NERACA

Jakarta - Bak guliran bola bola salju, penolakan berbagai kalangan terhadap kebijakan pemerintah terkait mobil murah semakin membesar. Bahkan, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menilai ada sejumlah kebohongan kepada publik dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah.

Kebohongan pertama, menurut Tulus, klaim yang mengatakan bahwa mobil tersebut murah. \\\\\\\"Ini low cost yang mana? Ini istilah low cost melecehkan masyarakat Indonesia,\\\\\\\" kata Tulus dalam diskusi bertajuk \\\\\\\"Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti\\\\\\\" di Jakarta, Sabtu (28/9).

Menurut Tulus, harga mobil murah yang dicanangkan pemerintah masih tergolong mahal. Harga Rp 70 juta yang ditawarkan kepada konsumen, menurut dia, masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga mobil murah di India yang sekitar Rp 50 juta.

Selain itu, lanjut Tulus, mobil yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp 70 juta itu pun masih sangat sederhana sehingga memerlukan tambahan komponen yang juga menambah biaya. \\\\\\\"Belum ada AC (air conditioner) dan lain-lain. Kalau ditambah, bisa-bisa harganya jadi Rp 100 juta lebih. Belum lagi kalau kredit, nambah sekitar Rp 30 juta. Jadi harga bersihnya sekitar Rp 120 juta-an, jadi di mana low cost-nya?\\\\\\\" ujar Tulus.

Kebohongan kedua, lanjut Tulus, mengenai penyebutan green car atau mobil ramah lingkungan. Dia menilai, mobil murah yang dicanangkan pemerintah tidak bisa dikatakan ramah lingkungan karena tetap menggunakan bensin, menyumbang emisi, bahkan menggerus BBM bersubsidi. \\\\\\\"Artinya, kalau dipakai di tengah Jakarta yang macet paling banter butuh 1-10 liter, atau 12 liter,\\\\\\\" ucap Tulus.

Bukan hanya itu, kata Tulus, mobil ini juga belum bisa diistilahkan sebagai mobil nasional karena sebagian besar komponennya masih impor.

Mengenai pernyataan pemerintah yang berencana mengekspor mobil murah ini, Tulus mengatakan hal itu sebagai salah satu kebohongan yang lain. \\\\\\\"Ekspor? Kita enggak punya reputasi ekspor. Lagi pula negara lain sudah lama memulai,\\\\\\\" tambahnya.

Dia juga menilai pemerintah telah berbohong dengan mengatakan nantinya mobil murah akan didorong untuk menggunakan bahan bakar gas. Tulus mengatakan, infrastruktur kita belum siap untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas. \\\\\\\"Mimpi kesepuluh kalinya nih, infrastrukturnya mana? Nanti kalau pakai gas, tapi nantinya orang Indonesia kan enggak ada batasnya,\\\\\\\" kata Tulus.

Selain itu, Tulus menilai pemerintah telah berbohong dengan mengklaim kebijakan LCGC ini nantinya dapat membuat pengendara sepeda motor berpaling. Menurut Tulus, klaim tersebut hanya bohong semata karena nyatanya pengguna sepeda motor saat ini tidak mampu membeli mobil murah. \\\\\\\"Bohong karena kantong pengguna sepeda motor enggak akan cukup. Sepeda motor saja harganya Rp 25 juta, enggak akan mampu. Ini klaim yang utopis,\\\\\\\" ujar Tulus.

Dia menambahkan, kebijakan LCGC ini juga bertentangan dengan target Indonesia untuk mengurangi emisi karbon 26 persen hingga 2030. \\\\\\\"Kalau kebijakan ini yang ditelurkan, emisi justru akan meningkat,\\\\\\\" katanya.

Saat ini YLKI tengah menguji kemungkinan membawa persoalan ke Mahkamah Agung (MA) untuk uji materiil pembatalan PP No 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC). \\\"Rencana kuat kita akan mengajukan uji materiil agar MA membatalkan PP 41/2013 yang menjadi dasar pembuatan mobil LCGC ini. Kalau ternyata MA membatalkan, maka itu harus distop,\\\" ujar Tulus

Tak hanya itu, menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, pemerintah bohong kalau produksi mobil murah atau LCGC produksi komponennya 80% lokal. Pasalnya tidak ada industri hulu pada rencana produksi LCGC. Ia melihat pemerintah hanya membuat industri hilir. “Ya pemerintah bohong kalau bilang mobil murah 80% komponennya dari dalam negeri. Memang pembangunan komponennya dibangun di dalam negeri. Kalau begitu istilah yang tepat kita hanya perakit,” tegas Enny kepada Neraca, beberapa waktu lalu.

Kemudian Enny menjelaskan bahwa pernyataan pemerintah itu tidak logis. Karena tidak ada pembangunan komponen itu dalam skema industri hulu. Ia melihat pemerintah hanya menggalakkan industri hilir saja pada rencana produksi LCGC ini. “Produsennya saja nanti kan perusahaan yang sudah eksisting. Seperti Toyota, Mitshubisi, Hino, dan Astra. Mereka saja selama ini merupakan pengimpor suku cadang,” tambah dia.

Kalaupun kemudian target pasar LCGC adalah konsumen daerah Enny menilai bahwa pemerintah juga tidak logis. Karena berdasarkan riset sirkulasi uang di Indonesia 80% nya terkonsentrasi di pulau Jawa. Bahkan uang yang beredar di pulau Jawa itu pun 70% sampai 80% nya terkonsentrasi di Jakarta.

“Saya kira kalau mau dikirim ke daerah pemerintah tidak pakai riset untuk rencana itu. Mau beli pake apa orang-orang di daerah. Itu sangat tidak logis. Belum lagi katanya harus pakai pertamax. Ini kan lucu masa mobil mahal di Jakarta saja boleh pake premium,” ungkap Enny.

Lebih jauh Enny mengatakan yang akan membuat LCGC semakin tidak masuk akal untuk dijual di daerah karena transportasi distribusinya pasti akan mahal. Ia menberi contoh jika pemerintah mengaku harga yang dipatol sekitar Rp75 juta, pasti harga itu akan melambung tinggi ketika sampai di daerah. “Sistem distribusi kita saja kacau. Pasti banyak biasya plus-plus nya yang tidak mungkin lagi harga mobil murah masih murah di daerah”, tandas Enny. lulus/rin