Pemerintah Terbitkan Aturan Hedging BUMN - Dampak Pelemahan Rupiah

NERACA

Jakarta – Terus tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan dan tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Maka mensiasati dampak lebih buruk, Kementerian BUMN bakal menerbitkan aturan baru soal lindung nilai atau hedging.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya segera menerbitkan peraturan menteri yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi \"hedging\" atau lindung nilai dalam fluktuasi nilai tukar dolar AS berjumlah besar, “Peraturan Menteri atau Permen soal Heding BUMN ini akan segera terbit dan sejak Permen ini diterbitkan, BUMN boleh melakukan transaksi hedging,”ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurut Dahlan, Permen tersebut berisikan standar dan prosedur (standard operating procedure/SOP) penerapan \"hedging\" yang dapat dilakukan perusahaan. Dimana semua BUMN boleh melakukan hedging dengan tetap mematuhi aturan SOPnya. Lanjutnya, sesuai prinsipnya \"hedging\" merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat transaksi valuta asing.

Dahlan menegaskan, heding bagi BUMN diperbolehkan, sampai benar-benar langkah tersebut tidak dibutuhkan lagi. Tanda-tandanya jika rupiah tidak tertekan lagi, indeks saham terus stabil pada level yang tinggi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan terus membaik.

Meski demikian, Dahlan mengatakan \"heding\" yang dilakukan sesuai kondisi masing-masing BUMN,”BUMN tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,”tandasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk melakukan \"hedging\". Hanya saja, peraturan soal hedging memang betul-betul untul lindung nilai dan bukan untuk spekulasi transaksi. Sebagai informasi, sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging.

Hanya saja, bagi sebagian besar BUMN masih ragu melakukan transaksi hedging selain karena belum ada ketentuan yang jelas, juga jika pada praktiknya terjadi kerugian maka direksi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara. (bani)

BERITA TERKAIT

Gandeng Perusahaan Tiongkok - Kresna Berambisi Terdepan Garap Bisnis Starup

NERACA Jakarta-Sibuk membawa beberapa anak usahanya go public dan juga sukses mengembangkan bisnis digitalnya, PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN)…

Bangun Kompleks Petrokimia - Chandra Asri Petrochemical Dapat Tax Holiday

NERACA Jakarta – Sebagai komitmen patuh terhadap pajak, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) mendapatkan keringanan pajak atau tax holiday…

Ekspansi Bisnis di Kongo - 10 Perusahaan Indonesia Garap Proyek Strategis

NERACA Jakarta – Membidik potensi pasar luar negeri dalam pengembangan bisnisnya, The Sandi Group (TSG) Global Holdings bersama entitas bisnisnya…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

WanaArtha Life Ambil Bagian di WEF Annual Meeting 2020

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life kembali ambil bagian di World Economic Forum Annual…

Tambah Fasilitas Produksi Gas - Sale Raya Targetkan Dana IPO US$ 100 Juta

NERACA Jakarta — Menggeliatnya industri minyak dan tambang (migas) dimanfaatkan langsung PT Sele Raya untuk mencari permodalan di pasar modal…

Danai Belanja Modal - Smartfren Kantungi Pinjaman Rp 3,10 Triliun

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), melalui PT Smart Telecom meraih kredit dari China Development…