Data Sensus Pertanian Keluar - Akhir 2013

NERACA

Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan bahwa akhir tahun ini sebagian besar data penting terkait pertanian akan keluar. Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat menjadikan data-data tersebut nantinya sebagai pijakan dalam mengambil keputusan.

“Orang ambil keputusan itu harus pakai data. Evidence based policy itu wajib. Oleh karena itu, dalam hari statistik ini, BPS terus rapatkan barisan. Permasalahan semakin besar, semakin rumit,” jelas Suryamin di Jakarta, Kamis (26/9).

Suryamin menjelaskan, Sensus Pertanian 2013 masih terus berjalan, tetapi sebagian besar datanya sudah dapat dipublikasikan pada akhir tahun ini. Sampai saat ini, data yang keluar dari hasil Sensus Pertanian terbatas hanya di jumlah usaha tani dan populasi sapi secara total. Nanti, pada akhir tahun, data tersebut akan dipecah-pecah lagi.

Jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia berkurang dari 31 juta rumah tangga tani pada 2003 menjadi 26 juta rumah tangga tani pada 2013. Namun, produktivitas petani belum bisa dihitung, karena data luasan lahan masih diolah dan angkanya belum dipublikasikan. Data luasan lahan ini masih diproses oleh BPS dan akan keluar akhir tahun.

Pada November 2013 ini, BPS akan melanjutkan Sensus Pertanian yang sudah dilakukan sepanjang Mei lalu, tetapi dengan fokus yang berbeda. Pada November ini, BPS berfokus mensurvey pendapatan rumah tangga tani. Lalu pada Mei 2014, BPS akan mendata struktur ongkos usaha tani.

“Jadi nanti kita akan mengetahui berapa biaya dari tahapan penanaman dibanding hasil yang dia dapat. Menguntungkan tidak, dari luas lahan yang dia olah,” tutup Suryamin. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Blue Bird Menelan Pil Pahit Keluar Dari Indeks MSCI - Buntut Likuiditas Terus Melorot

NERACA Jakarta – Ketatnya persaingan bisnis transportasi umum berbasis online, memaksa kue transportasi yang selama ini dinikmati PT Blue Bird…

Manfaat Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan bagi DJP

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Saat ini Kanwil…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…