NERACA

Jakarta – Persoalan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) oleh pemerintah Indonesia dari tangan investor Jepang semakin runyam. Hingga saat ini, perbedaan hitungan nilai aset Inalum antara Indonesia dan Jepang tak kunjung mencapai titik temu. Pihak Jepang menyatakan nilai aset Inalum sebesar US$650 juta, sementara pemerintah Indonesia memegang penilaian aset yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu US$390 juta. Perbedaan nilai aset yang besar ini menimbulkan perdebatan alot antara kedua belah pihak. Karena dikenal sangat licik, pemerintah Indonesia diminta tidak termakan siasat Jepang untuk tetap mengasai Inalum.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, permasalahan mengenai Inalum yang tidak kunjung beres karena kedua pihak, baik Jepang maupun Indonesia memang bermasalah. Jepang yang licik selalu memiliki banyak cara untuk dapat mengambil keuntungan dari pengelolaan Inalum. Itu sebabnya, saat ini masih diperselisihkan terkait penggantian rugi dan kepemilikan aset di Inalum.

“Jepang licik juga. Dengan adanya perselisihan mengenai itu, mereka berharap kontraknya diperpanjang, mereka dapat sahamkah, atau produknya diekspor ke merekakah. Itu cara mereka,” kata Marwan kepada Neraca, Selasa (24/9).

Menurut dia, tidak hanya soal Inalum, sedari dulu Jepang selalu tidak jujur dengan membuat laporan keuangannya yang seolah-olah rugi. Padahal, sebenarnya mereka sudah sangat diuntungkan. “Dulu ada kasus mereka mengatakan rugi. Namun kemudian setelah digertak JK (bekas Wapres Jusuf Kalla), tiga bulan kemudian berubah jadi untung,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pemerintah pun tampaknya kurang fokus dan tidak terlalu serius dengan tidak memiliki konsep dan strategi yang matang. Karena semestinya, pemerintah dapat membereskan masalah ini dua tahun lalu. “Masalah ini juga sudah kami kemukakan, namun pemerintah sepertinya kurang fokus dan tidak memiliki target yang terukur. Karena kalau ada strategi yang matang, tahun lalu pun sudah beres,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan, Jepang harus tunduk dengan aturan yang dibuat oleh Indonesia, karena yang dipertengkarkan adalah perusahaan yang berada di wilayah Indonesia. “Sebagai investor, mereka harus tunduk dengan aturan yang kita buat,” ujarDaeng.

Lebih lanjut, Daeng mengatakan bahwa industri yang dijalankan Inalum memberikan keuntungan yang besar terhadap Jepang, sementara Indonesia hanya dijadikan tempat pembuangan limbah. Seharusnya, sebagai penghasil bauksit terbesar di dunia, Indonesia yang menguasai Inalum dan menguasai industri turunan dari bauksit.

Sementara itu di mata pengamat Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, berlarutnya akusisi Inalum lantaran belum ditemukanya kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. \\\\\\\"Tapi bisa juga dibilang pemerintah kurang serius karena banyak hal yang terjadi,\\\\\\\" ungkap Komaidi.

Komaidi menambahkan, pemerintah memang memiliki banyak kepentingan sehingga memperbanyak argumentasi. \\\\\\\"Misalnya seperti koordinasi dengan parlemen, yang membuat ini menjadi kompleks. Ini yang membuat susah ketemunya kepentingan itu,\\\\\\\" kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Inalum nantinya akan jatuh ke tangan Indonesia, meskipun perhitungan nilai asetnya masih mencapai titik temu. “Tanggal 30 (Oktober) harus kembali ke Indonesia. Kita harapkan semua berjalan smooth karena prinsipnya semua sudah sepakat bahwa master agreement akan berakhir pada 30 Oktober sehingga 1 November itu semua sudah ke Indonesia,” kata Hatta.