Pemerintah Perjuangkan Jamu di KTT APEC

Industri Pengobatan Non Medis

Senin, 30/09/2013

NERACA

Jakarta - Obat tradisional khas Indonesia yang dikenal dengan jamu akan diperjuangkan dalam pagelaran KTT APEC di Bali, Oktober mendatang sebagai pengobatan non medis di dunia. Hal tersebut seperti diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Bayu mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya memperjuangkan jamu namun juga tengah memperjuangkan komoditas unggulan Indonesia yaitu karet dan sawit sebagai produk yang ramah lingkungan. "Kita akan promosikan jamu (traditional medicine) sebagai bagian dari pengobatan di KTT APEC. Yang selama ini diakui hanya pengobatan farmasi," ucapnya.

Selain Indonesia, negara lain yang tergabung di APEC seperti Malaysia, Korea Selatan, China bahkan Thailand juga akan mempromosikan jamu. Hal ini karena, masing-masing negara tersebut mempunyai ciri khas tertentu terutama bahan baku jamu yang diproduksi.

"Tentu untuk jamu ini prosesnya panjang, dibelakangnya ada usaha untuk memberikan pengobatan non medik. Tetapi banyak negara APEC juga ada, China, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kita coba dorong dari produknya saja karena produk jahe, temulawak dan ginseng sudah mendapatkan apresiasi. Kita ingin jamu ini diakui tidak saja untuk menggantikan yang medical. Tetapi ada usaha untuk menjaga kesehatan," imbuhnya.

Jika produk jamu dapat diakui dalam forum APEC, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan dan siap mempromosikan serta menjual produk jamu ke negara APEC atau dunia pada umumnya. "Kemudian trading dan kita jualan dan dapat diterima di sana. Jamu kita itu beda dengan negara lain. Indonesia punya jagoannya loh yaitu temulawak dan itu dikenal seluruh dunia," katanya.

Meski begitu, kalangan dunia usaha mengeluhkan regulasi impor jamu yang dinilai masih longgar. Bila terus terjadi, diprediksi ini bakal membonsai omzet pebisnis jamu lokal. Ketua II Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) Putri Kusumawardhani mencontohkan, salah satu kekurangan adalah perhatian peredaran jamu impor. Ini ditandai dengan menjamurnya penjualan jamu impor lewat multi level marketing (MLM) yang tak terkendali.

Skala Kecil

Dengan lemahnya pengawasan MLM ini, dipastikan akan menggerus industri jamu kecil yang memiliki keterbatasan modal dan jaringan. "Industri jamu skala kecil yang akan menjadi korban pertama karena paling rawan gulung tikar," kata dia.

Pada tahun ini sendiri, omzet jamu nasional diprediksi mencapai Rp 13 triliun. Jumlah ini naik 18% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 11 triliun. Sementara omzet jamu impor legal pada tahun ini diprekirakan akan mencapai Rp 7 triliun. Jumlah ini belum ditambah dengan peredaran jamu ilegal yang menggerus omzet jamu nasional. "Sebenarnya pasar kita berpotensi mencapai Rp 25 triliun," ungkap dia.

Di saat impor jamu seakan sulit untuk dibendung, hal yang sebaliknya justru menimpa ekspor jamu asal Indonesia. Produk jamu asal Indonesia justru mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar ekspor karena beberapa negara mengklaim jamu Indonesia adalah produk jamu kimia. Pebisnis jamu berharap adanya campur tangan dari pemerintah untuk menjelaskan hal ini, terutama dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BP POM).

Selain itu, kata Putri ada beberapa regulasi yang ia nilai menghambat industri jamu tanah air. Misalnya bakal dimasukkannya jamu dalam rancangan beleid farmasi (RUU farmasi). Padahal, jamu berbeda dengan produk farmasi, terutama dari sisi pengolahan produknya. la bilang, bila dipaksakan bakal menghambat bisnis jamu lokal.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui adanya beberapa masalah di industri jamu nasional tersebut. Dan Hidayat berjanji untuk mendukung industri jamu dengan mendorong pembuatan regulasi yang mendukung industri tersebut. "Mungkin pembuatan regulasi di Kementerian tertentu jadi rumit, kami bisa membantu menyederhanakannya," katanya.

Hidayat sendiri mengatakan sebaiknya industri jamu dalam negeri lebih fokus di pasar domestik saja. “Pasalnya, potensi pasarnya masih cukup besar," kata dia.