DBH CHT Kab. Cirebon Rp 3 M Sulit Terserap

NERACA

Cirebon – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Cirebon, yang saat ini masih tersisa sekitar Rp. 3.000.000.000,-, ternyata sulit diserap Pemkab Cirebon. Kesulitan tersebut dikarenakan banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memang boleh menerima DBH CHT, belum juga mengajukan anggaran. Diduga, setiap OPD kesulitan membuat kegiatan yang sesuai dengan program DBH CHT. Demikian dikatakan Kasubag Keuangan Pemkab Cirebon, Tambak. MS ketika dihubungi Harian Ekonomi Neraca.

Tambak menjelaskan, ketidak konsistenan regulasi pusat terlihat dari penerimaan DBH CHT yang masuk ke dalam Blok Grant. Sementara untuk pengeluarannya, malah masuk ke dalam Sepesifik Grant. Menurutnya, perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran DBH CHT, menjadi masalah. Pasalnya, kasus tersebut sempat menjadi temuan BPKP.

“Ya jelas bermasalah. Kami pernah ditanyakan BPKP terkait soal ini. Pasalnya, penerimaan DBH CHT adalah Blok Grant, sedang pengeluarannya Sepesifik Grant. Padahal, namanya dana bagi hasil, ya harusnya masuk ke dalam blok grant. Kalau spesifik grant, ya bukan dana bagi hasil namanya. Ini jelas, regulasi pusat tidak konsisten,” kata Tambak.

Kesulitan OPD dan masyarakat yang ingin mengajukan program DBH CHT, memang kesulitan dalam menjalankan program tersebut. Pasalnya, profosal kegiatan yang diajukan serta kenyataan dilapangan, harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan PMK. Sementara, hingga saat ini sulit sekali melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan PMK.

“Inilah sulitnya kalau kebijakan ada di sentral. Padahal kalau dana ini masuk ke dalam program blok grant, tentunya kita bisa alokasikan untuk kegiatan lain, yang tidak terikat dengan PMK. Tapi saat ini kita sedang mengajukan, dan mungkin seluruh indonesia. Biar semuanya terbagi dan terserap, jadi uang yang ada di kas daerah tidak menimbulkan tudingan miring,” jelas Tambak.

Seperti pernah dilansir Harian Ekonomi Neraca, alokasiBantuan yang datang dari Menteri Keuangan berupaDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)untukKabupaten Cirebon,harusnya sudah bisa terserap seluruhnya. Penyerapan tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten Cirebon sangat luas. Hal ini akan berimbas kepada banyaknya penyerapan DBH CHT di lapangan, yang nantinya dinikmati masyarakat. Demikian dikatakan KepalaKoordinasi Pemerintah dan Pembangunan (KPP) Wilayah III Cirebon, Ano Sutrisno, beberapa waktu lalu.

Ano mengatakan, bantuan tersebut masuk ke Kas daerah setiap kabupaten, lalu disalurkan kesetiap OPD yang berhak menerimanya. OPD-OPD tersebut di antaranya, Distanbunak, Perdagangan, Kesehatan, Disnakertrans, serta satpol PP. “Saya juga tidak tahu kalau kabupaten Cirebon belum menyerap dana ini. Kalau memang belum terserap, saya rada heran. Pasalnya, Kabupaten wilayahnya sangat luas, jadi akan ada banyak kegiatan. Kecuali Kota Cirebon, kalau tidak terserap wajar karena wilayahnya sempit,” kata Ano.

Seperti diketahui, hingga saat ini peruntukan DBHCHT khususnya di Kabupaten Cirebon diduga belum jelas.Pasalnya, pihak-pihak terkait belum bisa memberikan data valid, tentang peruntukan DBH CHT tersebut. Ada kesan, beberapa pejabat teras di kabupaten Cirebon mengaku tidak tahu menahu perihal bantuan yang nilainya miliaran tersebut.

"Untuk perekonomian, hanya sebatas menerima laporannya saja. Kami tidak tahu menahu. Lagi pula bagian Perekonomian tidak menerima dana ini,” elak Kabag Perekonomian Pemkab Cirebon, Muhadi.

BERITA TERKAIT

Alasan Belanja Offline Sulit Tergantikan dengan Belanja Online

  NERACA   Jakarta - Meski bisnis jual beli dengan sistem online kian terus tumbuh, tetapi hingga kini omset-nya masih…

Masyarakat Harapkan Putra Daerah Terserap

Masyarakat sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) mengharapkan putra-putri daerah bisa terserap sebagai pekerja setelah resmi dioperasikan. Seperti dikatakan seorang…

Tugas Sulit Pemerintah-BI Redam Gejolak Pasar

Oleh: Satyagraha Suasana pasar keuangan global dalam beberapa minggu terakhir yang mengakibatkan ketidakpastian telah memberikan kekhawatiran kepada pelaku pasar, pemangku…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…