Jakarta – Sejatinya menjaga iklim investasi, khususnya di pasar modal tidak hanya sekedar menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga peran penting pernyataan dari pemerintah sebagai policy maker. Pasalnya, pernyataan yang berbeda antara policy maker malah bikin kondisi pasar tidak sehat dan menimbulkan keraguan dari pelaku ekonomi. Adalah pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Bank Indonesia bila September 2013 diyakini masih deflasi 0,9%, namun ternyata bertolak belakang dengan keterangan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan inflasi pada bulan yang sama itu.

NERACA

Pernyataan yang kotroversial diantara petinggi negara tersebut semakin memperjelas bila kondisi ekonomi dalam negeri saat ini masih buruk. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, prediksi yang tidak kompak antarinstansi pemerintah ini akan mengganggu pasar. “Secara teori bisa ganggu pasar. Ada koordinasi yang kurang harmonis antara BI dan BPS,” ujar dia kepada Neraca di Jakarta, Rabu (25/9).

Dulu, lanjut Eko, sempat terjadi kebingungan yang sama di masyarakat, akibat persepsi yang beda antara BPS dan BI. Keduanya memunculkan data inflasinya sendiri dengan cara perhitungan yang berbeda. Tetapi kemudian telah disepakati bahwa BPS yang berwewenang untuk menghitung inflasi dan dijadikan pedoman.

Eko sendiri memprediksi, Septermber 2013 ini masih tetap terjadi inflasi dengan angka di bawah 0,5%. “Bulan ini memang akan melandai (inflasinya), tapi tidak akan deflasi, meski inflasi tidak akan lebih dari 0,5%. Trigger-nya memang di bahan makanan lagi,” ujarnya. .

Lebih lanjut, Eko mengatakan bahwa outlook inflasi 2013 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR akan meleset. Pada APBN-P 2013, Pemerintah mematok inflasi sebesar 7,2%. Namun tidak lama kemudian, Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa outlook inflasi 2013 naik menjadi 9,2%. Meski sudah dinaikkan pun, kata Eko, target inflasi tersebut diperkirakan meleset.

“Akan lewat. Mungkin akan berkisar di angka 9,5%. Yang akan meningkat adalah imported inflation karena kurs rupiah jatuh. Itu yang kemarin tidak diperhitungkan karena diasumsikan rupiah di bawah Rp10.000. Tapi ternyata sekarang Rp11.500,” jelas Eko.

Hal senada juga disampaikan analis MNC Securities, Edwin Sebayang, munculnya ketidaksamaan pendapat antara Bank Indonesia yang mengatakan bulan September akan terjadi deflasi, sementara BPS mengatakan inflasi membuat indeks saham di Bursa Efek Indonesia terkoreksi, “IHSG kembali terkoreksi juga dipicu karena pernyataan pemerintah yang berbeda soal inflasi, “tegasnya.

Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Rabu sore, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 53,646 poin (1,20%) ke level 4.406,767. Sementara Indeks LQ45 anjlok 12,166 poin (1,62%) ke level 737,036. Pelemahan indeks BEI dipicu aksi jual investor asing lebih dari Rp 500 miliar.

Pasar Unconfident

Pandangan yang sama juga disampaikan pengamat ekonomi FEUI Telisa Aulia Falianty, pernyataan yang berbeda soal deflasi dan inflasi membuat pasar tidak percaya diri atau unconfident, “Maka kalau belum ada fakta-fakta yang bisa menjelaskan bahwa akan terjadi deflasi pemerintah seharusnya hati-hati dalam menentukan inlfasi. Karena kenyamanan pasar juga memiliki pengaruh yang erat dengan asumsi-asumsi pemerintah,”tandasnya.

Telisa memperkirakan, sebelumnya pemerintah terlalu percaya diri dalam menentukan harapan. Padahal belum ada kejelasan faktor-faktor pendukung deflasi dapat terealisasi seperti rencana panen pangan pada September hingga Oktober  tahun ini. Ditambah dampak dari lemahnya nilai tukar rupiah yang juga belum terkendali dan kebijakan tapering off dari The Fed yang masih menghantui.“Menentukan ekspektasi itu memang harus realistis. Jangan terlalu pesimis. Tapi juga jangan terlalu berlebihan optimis. Karena ekspektasi yang diumumkan itu akan berdampak sangat penting terhadap pasar,” ujarnya.

Dengan kegagalan target pemerintah untuk mengatasi inflasi ini, Telisa melihat dampak nyata yang akan segera terjadi suku bunga akan kian meningkat. Pasalnya inflasi sangat berisiko terhadap kinerja perbankan. Jadi untuk kedepan tingkat suku bunga akan relative terus tinggi.“Perlu diketahui juga inflasi itu baru bisa turun kalau kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Misalnya daging, beras, kedelai, dan komoditas pangan lainnya. Untuk sekarang memang sulit terlihat deflasi kalau produksi barang-barang itu sendiri masih tidak terlihat,” ujarnya.

Menurut pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih, dalam kondisi instabilitas makro ekonomi yang sangat tinggi pihak otoritas manapun sebaiknya tidak menyampaikan hal-hal yang belum jelas terkait data makro ekonomi. Pasalnya, hal tersebut membingungkan para pelaku pasar dan menambah sentimen negatif sehingga mengurangi kepercayaan pasar.

Tidak hanya itu, dengan adanya dua pendapatan atau pandangan yang berbeda dari pihak otoritas akan dapat mengurangi kredibilitas pihak otoritas sendiri. “Inflasi atau deflasi tentu yang tahu BPS karena mereka yang punya datanya. Jadi serahkan saja ke mereka.” ucapnya.

Karena itu, kata dia, jangan ada pihak lain yang mengumumkan hal tersebut ke pasar sehingga tidak terjadi membingungkan dan membuat instabilitas makro ekonomi meningkat. Sementara itu, pengamat ekonomi universitas Atmajaya, A. Prasetyantoko mengatakan, perbedaan pendapat yang muncul karena masing-masing pihak memiliki perhitungan berbeda-beda, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Menurut dia, inflasi diproyeksi akan terjadi jika isu mengenai pangan, salah satunya yang terkait daging tidak dikelola dengan baik.

Namun, kata dia, sejauh ini pressure untuk memungkinkan terjadinya inflasi di September sudah berkurang. Yang jadi soroton dia, tidak mudah untuk terjadi deflasi karena adanya depresiasi rupiah yang tentu akan menekan konten impor sehingga harganya tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin masih belum memberikan prediksi yang tegas, apakah inflasi atau deflasi, “Yang harganya naik, yaitu kedelai, tempe, dan harga emas karena ada faktor harga internasional. Yang jelas inflasi lebih kecil dari Agustus, karena dampak kenaikan BBM tidak ada lagi, apalagi yang dampak langsungnya. Sekarang tinggal faktor-faktor supply dan demand. Tapi Pemerintah kan sudah melakukan beberapa upaya untuk menjaga pasokan, apakah itu impor atau produksi dalam negeri,” jelas Suryamin.

BPS sendiri mengungkapkan, inflasi dalam negeri masih tinggi di kisaran 8,79% dan terus bertahan hingga akhir tahun akan berdampak buruk pada kenyamanan pasar. Karena sebelumnya pemerintah dalam hal ini Menkokesra pada Agustus lalu mengatakan pada September akan terjadi deflasi. lia/iqbal/lulus/bani