Menjaga Efisiensi APBN

Menyimak postur APBN yang terus menerus defisit sepanjang tahun, pemerintah sebetulnya tidak perlu menyusun anggaran defisit apabila asas efisiensi penerimaan dan belanja betul-betul diperhatikan dalam penyusunan RAPBN 2013. Karena APBN idealnya tidak perlu didesain defisit untuk menghasilkan capaian yang sama, bahkan dengan kualitas yang lebih bagus.

Alasannya menurut hemat kami, belanja pegawai tak seharusnya mengalami kenaikan yang sedemikian besar, dari Rp212 (2012) triliun menjadi Rp241 triliun (2013). Yang perlu adalah, pemerintah mestinya harus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai (karena selama enam tahun terakhir jumlah PNS meningkat drastis) dan mengevaluasi kenaikan gaji yang selama ini dilakukan dengan perbaikan kinerja.

Kedua, subsidi energi dan nonenergi mestinya bisa ditekan menjadi sekitar Rp250 triliun (selisih Rp65 triliun dengan pemerintah) sehingga dapat dipakai untuk kepentingan lain. Soal subsidi ini perlu diperhatikan beberapa poin berikut. Kami membagi Rp250 triliun untuk subsidi energi (khususnya listrik dan BBM) sebesar Rp175 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp75 triliun.

Dengan struktur subsidi seperti itu, , bobot mutu subsidi menjadi lebih baik sebab tidak seluruhnya dipakai untuk sektor energi, meski bahwa subsidi energi sampai saat ini masih tidak dapat dikurangi secara drastis. Poin lainnya, apakah pengurangan subsidi energi ini berimplikasi terhadap kenaikan harga minyak dan listrik?

Jawabannya tidak, asalkan dua hal berikut dilakukan pemerintah yaitu, konversi gas sejak sekarang sudah disiapkan dan tidak menjadi wacana saja.Migrasi ke gas akan mengurangi secara drastis jumlah konsumsi BBM. Cara yang sama juga dikerjakan untuk produksi listrik yang tidak bertumpu kepada minyak, tapi gas dan batu bara. Jika harga listrik tetap naik, hanya untuk pelanggan daya di atas 900 watt.

Pada sisi alokasi anggaran berdasarkan fungsi, terdapat pola yang sama dengan tahun tahun sebelumnya sehingga APBN menjadi kurang bergeliat. Alokasi untuk sektor pertanian dan industri (plus koperasi/UMKM, ketenagakerjaan, dan kelautan) seharusnya jadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dapat dinikmati sebagian besar warga. Sektor-sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja yang besar dan Indonesia memiliki potensi yang hebat untuk menjadi pemain besar dunia.

Namun, akibat keterbatasan anggaran dan komitmen yang rapuh dari pemerintah menyebabkan potensi itu tidak bisa dikapitalisasi menjadi lokomotif gerak pembangunan ekonomi nasional. Keprihatinan lainnya adalah alokasi kesehatan yang masih jauh dari amanah UU Kesehatan karena mestinya sektor ini mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp82 triliun.Jika pemerintah bisa menafkahi pendidikan sesuai dengan UU, mengapa hal yang sama tak dikerjakan untuk kesehatan?

Lantas bagaimana halnya dengan sisi pendapatan? Penerimaan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) seharusnya dapat ditingkatkan secara meyakinkan. Pada RAPBN 2013 ini kami merancang asumsi bahwa tax ratio bisa ditingkatkan minimal menjadi 14%, bahkan bila pemerintah serius rasio pajak dapat dikerek pada angka 15% dari PDB.

Agenda terpenting adalah peningkatan jumlah wajib pajak (WP) hingga mencapai minimal 30 juta, dengan tingkat kepatuhan rata-rata 70%. Pada akhir Maret 2012 jumlah wajib pajak mencapai 22 juta dengan tingkat kepatuhan 52,74%,atau hanya sekitar 9,33 juta WP dari 17,69 juta WP yang terdaftar. Jika dirinci, pada 2011 kepatuhan penyampaian SPT WP badan hanya 32,72% dari 1,5 juta WP badan terdaftar.

Perlu disadari, bahwa tingginya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang di rancang bukan disebabkan oleh penambahan eksplorasi SDA, tapi semata bersumber dari optimalisasi dari eksplorasi yang selama ini sudah berjalan dengan cara antara lain renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport dan pertambangan umum lainnya, renegosiasi harga penjualan gas LNG Tangguh dengan China, renegosiasi penguasaan blok-blok migas yang dimiliki oleh asing untuk dikelola oleh perusahaan negara, efisiensi pengeluaran cost recovery, optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan, dan peningkatan penerimaan dari BUMN.

Related posts