BI Sempurnakan Aturan LTV - Waspadai Peningkatan Kredit

NERACA

Jakarta - Pertumbuhan kredit konsumsi beragun properti, termasuk kredit multiguna, dalam beberapa tahun terakhir menunjukan peningkatan. Pertumbuhan ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan loan to value atau financing to value untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan.

Direktur Eksekutif BI, Difi Ahmad Johansyah, menyebutkan bahwa rasio LTV/FTV adalah angka rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan. Menurut dia, ruang lingkup properti meliputi rumah tapak, rumah susun (apartemen, flat, kondominium dan griya tawang), rumah kantor dan rumah toko.

“Kebijakan ini pada intinya bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memperlambat laju peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor properti serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk tipe rumah, rumah susun dan apartemen di atas 70 meter persegi, ditetapkan maksimal LTV dan FTV untuk pembiayaan pertama sebesar 70%, pembiayaan kedua sebesar 60%, dan pembiayaan ketiga dst sebesar 50%. Sementara untuk tipe bangunan 22-70 meter persegi, ditetapkan LTV untuk pembiayaan kedua maksimal sebesar 80%, dan pembiayaan ketiga dan seterusnya sebesar 70%.

Adapun untuk tipe bangunan 22-70 meter persegi dengan pembiayaan syariah berakad Murabahah dan Istishna ditetapkan maksimal FTV pembiayaan pertama sebesar 80%, pembiayaan kedua 70%, dan pembiayaan ketiga dst sebesar 60%. Sementara untuk tipe bangunan 22-70 meter persegi dengan pembiayaan syariah berakad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Melindungi konsumen

Di sisi lain, lanjut Difi, ketentuan LTV/FTV juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah - bawah untuk memperoleh rumah layak huni serta meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti. Ketentuan ini dikecualikan bagi kredit/pembiayaan dalam rangka program perumahan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Penyempurnaan ketentuan LTV/FTV dilatarbelakangi oleh tingginya pertumbuhan kredit ke sektor properti, khususnya kredit untuk rumah tapak dan rumah susun (flat dan apartemen) pasca penerapan ketentuan LTV/FTV pada pertengahan 2012.[sylke]

BERITA TERKAIT

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017 - Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018 - MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…