Dewan Transportasi Jakarta Kritik Kebijakan Mobil Murah

Sektor Otomotif

Senin, 30/09/2013

NERACA

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi tidak sreg dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Jokowi tidak sendirian. Ada anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi.

"Di mobil yang seolah-olah mobil hijau ini, ada 9 kepalsuan dalam kebijakan LCGC," kata Tulus dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Kepalsuan pertama, terang Tulus, penggunaan kata 'biaya murah atau low cost' merupakan pelecehan masyarakat Indonesia. Sebab pemerintah menyasar kebijakan ini untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Padahal masyarakat pada kelas tersebut lebih mementingkan sembako daripada mobil.

"Selain itu, letak murahnya di mana? Di Libya saja mobil itu harganya Rp 50 juta. Kalau di sini, orang beli rata-rata dikredit, harganya nambah. Jadi, mana yang low cost?" ujar Tulus.

Kedua, soal mobil hijau atau green car itu tidak terbukti. Karena, mobil yang dijual sama-sama memakai bensin. "Masa mobil murah disuruh beli BBM mahal. Banyak mobil mewah pakai premium. Jadi tidak ada green sama sekali," ungkapnya.

Ketiga, seharusnya mobil memakai desain mobil nasional. Namun, menurut Tulus, hal tersebut termasuk menggantung, karena sebagian komponennya impor. Keempat, pemerintah mau melakukan ekspor mobil murah ini.

"Mimpi kali, kita tidak ada reputasi ekspor (mobil). Bahkan, di ASEAN saja tidak ada reputasi, terus mau ekspor?" cetus Tulus.

Kelima, mobil murah ini diperuntukkan juga untuk mobil di pedesaan. Tapi, hal itu dilihat Tulus tidak ada korelasi. Mobil LCGC yang dipasarkan memiliki desain untuk city car, sehingga tidak cocok masuk desa.

Keenam, akan dilakukan pengisian bensin memakai gas supaya ramah lingkungan. Lagi-lagi, Tulus menyebut hal itu hanya mimpi pemerintah semata. "Alasannya, SPBG di Indonesia cuma terpusat di Jabodetabek," ujarnya.

Tulus juga menuturkan, sebanyak 17 ribu unit mobil LCGC ini sudah di-indent. Dari angka tersebut, ia meyakini 85 % dipesan oleh warga Jakarta. "Akhirnya, 30 ribu unit yang akan dipasarkan tahun ini pasti terserap di Jabodetabek," tuturnya.

Kedelapan, peralihan pengguna sepeda motor ke mobil LCGC. Kepalsuan itu terlihat karena para pembeli sepeda motor saja sebagian menggunakan kredit. "Jadi kantong mereka tidak cukup, motor saja kredit," imbuh Tulus.

Terakhir, sambung dia, Presiden SBY dalam satu kesempatan menyebut Indonesia pada 2030 harus mengurangi emisi karbon sebesar 26 %. Sementara, mobil yang menjadi penyumbang polusi terus diperjualbelikan. "Ini kepalsuan dari kebijakan LCGC," tandas Tulus.

Pajak Pembeli

Ditempat berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan salah satu cara efektif membatasi pembelian mobil murah oleh warga Ibukota dengan cara mengecek pajak penghasilan calon-calon pembeli. Dengan syarat itu, pembeli bisa mempertanggungjawabkan pajak penghasilannya.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan itu sulit untuk diterapkan. Lantaran, aturan tersebut tidak dapat begitu saja dilaksanakan melainkan harus melewati tahapan prosedur birokrasi.

"Mau melakukan itu harus ada Raperda. Membuat perda itu, seperti pajak, ada undang-undangnya. Dipikir itu nggak ada aturannya," ujar Jokowi.

Saat mengetahui bahwa yang mengeluarkan pernyataan mengenai pajak penghasilan itu adalah Ahok, Jokowi mengatakan ide tersebut ada benarnya. Hanya saja untuk merealisasikan kebijakan tersebut tidak dapat secepatnya.

"Dipikir cepet langsung besok ya. Benar, Pak wagub itu benar tetapi perlu tahapan. Semua ada aturannya. Pajak ada aturan. Dipikir nggak ada aturan. Harus Perda. Harus izin dewan. Kalau nggak ya hari ini langsung tak naikan 10 kali lipat (pajak)," tukas Jokowi.

Menhub EE Mangindaan berharap low cost green car (LCGC) alias mobil murah tidak terlalu banyak beredar di Jabotabek. Sebab infrastruktur belum mendukung program tersebut. "Jangan terlalu banyak mobil murah. Saya mendukung adanya teknologi baru tapi harus diiringi dengan infrastruktur," ujar Menhub.

Menhub mengatakan, infrastruktur di Jabotabek masih sedikit. Hal ini akan menyebabkan jalanan bertambah macet. "Jangan diborosin terlalu banyak karena infrastruktur kita masih sedikit," kata Menhub.

Menhub menambahkan, MRT juga belum jadi. Kereta Commuter Line juga masih ditata agar lebih baik. "Sekarang saja sudah macet segitu parah. Jadi sebisa mungkin dikurangi LCGC," ucap dia.

Sementara itu Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sangat sadar kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang dikeluarkan kementerian perindustrian (Kemenperin) banyak menuai kritik. Ia berjanji akan menerapkan kebijakan ini dengan baik diantaranya mendorong distribusi LCGC tak hanya di Jabodetabek. "Saya mendengarkan semua keluhan, saya merekamnya dan kita akan buat sebaik-baiknya," kata Hidayat.

Hidayat memastikan, para produsen akan melakukan distribusi mobil murah menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga tak terfokus pada satu tempat yang dikhawatirkan menambah padat lalu lintas seperti di Jakarta.

Selain itu, program LCGC dibuat dalam rangka menghadapai pasar bebas ASEAN tahun 2015. Jika Indonesia tidak memiliki basis produksi mobil jenis ini, maka dapat dipastikan pada 2015 nanti, impor mobil murah akan membanjiri Tanah Air. Menurutnya, mobil murah Thailand dan Malaysia siap masuk pasar Indonesia. "Akhir tahun depan kita akan ekspor juga," lanjutnya.

Keuntungan lain yang didapat adalah dari segi penanaman modal asing yang masuk. Ia mencatat ada 5 produsen mobil yang siap investasi mencapai US$ 3,5 miliar. "Industri komponen ada 100 baru. Sebagian besar join dengan industri Indonesia agar bisa transfer teknologi. Yang menjadi stepping stone kita nanti 100% teknologinya dikuasai oleh Indonesia," katanya.