Kredibilitas Rupiah Terancam

IMPOR MINYAK INDONESIA 2018 TERBESAR

Senin, 30/09/2013

Jakarta – Kredibilitas nilai rupiah kian terancam di tengah pelemahan faktor fundamental ekonomi Indonesia, seperti diindikasikan hasil riset lembaga asing dan laporan Asia Development Bank (ADB) atas kajian impor minyak dan anjloknya imbal hasil (return) obligasi pemerintah Indonesia (valas) yang mencapai 17,8%, terbesar di kawasan Asia.

NERACA

Indonesia diperkirakan akan menjadi negara pengimpor minyak terbesar, menggantikan Amerika Serikat, jika tidak ada upaya yang signifikan dari pemerintah untuk mengurangi impor minyak, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan hal tersebut.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo pernah mengatakan Indonesia pada 2018 bisa menjadi negara pengimpor minyak terbesar di dunia, menggantikan AS jika tidak terdapat regulasi yang serius dalam menekan impor minyak. Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan penggunaan bio fuel guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Tidak hanya itu. Imbal hasil (return) obligasi valas Indonesia yang tidak di-hedge dalam 7 bulan pertama tahun ini merosot 17,8%, merupakan terbesar di Asia. Disusul berikutnya Singapura (7,8%), Malaysia (5,8%) dan Korea Selatan (4,4%).

Menurut data Asia Bond Monitor (ABM) per Sept. 2013, return obligasi mata uang lokal yang terbesar merosot dalam periode yang sama adalah Obligasi Rupiah mencapai 12,3% disusul kemudian Singapura (3,8%) dan Hong Kong (3,3%). Sementara obligasi mata uang lokal China dan Filipina malah mencetak return positif masing-masing 7,5% dan 14%.

Ini diperkuat lagi dengan laporan Asia Development Bank (ADB) yang menilai, pasar obligasi Indonesia sangat rentan terhadap faktor eksternal karena dominasi porsi asing yang mencapai sepertiga kepemilikan obligasi negara. Sepanjang juni 2013, capital outflow di pasar surat utang negara (SUN) tercatat Rp 15,7 triliun.

ADB juga mengingatkan sebagian besar pemerintah di Asia telah melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan dana murah untuk membiayai belanja infrastruktur di negara masing-masing. “Itu akan menjadi kendala lanjutan terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan ke depan,” ungkap laporan tersebut.

Menanggapi kondisi demikian, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Prof. Dr. Didiek J. Rachbini menyebutkan perekonomian Indonesia saat ini memang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Hal itu terjadi karena kebijakan fiskal saat ini belum cukup merespon kondisi ekonomi yang menunjukkan penurunan akhir-akhir ini yang dinilai bersumber dari subsidi BBM.

Menurut dia, defisit keseimbangan primer naik dari Rp40,1 triliun menjadi Rp111,7 triliun dan target penerimaan negara juga turun dari Rp1.529,7 triliun menjadi Rp1.502,0 triliun. "Ini menunjukkan ruang fiskal yang sempit karena besarnya impor yang mengurangi cadangan devisa," katanya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Didiek juga menyebutkan bahwa tax ratio turun dari 12,87% menjadi 12,21%, defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari -1,65% menjadi -23,8%. Porsi subsidi energi, naik dari 23,8% menjadi 25,1%, sementara itu belanja modal justru turun dari 16% menjadi 15,7% dan realisasi penyerapan anggaran juga masih rendah. Pasalnya hingga akhir Mei 2013 baru mencapai 31,4% dan realisasi belanja modal 13,8%.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan yang terjadi hingga semester I-2013 telah mencapai terbesar sepanjang sejarah karena telah mencapai US$ 3 miliar. "Sekarang ini rezim pemerintah sudah mewariskan empat defisit antara lain defisit neraca transaksi berjalan, defisit perdagangan, defisit primer dan neraca pembayaran. Dulu kan hanya defisit transaksi berjalan saja," ujarnya.

Kebijakan Mengambang

Menurut Didiek, saat ini akar permasalahan pelemahan nilai rupiah tidak hanya di sektor moneter saja tetapi juga karena kebijakan pemerintah yang terus saja mengambang, ragu dan tidak jelas dalam mengatasi masalah subsidi APBN. "Belum lagi keputusan mengurangi subsidi BBM berjalan dua tahun dengan wacana yang mempertajam ketidakpastian," ujarnya.

Atas dasar itu semua, ia menyarankan agar pemerintah bisa menggenjot investasi karena hal tersebut bisa mengatasi defisit transaksi berjalan. Selain investasi, kata dia, pemerintah harus mempunyai strategi terkait dengan kebijakan ekspor impor.

Pengamat ekonomi Eugene Marganugraha mengatakan, jika pemerinta tidak becus mengatasi impor BBM, maka akan menyebabkan cadangan devisa yang sudah menipis akan terus tergerus. Akibatnya, dia memperkirakan rupiah akan menembus level Rp 15.000 yang akan membuat kondisi perekonomian Indonesia seperti pada 1997/98.

