Pemerintah Terbitkan Aturan Hedging BUMN - Dampak Pelemahan Rupiah

NERACA

Jakarta – Terus tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan dan tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Maka mensiasati dampak lebih buruk, Kementerian BUMN bakal menerbitkan aturan baru soal lindung nilai atau hedging.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya segera menerbitkan peraturan menteri yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi \"hedging\" atau lindung nilai dalam fluktuasi nilai tukar dolar AS berjumlah besar, “Peraturan Menteri atau Permen soal Heding BUMN ini akan segera terbit dan sejak Permen ini diterbitkan, BUMN boleh melakukan transaksi hedging,”ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurut Dahlan, Permen tersebut berisikan standar dan prosedur (standard operating procedure/SOP) penerapan \"hedging\" yang dapat dilakukan perusahaan. Dimana semua BUMN boleh melakukan hedging dengan tetap mematuhi aturan SOPnya. Lanjutnya, sesuai prinsipnya \"hedging\" merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat transaksi valuta asing.

Dahlan menegaskan, heding bagi BUMN diperbolehkan, sampai benar-benar langkah tersebut tidak dibutuhkan lagi. Tanda-tandanya jika rupiah tidak tertekan lagi, indeks saham terus stabil pada level yang tinggi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan terus membaik.

Meski demikian, Dahlan mengatakan \"heding\" yang dilakukan sesuai kondisi masing-masing BUMN,”BUMN tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,”tandasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk melakukan \"hedging\". Hanya saja, peraturan soal hedging memang betul-betul untul lindung nilai dan bukan untuk spekulasi transaksi. Sebagai informasi, sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging.

Hanya saja, bagi sebagian besar BUMN masih ragu melakukan transaksi hedging selain karena belum ada ketentuan yang jelas, juga jika pada praktiknya terjadi kerugian maka direksi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara. (bani)

BERITA TERKAIT

DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017 - Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8% - Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Sidang Dugaan Monopoli Aqua - Saksi Ahli : Praktik Monopoli Mutlak Dilarang

Dari sidang lanjutan atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina …

Tersangka Kasus Pemalsuan Surat - Istri Dewan Penasihat Kadin Chris Kanter Mangkir Pemeriksaan

Prikanti Chris Kanter tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Tangerang Selatan. Istri Chris Kanter, anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang…

Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun - KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8%

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…