Bank Mutiara Menilai Melanggar UU Perbankan

Ganti Rugi Nasabah Antaboga

Kamis, 26/09/2013

NERACA

Jakarta - Manajemen PT Bank Mutiara Tbk menilai keputusan Tim Pengawas (Timwas) Century yang memerintahkan bank yang dahulu bernama Bank Century ini, harus membayar dana nasabah Antaboga Delta Sekuritas akan berpotensi melanggar UU Perbankan dan UU Tindak Pindana Korupsi (Tipikor).

Rohan Hafas, Corporate Secretary Bank Mutiara, mengatakan potensi pelanggaran UU Perbankan dan UU Tipikor dikarenakan investor Antaboga bukanlah nasabah bank sehingga tidak berhak mendapat penjaminan dari bank sesuai UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Antaboga merupakan produk reksadana yang dikeluarkan PT Antaboga Delta Sekuritas, dan bukan produk perbankan.

Menurut dia, kerugian investor Antaboga tidak menjadi tanggung jawab Bank Mutiara melainkan tanggung jawab PT Antaboga Delta Sekuritas selaku pihak yang mengeluarkan produk reksa dana tersebut. Untuk mempertegas hal tersebut, pada Senin (23/9), Bank Mutiara melakukan konsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai desakan untuk membayar dana nasabah Antaboga Delta Sekuritas.

Pada konsultasi kepada KPK tersebut, Kuasa Hukum Bank Mutiara Mahendradatta beserta Corporate Secretary Bank Mutiara, Rohan Hafas, diterima oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, yang didampingi Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Kuasa Hukum Bank Mutiara Mahendradatta menyampaikan kepada KPK terkait adanya keraguan untuk membayarkan uang perusahaan sebagai ganti rugi nasabah Antaboga. Pasalnya, dana yang dimiliki Bank Mutiara saat ini adalah bagian dari dana bailout Bank Century yang notabene berasal dari uang negara. ”Jadi kalau kita bayar pakai uang negara itu, masuk kategori korupsi apa tidak?” ujar Mahendradatta, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin. [bani]