"Memang saat ini makro ekonomi kita masih bisa survive, tetapi ada indikasi melemah hingga Rp 15.000 akibat rupiah terdepresiasi. Sehingga jika impor tidak bisa ditahan, maka kondisi ekonomi 97-98 akan kita alami kembali. Selain itu properti dan pembangunan juga akan terhenti. Pemerintah tidak tepat mengurus negara, contoh seperti adanya kebijakan mobil murah (low cost green car), itu sama saja pemerintah makin menambah konsumsi BBM kita", jelas dia, Sabtu.

Selain itu dia juga menjelaskan mengenai sektor keuangan dalam mengeluarkan obligasi rupiah. Menurut dia, obligasi tidak bisa dicampuri oleh pemerintah, pasalnya jual-beli ada ditangan pelaku pasar karena pasar yang bekerja. Sehingga, langkah yang paling tepat diambil semua pihak dari sisi makro ekonomi, yaitu efisiensi. Dia menyatakan efisiensi tersebut harus dilakukan semua pihak, namun pemerintah dapat memulainya dengan mengurangi semua bentuk impor.

"Harus ada suatu gerakan penghematan, inisiatif dari pemerintah seperti penghematan BBM dan listrik. Selain itu juga diperlukan penghematan produk dan jasa impor seperti produk makanan cepat saji. Selain itu membatasi pembelian merek-merek impor", katanya.

Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengungkapkan untuk menghadapi persoalan ini, Indonesia dituntut untuk mengefisienkan sendi-sendi perekonomian agar lebih berdaya saing.

"Beberapa hal yang perlu dibenahi antara lain pembangunan konektivitas domestik yang lebih efisien dan handal, perbaikan kemudahan berbisnis, harmonisasi regulasi, dan reformasi birokrasi,"ujarnya.

Dia menegaskan dalam jangka pendek pemerintah harus menyelamatkan APBN sehingga alokasinya betul-betul dimanfaatkan untuk memitigasi krisis ekonomi. "Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia ketika krisis global seperti saat ini adalah penurunan kinerja ekspor. Makanya, pemerintah perlu memberikan insentif untuk mencegah penurunan ekspor secara tajam," ujarnya.

Instrumen untuk memberikan insentif ekspor ini, menurut Erani bisa diberikan melalui instrumen fiskal maupun non fiskal. Kedua, pemerintah harus bisa memastikan agar implementasi APBN bisa lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tingkat penyerapan anggaran belanja harus benar-benar diperbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, memang mengkhawatirkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus berlanjut selama ini. Pasar ekonomi yang dikuasai impor yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah.

"Merosotnya nilai tukar rupiah belakangan ini disebabkan tingginya jumlah impor. Hal itu mempengaruhi produksi domestik yang memicu merosotnya nilai rupiah. Pemicunya ini adalah gecarnya impor yang dilakukan, sehingga produksi dalam negeri merosot," ujarnya.

Menurut dia, pelemahan rupiah terhadap US$ yang terjadi beberapa waktu terakhir berdampak terhadap harga barang di dalam negeri. Ini pun akan menjadi salah satu penyebab inflasi bulan Agustus 2013. Inflasinya rupiah juga akan pengaruh. Tapi yang paling besar karena pangan, itu yang paling besar.

"Inflasi akan sebabkan sektor pangan akan mengalami dampak yang buruk sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan untuk menanggulangi akan sektor ini. Pemerintah harus mengurangi import pangan yang terlalu berlebihan dan perlunya menunjang atas ketersedian pangan yang baik," ujar Rizal.

Rektor Kwik Kian Gie School Of Business Prof Dr Anthony Budiawan berpendapat, jika dibandingan dengan periode periode sebelumnya, triwulan III tahun ini bisa dibilang cukup parah kondisi perekonomian Indonesia. "Memang jika dengan yang lalu lalu triwulan ini paling berat dan bisa saja triwulan kedepan akan lebih buruk, lihat saja defisit di akhir Juli sebesar US$2,3 miliar, Agustus sebentar lagi keluar saya prediksikan akan lebih besar defisitnya," ujarnya, Sabtu.

Lebih lanjut, Anthony menjelaskan langkah pemerintah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk menghadapi current account defisit merupakan langkah yang kurang tepat. "Kenaikkan suku bunga itu sebenarnya tidak memecahkan masalah, memang pemerintah sulit untuk melakukan antisipasi jangka pendek karena ekspor belum bisa dinaikkan dan juga impor tidak bisa dikurangi dengan cepat, kalau rupiahnya di kisaran Rp 11.000-Rp 12.000 per US$ masih oke lah tapi jangan menaikkan suku bunga," ujarnya. sylke/nurul/iwan/bari/mohar