersebar di Jakarta dan Tangerang.

Pertamina berkomitmen untuk terus memperbanyak SPB LGV yang akan diselaraskan dengan permintaan akan LGV. Selain menghemat BBM, dari sisi performance LGV juga memiliki erbagai kelebihan, seperti Real Octane Number (RON) di atas 98, katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, permasalahan kemacetan di Jakarta dan tingginya konsumsi BBM akan terselesaikan. Selain itu, mobil murah juga berbenturan dengan upaya pemerintah dalam mengalihkan pemakaian BBM ke gas.

\"Mobil LCGC diharuskan memakai pertamax, tetapi hal ini meragukan untuk diterapkan pemiliknya nanti, karena mobil yang di atas (LCGC) saja menggunakan premium, apalagi LCGC. Kalau mau LCGC itu gunakan bahan bakarnya menggunakan gas jangan BBM,\" ujar dia.

Sementara itu kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan terus menuai kritikan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar. Dia melihat kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) tidak mendukung program konversi dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang digalakkan pemerintah selama ini.

“Pemerintah selama ini seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak integratif, karena di satu sisi ingin mengendalikan konsumsi BBM namun di sisi lain mengeluarkan kebijakan LCGC yang berpotensi meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi,” kata Rofi.