Pemerintah Terbitkan Aturan Hedging BUMN - Dampak Pelemahan Rupiah

NERACA

Jakarta – Terus tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan dan tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Maka mensiasati dampak lebih buruk, Kementerian BUMN bakal menerbitkan aturan baru soal lindung nilai atau hedging.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya segera menerbitkan peraturan menteri yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi \"hedging\" atau lindung nilai dalam fluktuasi nilai tukar dolar AS berjumlah besar, “Peraturan Menteri atau Permen soal Heding BUMN ini akan segera terbit dan sejak Permen ini diterbitkan, BUMN boleh melakukan transaksi hedging,”ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurut Dahlan, Permen tersebut berisikan standar dan prosedur (standard operating procedure/SOP) penerapan \"hedging\" yang dapat dilakukan perusahaan. Dimana semua BUMN boleh melakukan hedging dengan tetap mematuhi aturan SOPnya. Lanjutnya, sesuai prinsipnya \"hedging\" merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat transaksi valuta asing.

Dahlan menegaskan, heding bagi BUMN diperbolehkan, sampai benar-benar langkah tersebut tidak dibutuhkan lagi. Tanda-tandanya jika rupiah tidak tertekan lagi, indeks saham terus stabil pada level yang tinggi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan terus membaik.

Meski demikian, Dahlan mengatakan \"heding\" yang dilakukan sesuai kondisi masing-masing BUMN,”BUMN tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,”tandasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk melakukan \"hedging\". Hanya saja, peraturan soal hedging memang betul-betul untul lindung nilai dan bukan untuk spekulasi transaksi. Sebagai informasi, sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging.

Hanya saja, bagi sebagian besar BUMN masih ragu melakukan transaksi hedging selain karena belum ada ketentuan yang jelas, juga jika pada praktiknya terjadi kerugian maka direksi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara. (bani)

BERITA TERKAIT

Dukung Pasar Modal Syariah - Tren Layanan Wakaf Saham Bakal Tumbuh

NERACA Jakarta – Mengoptimalkan produk layanan pasar modal syariah, beberapa perusahaan manajer investasi terus berinovasi dengan menghadirkan layanan menjawab kebutuhan…

Sidang Bangun Cipta Kontraktor - PN Minta Lengkapi Legal Akta Perusahaan

NERACA Jakarta - Menyoal permohonan perusahaan asal Selandia Baru, H Infrastructure Limited (HIL) kepada Pengadilan Niaga (PN) pada Pengadilan Negeri Jakarta…

IPO Itama Ranoraya Oversubscribed 34,96 Kali

NERACA Jakarta – Penawaran umum saham perdana PT Itama Ranoraya mendapatkan respon positif dari investor. Dimana berdasarkan hasil penawaran di…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Rencanakan Divestasi Saham - Vale Indonesia Matangkan Transaksi Dengan Inalum

NERACA Jakarta – Setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana September lalu mendapatkan dukungan soal rencana divestasi, kini…

Ketapatan Laporan Keuangan - BEI Catatkan 12 Emiten Belum Rilis Keuangan

NERACA Jakarta – Meskipun kepatuhan dan kedispilinan emiten dalam penyampaian laporan keuangan terus meningkat, namun pihak PT Bursa Efek Indonesia…

Adaro Eksplorasi Tambang di Tutupan dan Paringin

NERACA Jakarta – PT Adaro Energy Tbk (ADRO) akan melanjutkan pengeboran di area Tutupan dan Paringin pada bulan ini. Dalam…