Pindahkan Subsidi Komoditas ke Subsidi Orang

NERACA

Jakarta – Beberapa hal menjadi implikasi dari subsidi komoditas, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Di antaranya adalah fiscal space yang sempit akibat terlalu banyak subsidi komoditas yang berlebihan. Belum lagi kalau subsidi yang sudah dianggarkan ternyata tidak cukup akibat kuota volume yang melebihi kuota atau kurs Rupiah yang jeblok terhadap Dolar Amerika. Berpijak pada fakta-fakta tersebut, subsidi komoditas seharusnya tidak diberlakukan lagi dan berpindah menjadi subsidi orang.

“Subsidi komoditas lebih baik dihapus, lalu pindahkan ke subsidi orang, seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang beberapa bulan lagi akan berjalan,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya kepada Neraca, Kamis (26/9).

Komentar Berly tersebut menyikapi apa yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR sebelumnya. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, subsidi BBM dan gas alam cair (LPG) dianggarkan sebesar Rp195 triliun. Kemudian kesepakatan terakhir dalam rapat bersama Panitia Kerja Asumsi Dasar, Penerimaan, Belanja, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR, subsidi tersebut ditetapkan membengkak menjadi Rp211 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah telah menurunkan asumsi harga minyak mentah dunia. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya menghindari pembengkakan beban subsidi BBM.

\\\"Harga ICP dan volume konsumsi yang ditetapkan memang lebih rendah dari dengan apa yang telah diajukan dalam nota keuangan RAPBN 2014. Tapi nilai tukar rupiah saat ini jauh di atas dari angka sebelumnya,\\\" kata Bambang.

Akibat pembengkakan tersebut, Badan Anggaran DPR sempat mengusulkan kepada Pemerintah untuk dapat merombak skema subsidi BBM di RAPBN 2014. Demikian disampaikan Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat tersebut. \\\"Trennya meningkat, tapi pengendalian dari pemerintah masih belum optimal. Kalau subsidi sudah lebih dari 20%, ini tidak bisa kita dibiarkan,\\\" kata Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan, pada 2011 anggaran subisidi sebesar Rp165 triliun, pada 2014 meningkat menjadi Rp194 triliun. Bahkan, dengan perubahan kurs dan Indonesia Crude Price (ICP), kemungkinan subsidi bengkak menjadi Rp225 triliun dengan volume 55,5 juta kiloliter.

Menanggapi usulan tersebut, Bambang mengatakan, Pemerintah telah menjalankan dan terus mengembangkan bebagai kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi. Bambang mengungkapkan sejumlah kebijakan tersebut di antaranya adalah konversi BBM ke gas dan kebijakan penggunaan campuran biofuel yang ditingkatkan hingga 10%.

Menurut Berly, akan jauh lebih baik dan stabil jika subsidinya dipindahkan dari subsidi komoditas ke subsidi orang miskin. Program BPJS Kesehatan yang akan berlangsung mulai 1 Januari 2014 adalah salah satu program konkret yang merupakan subsidi orang, bukan subsidi komoditas.

Berly mengakui, tidak mudah untuk mengubah konsep subsidi dari subsidi komoditas ke subsidi orang, tetapi yang diperlukan adalah percepatan untuk menuju ke situ.

Perlu diketahui, Gini index Indonesia terus meningkat. Angka terakhir menyebutkan Gini Index Indonesia adalah 0,41. Itu artinya kesenjangan ekonomi masyarakat semakin melebar. Yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Dengan BPJS Kesehatan ini, banyak pihak berharap akan terjadi pemerataan kesejahteraan. Paling tidak, masyarakat miskin tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ketika mereka sakit. [iqbal]

BERITA TERKAIT

10 Juta Orang Belum Nikmati Listrik

  NERACA Sulsel - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana…

BEI Sebut Investor Babel Capai 2.193 Orang

NERACA Pangkalpinang - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mencatat jumlah investor di daerah itu…

Produksi Komoditas Perkebunan Lebak Tembus 32.249 Ton

Produksi Komoditas Perkebunan Lebak Tembus 32.249 Ton NERACA Lebak - Produksi komoditas perkebunan rakyat di Kabupaten Lebak, Banten, pada 2017…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…