Pemerintah Terbitkan Aturan Hedging BUMN - Dampak Pelemahan Rupiah

NERACA

Jakarta – Terus tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan dan tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Maka mensiasati dampak lebih buruk, Kementerian BUMN bakal menerbitkan aturan baru soal lindung nilai atau hedging.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya segera menerbitkan peraturan menteri yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi \"hedging\" atau lindung nilai dalam fluktuasi nilai tukar dolar AS berjumlah besar, “Peraturan Menteri atau Permen soal Heding BUMN ini akan segera terbit dan sejak Permen ini diterbitkan, BUMN boleh melakukan transaksi hedging,”ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurut Dahlan, Permen tersebut berisikan standar dan prosedur (standard operating procedure/SOP) penerapan \"hedging\" yang dapat dilakukan perusahaan. Dimana semua BUMN boleh melakukan hedging dengan tetap mematuhi aturan SOPnya. Lanjutnya, sesuai prinsipnya \"hedging\" merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat transaksi valuta asing.

Dahlan menegaskan, heding bagi BUMN diperbolehkan, sampai benar-benar langkah tersebut tidak dibutuhkan lagi. Tanda-tandanya jika rupiah tidak tertekan lagi, indeks saham terus stabil pada level yang tinggi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan terus membaik.

Meski demikian, Dahlan mengatakan \"heding\" yang dilakukan sesuai kondisi masing-masing BUMN,”BUMN tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,”tandasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk melakukan \"hedging\". Hanya saja, peraturan soal hedging memang betul-betul untul lindung nilai dan bukan untuk spekulasi transaksi. Sebagai informasi, sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging.

Hanya saja, bagi sebagian besar BUMN masih ragu melakukan transaksi hedging selain karena belum ada ketentuan yang jelas, juga jika pada praktiknya terjadi kerugian maka direksi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara. (bani)

BERITA TERKAIT

BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25% - DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

Finansial BUMN Konstruksi Jebol

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Ambisi membangun infrastruktur ternyata membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. BUMN di sektor…

BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien? - PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Desa Nabung Saham Hadir di Monokwari

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mencanangkan "Desa Nabung Saham" di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat,”Desa Nabung Saham akan dibentuk…

BEI Suspensi Perdagangan Saham MNCN

Mengendus adanya transaksi yang mencurigakan melalui Nomura Sekuritas Indonesia, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mengajukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan…

Link Net Targetkan 150 Ribu Pelanggan

Kebutuhan jaringan internet di Indonesia memacu PT Link Net Tbk (LINK) gencar ekspansi jaringan. LINK optimistis bisa memenuhi target 2,8…