Pengusaha Jasa Konstruksi Ancam Gulung Tikar - Harga Material Melambung Tinggi

NERACA

Jakarta – Para pelaku usaha jasa konstruksi mengancam gulung tikar. Pasalnya dengan kenaikan harga dollar terhadap rupiah, kenaikan UMR, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat kinerja industri itu kian tertekan. Maka para pelaku industri menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah.

“Fluktuasi nilai tukar dollar terhadap rupiah sebanyak 20% sejak Juni hingga September ini membuat harga-harga material melambung tinggi. Belum lagi beban kenaikan UMR dan BBM. Hasilnya sekarang akan banyak proyek yang berpotensi gagal jalan,z’ kata ketua Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tri Wijayanto, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).

Lebih rinci Tri mengatakan beberapa bahan baku yang mengalami kenaikan harga signifikan antara lain solar industri sebanyak 10% sampai 15%, aspal 15% sampai 20%, bes beton 10% sampai 15%, dan beton ready mix sebanyak 12% sampai 17%. Kenaikan harga itu membuat beberapa pemasok material dan peralatan justru menahan barang dan tidak bersedia mengikat harga untuk periode lebih dari satu minggu. Sehingga kenaikan yang sangat signifikan tersebut memacu turunnya kinerja pelaksanaan konstruksi dan mengganggu pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

“Kenaikan harga kali ini sudah di luar batas wajar. Kejadian ini persis seperti kejadian krisis tahun 2005 dan 2006. Kalau kondisi ini gak bisa ditangani kami khawatir para kontraktor tidak dapat meneruskan lagi pekerjaannya. Jelas dampaknya juga akan menganggu perecepatan pembanguan infratstruktur seperti yang direncanakan pemerintah,” jelas Tri.

Lalu LPJKN mengingatkan jika pemerintah tidak segera ambil tindakan maka akan terjadi guncangan pada usaha jasa konstruksi yang bisa berujung pada kerugian dan stagnasi. Dari dampak itu maka efek domino yang mungkin terjadi adalah turunnya daya saing pelaku jasa konstruksi terlebih dalam menghadapi AFTA pada tahun 2015 nanti. Dan yang paling parah jika pelaku usaha jasa konstruksi terpaksa gulung tikar maka sejumlah besar pekerja di sektor tersebut terancam putus hubungan kerja (PHK).

“Jika sampai terpaksa gulung tikar ini sangat bahaya untuk iklim ekonomi dalam negeri kita. Berdasarkan data yang kita milkiki saja stakeholder LPJKN itu ada 180 ribu perusahaan. Dengan jumlah serapan tenaga kerja hingga enam juta orang. Bayangkan jika itu terjadi,” tegas Tri.

Agar Dipermudah

Untuk menyelamatkan para pelaku industri itu Tri meminta agar pemerintah dapat mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat mempermudah kelangsungan proyek jasa konsutruksi. Pertama mengakui bahwa kondisi negara sedang kahar dan memberlakukan penyesuaian harga terhadap seluruh kontrak, baik kontrak jamak, tahun tunggal dan lumpsum. Kedua, penyesuaian harga tersebut hanya berlaku pada periode krisis yang ditetapkan.

Ketiga, pelaksanaan optimasi dan atau penundaan pada proyek tertentu apabila penyesuaian harga tidak dapat diberikan. Keempat, penyedia jasa konstruksi diperbolehkan berhenti tanpa sanksi. Kelima, peninjauan besarakan PPh finas jasa konstruksi sampai krisis berakhir. Terakhir, Kebijakan kemudahan pengadaan material konstruksi dan pengurangan pajak impor, khusus material strategis yang digunkan untuk pembangunan nasional.

“Permintaan itu harap dikabulkan oleh pemerintah. Karena kami sekarang hanya punya dua pilihan yaitu tetap melangsungkan proyek walau rugi 20% atau membatalkan proyek dengan bayar denda 10% dari nilai proyek tapi jadi perusahaan blacklist. Tapi nanti kalau diblacklist kan jadi susah dapat proyek. Terus mau dibawa kemana usaha ini kalau susah dapat proyek,” ungkap Tri.

Lalu Tri mengingatkan sementara ini banyak dari para pelaku jasa konstruksi yang memilih rugi denda 10%. Pasalnya dengan begitu aset perusahaan lebih mungkin dapat diselamatkan. “Tapi kalau opsi itu yang dipilih akan banyak yang di PHK. Kata teman-teman sih yasudah serahkan saja sama pemerintah para pengangguran itu,” tambahnya.

Related posts