Survey Serikat Pekerja KHL Rp1.691.090 - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Hasil survey yang dilakukan Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) SPSI Kabupaten Sukabumi, di empat pasar, yakni pasar Pangleseran, Sukaraja, Cibadak dan Cicurug, angka kebutuhan hidup layak (KHL) mencapai Rp1.691.090.

Nilai tersebut, menurut penanggungjawab survey SP TSK SPSI, Dony Soedarsono, saat melakukan audensi dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sukabumi, agar dijadikan sebagai patokan upah minimum kabupaten (UMK).

“Metologi survey yang kami lakukan berdasarkan pada Peraturan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) no 13 tahun 2012 tentang komponen pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Kami melakukan interview dan survey harga ke para pedagang langsung yang dipilih secara acak,” kata Dony Soedarsono dalam rilisnya yang diterima NERACA Selasa (24/9) di Sukabumi.

Survey ini dilakukan, kata Dony, karena bahwa organisasi mereka tidak meliabtkan diri dan tidak merekomendasikan anggotanya untuk duduk di dewan pengupahan. “Kami tidak ikut dalam dewan pengupahan walau diminta oleh pemerintah karena organisasi kami tidak pernah di verifikasi oleh pemerintah,” terang Dony.

Dony menegaskan, hasil survey yang mereka lakukan masih bersifat sementara karena adanya fluaktuatif harga di pasaran. “Sehingga apabila hasil survey kami berbeda dengan hasil survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan maupun kelompok atau organisasi lainnya kami bisa maklumi,” papar dia.

Kendati demikian, Dony berharap dewan pengupahan Kabupaten Sukabumi menjadikan hasil survey mereka sebagai besaran target UMK. “Apabila dewan pengupahan tidak bisa merekomendasikan besaran upah minum setidaknya sesuai dengan hasil survey yang kami sampaikan, maka kami anggap dewan pengupahan gagal dan segera dibubarkan,” ungkap dia.

SP TKP SPSI, kata Dony, memiliki cara sendiri untuk memperjuangkan nilai upah sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. “Kami akan memperjuangkan nilai upah dengan cara kami sendiri. Dan apabila Disnakertrans tidak menampung aspirasi, maka kami akan kembali melakukan audensi,” katanya.

Sementara pihak Disnakertrans seusai audensi dengan SP TSK SPSI, belum bisa dihubungi terkait hasil survey.

Sebelumnya, Senin kemarin, ratusan buruh yang yang tergabung dalam Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) lakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD, Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2014, sebesar Rp2.290.961.

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018

KOTA SUKABUMI  Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018 NERACA Sukabumi - Dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD…

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit  NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi…

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Dilantik 20 September 2018 - Sekretariat Dewan Tengah Persiapkan Jadwal Penyampaian Visi dan Misi

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Dilantik 20 September 2018 Sekretariat Dewan Tengah Persiapkan Jadwal Penyampaian Visi dan Misi NERACA Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

DPRD Jabar Targetkan Raperda Kewirausahaan Disahkan Akhir 2018

DPRD Jabar Targetkan Raperda Kewirausahaan Disahkan Akhir 2018 NERACA Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menargetkan rancangan…

KOTA SUKABUMI - Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan

KOTA SUKABUMI  Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan NERACA Sukabumi - Pola tanam dengan cara hidroponik ternyata menjadi peluang usaha yang…

Pemprov-DPRD Jabar Teken MoU KUA-PPAS APBD-P

Pemprov-DPRD Jabar Teken MoU KUA-PPAS APBD-P NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD setempat telah menandatangani nota kesepakatan…