NERACA

Jakarta - Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah dituntut untuk meningkatkan produk industri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi , dengan tujuan produk dalam negeri bisa bersaing saat pasar bebas nanti sehingga Indonesia hanya di jadikan pasar saja.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukari mengungkapkan penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar bagi ASEAN. Oleh karena itu harus mempersiapkan diri agar tidak dijadikan pasar saja, akan tetapi harus mampu untuk bersaing dengan menghadirkan produk-produk yang unggul. \"Sebesar 50% pasar ASEAN itu Indonesia, oleh karena itu kita juga harus bisa masuk ke pasar negara-negara lain,\" ujar Ansari saat berbincang dengan Neraca, Rabu (25/9).

Lebih lanjut lagi Ansari mengungkapkan, selama ini yang menjadi permasalahan adalah pasar di Indonesia dibanjiri dengan produk-produk impor yang memiliki kualitas rendah, maka dari itu sudah seharusnya pemerintah mengamankan pasar dalam negeri.

 \"Apabila nanti MEA sudah diberlakukan, sudah pasti kita akan mendapatkan serbuan barang-barang impor, dan dengan demikian daya saing produk dalam negeri yang berkualitas harus ditingkatkan,\" kata Ansari.

Untuk itu, ujar Ansari, Kementerian Perindustrian mengadakan Pameran Produksi Indonesia (PPI) yang diharapkan mampu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan memperkenalkan produk industri dalam negeri yang berkualitas.\"Pameran tersebut akan memperkenalkan produk-produk baru yang berkualitas dari industri dalam negeri yang berbasis inovasi dan kreativitas,\" kata Ansari.

Pada PPI yang akan diselenggarakan di Trans Convention Center, The Trans Luxury Hotel tersebut, akan diikuti sebanyak 126 peserta dari berbagai wilayah Indonesia dan akan dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Dalam pameran yang dilangsungkan mulai 26 sampai 29 September 2013 tersebut menyasar pemenuhan produk-produk kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti industri furnitur kayu, rotan, bambu, industri garmen, TPT, tas dan aksesoris, industri kosmetik dan herbal serta lainnya.

Penyelenggaraan PPI tersebut merupakan program dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan sasaran menjangkau belanja konsumsi domestik sebagai \'captive market\' yaitu belanja pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

\"Pameran tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kemampuan industri dalam negeri dan bangga menggunakannya, sehingga nantinya bisa mengurangi impor,\" kata Ansari.

Kebijakan P3DN

Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Industri dan Perdagangan, Fauzi Aziz mengungkapkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebuah kebijakan dan progam pemerintah yang sengaja dibuat untuk mengoptimalkan agar produk dan jasa yang telah mampu dihasilkan di dalam negeri dapat ditingkatkan penggunaannya, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

\"Dilihatnya dari tiga prespektif, yakni pertama, P3DN dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kedua sejauh mana secara inklusif masyarakat harus dilibatkan. Ketiga, apakah P3DN perlu diakomodasi dalam sebuah regulasi agar misi utamanya dapat tercapai sehingga bisa menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di masyarakat,\" kata Fauzi saat dihubungi Neraca.

Dalam dimensi ekonomi, kata dia, P3DN adalah memiliki nilai strategis, karena titik singgungnya akan beririsan langsung dengan kegiatan investasi langsung di sektor produktif, bersinggungan dengan strategi bagaimana memanfaatkan besarnya pengeluaran konsumsi msyarakat, yang dapat menjadi basis bagi penguasaan pasar ekspor akibat dari terpenuhinya economic of scale dalam kapasitas produksi, dan berkurangnya impor.

Dengan demikian, sambung Fauzi, maka sesungguhnya P3DN adalah sebuah cara atau strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk pada dasarnya bagaimana menangkap peluang bisnis GDP di dalam negeri. Tidak hanya sekedar menangkap peluang bisnis APBN semata seperti yang sekarang menjadi fokus pemerintah, dimana P3DN dikaitkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti yang diatur dalam Perpres nomor 54/2010, jo nomor 70/2012.

Dalam konteks yang lebih luas, kata dia, P3DN sejatinya menjadi bagian inheren dari kebijakan industri, investasi dan perdagangan. Konteks ini yang kemudian P3DN memiliki nilai stretegis dalam sistem perekonomian nasional karena akan menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi membangun daya saing internasional.

Jika tidak didekati secara strategik seperti itu, sebutnya, maka dikhawatirkan progam P3DN akan sulit menemukan konteksnya secara efektif dalam sistem ekonomi nasional karena progamnya menjadi berdiri sendiri dan terpisah dengan tiga pilar kebijakan pokok di bidang industri, investasi dan perdagangan, dan dengan begitu bisa menimbulkan inefisensi dalam pelaksanaannya.

\"Pada ranah kebijakan, seyogyanya diformat dengan pendekatan komprehensif yang seperti itu, sehingga ketertaikan antar sektornya menjadi jelas dan nilai ekonominya yang terbentuk menjadi benar-benar optimal,\" katanya.