Menunggu LCGC Buatan Lokal

Menunggu LCGC Buatan Lokal

Nasionalisme masyarakat dan para pejabat Indonesia dipertaruhkan. Ini terkait nasib perekonomian nasional yang ditunjang oleh produksi lokal. Apakah mereka masih lebih menyukai barang branded atau tetap memilih produk buatan dalam negeri.

Saat ini pemerintah sedang gencar dan bersemangat menjadi tenaga pemasaran bagi produk asing yang ingin menguasai pasar dalam negeri. Yang terakhir adalah dengan diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2013. PP tersebut membebaskan pajak bea masuk bagi kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi. Hampir semua LCGC buatan asing utamanya Jepang.

Belum lama ini ada pengumuman dari Kementerian Perindustrian tentang LCGC. Program mobil hemat energi dan ramah lingkungan itu juga terbkadan berlak untuk semua merek otomotif, baik merek internasional maupun lokal.

Kementerian Perindutrian menyaratkan untuk manufaktur mobil di dalam negeri serta menggunakan komponen otomotif buatan dalam negeri. Dengan demikian merek otomotif yang mengikuti program LCGC ini tidak semata-mata diarahkan untuk membuat mobil dengan harga murah dan irit, namun lebih digiring membangun industri komponen otomotif dalam negeri. Hal itu diyakini mampu meningkatkan kemandirian nasional dibidang teknologi otomotif, terutama technologic engine, transmisi dan axle (power train).

Dengan tetap mengedepankan kualitas dan keamanan produk, harga mobil ini dibatasi di tingkat produsen. Dalam usaha untuk membangun kemandirian teknologi nasional, masing-masing pabrik mobil dipersyaratkan harus menggunakan komponen otomotif buatan dalam negeri.

\"Untuk itu semua peserta program LCGC wajib membuat jadwal lokalisasi pembuatan komponen dalam negeri bagi lebih kurang 105 grup komponen atau setara lebih kurang 10.000 komponen,\" demikian siara pers yang diteria dari Kementeerian Perindustrian, Selasa (24/9).

Dengan semakin banyaknya infrastruktur otomotif nasional, tentu memberi peluang untuk mendukung dan menumbuhkembangkan industri otomotif dalam negeri, termasuk munculnya merek nasional. \"Kalau mobil murah buatan dalam negeri oke, tapi kalau hanya impor, kita tidak berdaulat namanya dan kita dijajah lagi dengan mobil murah itu,\" kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, pertengahan September lalu.

Ganjar mengatakan, seharusya mobil murah tidak perlu masuk ke Indonesia. Sebab, hal itu justru akan menambah parah kemacetan yang ada. \"Harusnya transportasi massal yang diperbaiki, infrastrukturnya, sehingga rakyat mendapatkan kenyamanan. Frekuensi lebih banyak, jangan malah dengan mobil murah bikin macet, apalagi di Semarang saya tidak rekomen itu,\" kata Ganjar kepada para wartawan.

Penolakan terhadap LCGC terlontar Ahmad Heryawan. \"Mobil murah sesungguhnya ditunggu konsumen yang ingin punya mobil dengan harga murah, Tapi timing-nya kurang pas. Yang diperlukan sebenarnya transportasi umum murah,\" kata Heryawan di kantornya di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (24/9). (saksono)

BERITA TERKAIT

Avian Brand dan DGL Bikin Usaha Patungan - Perkuat Merek dan Produk Lokal

NERACA Surabaya - Perkuat brand dalam mendongkrak penjualan dan penetrasi pasar lebih luas lagi, Avian Brands sebagai produsen cat dekoratif…

Saatnya Investor Lokal Akumulasi Beli - Asing Lepas Saham

NERACA Jakarta - Pengamat pasar modal dari Danareksa Sekuritas, Lucky Bayu Purnomo mengatakan, investor asing yang cenderung melakukan aksi lepas…

Industri Farmasi Lokal Mampu Kuasai 70 Persen Pasar Domestik - Tingkatkan Akses Kesehatan

NERACA Jakarta - Industri farmasi nasional terus menunjukkan kinerja yang semakin positif dengan mampu menyediakan kebutuhan obat untuk pasar dalam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…