Selamat Datang Mobil (Pura-Pura) Murah?

Oleh: Aris Munandar, Dosen UIN Malang

Kamis, 26/09/2013

Baru-baru ini Wapres Boediono meresmikan peluncuran mobil murah di Jakarta. Dikatakan murah tentu bila dibandingkan dengan harga mobil baru dewasa ini yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Berdasarkan informasi harga mobil murah tersebut berada dibawah kisaran 100 juta tetapi ternyata ada juga yang berada diatas 100 juta sesuai klasifikasi kategori darijenis mobil yang tersedia.Kemudian dikatakan bahwa mobil murah yang diluncurkan itu (katanya) ramah lingkungan, tidak polusi sebagaimana kendaraan bermotor lain yang emisi gas buangnya sangat tinggi.

Dari paparan diatas kita bisa mengkritisinya sebagai berikut. Pertama, dulu juga pernah ada peluncuran mobil baru yang murah (dibawah 100 juta), namun setelah dikenal dan laris tidak lama kemudian harga (mengikuti hukum pasar ekonomi kapitalisitik) beranjak naik menjadi diatas 100 juta bahkan mencapai lebih dua kali lipat dari harga awal peluncuran mobil merek tersebut. Dengan demikian mobil itu kini sudah tidak lagi masuk dalam kategori mobil murah. Oleh karena itu ketika muncul mobil murah yang mulai dengan harga tujuh puluhan juta dianggap sebagai mobil termurah disbanding mobil sejenis pada umumnya.

Kedua, bisa saja emisi gas buang mobil murah ini tidak terlalu tinggi disbanding dengan mobil lainnya tetapi jika diproduksi banyak dan memenuhi jalan-jalan kota tetap saja emisi gas buangnya secara kelektif besar dan menyebabkan polusi udara. Pernyataan ramah lingkungan atas mobil murah ini cukup menyesatkan bahkan terkesan menggampangkan persoalan lingkungan hidup.

Dalam Kondisi sulitnya transportasi umum yang memadai memang mereka yang butuh alat transportasi tentu akan melirik pada mobil murah yang diatawarkan. Mereka yang gajinya tidak besar dengan biaya hidup di kota besar seperti Jakarta yang demikian besar, transportasi umum yang juga tidak bisa dibilang murah, tentu akan berupaya membeli mobil murah itu meski harus kredit dan berhutang. Akhirnya, mereka beramai-ramai membeli mobil tersebut, sehingga makin banyak mobil di jalan raya makin besar emisi gang buangnya.

Ketiga, kian banyaknya mobil dijalan-jalan tentu menyulitkan pemda DKI yang kini tengah “bertempur habis-habisan” mengatasi kemacetan. Proyek MRT atau transportasi umum massal yang digagas dan tengah dikerjakan untuk mengurangi tingkat kepadatan kendaraan bermotor di jalan raya menjadi tidak ada artinya jika pengusaha otomotif terus menerus dengan proyek mobil muranhya itu. Prinsip angkutan umum massal yang diadakan berbagai Negara memang sebenarnya untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi sehingga kepadatan lalu lintas berkurang. Tetapi dengan keluarnya mobil murah ini membikin kondisi kesemrawutan tambah runyam.

Keempat, dikatakan mobil tersebut memiliki kandungan lokal yang banyak tetapi tetap tidak 100%. Kita pernah berinisiatif membuat mobil sendiri dengan istilah mobnas (mobil nasional), tetapi mobnas yang pernah kita lihat hasil karya anak-anak bangsa (malah siswa SMK) malah tidak dibantu untuk diwujudkan menjadi benar-benar mobnas yang diandalkan. Disini tampak tidak ada political will dari pihak penguasa dan pengusaha untuk memiliki jiwa nasionalisme dan percaya atas produk sendiri. Penguasa dan pengusaha tampaknya sudah terkooptasi sistem ekonomi kapitalisme sejati.

Kelima, ini yang paling penting. Saya tidak abis pikir kenapa pejabat Negara setingkat Wapres dengan mudahnya ingin menjadi orang yang meresmikan mobil murah itu, padahal banyak pihak terutama para pemerhati transportasi umum telah sering mengingatkan agar melakukan pengetatan produksi mobil yang digunakan di dalam negeri. Kepiawaian pengusaha otomatif dalam mengadaklan pendekatan Wapres patut diacungi jempol, semestinya sang Wapres tegas dan mempelajari terlebih dahulu situasinya sehingga tindakan beliau tidak dianggap malah kontraproduktif terhadap persoalan karut marut lalu lintas khususnya di Jakarta.

Disini tampak bahwa pemimpin kita tidak sensitif atas persoalan yang dihadapi. Selayaknya koordinasi dijalankan antara pemda dan pemerintah pusat karena sebagai sesama pemimpin rakyat jangan sampai terkesan masing-masing berjalan sendiri-sendiri, sehingga bisa membuat kesan saling bertentangan dalam menjalankan pekerjaannya. (uin-malang.ac.id)