Kuningan – Hasil Pilkada Kabupaten Kuningan nampaknya belum berjalan mulus, berbagai persoalan masih terus bergulir dan dikaji, seperti yang dilakukan Panwaslu Kabupaten pada Selasa (24/9), memanggil Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, bupati terpilih yang juga isterinya Hj. Utje Ch Suganda dan Kepala Dinas Bina Marga H. Dadang Darmawan.

Ketua Panwaslu Kabupaten, Ujang Abdul Azis menjelaskan, pemanggilan tersebut terkait klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye. Ke-tiga pejabat itu dicecar puluhan pertanyaan selama kurang lebih 30 menit perorang. Langkah yang diambil Panwaslu merupakan tahapan pemanggilan yang akan ditindaklanjut ke Gakamdu (Penegak Keamanan Terpadu).

Meski dalam klarifikasi terkesan tidak ada yang bersalah, namun hal itu menjadi satu langkah untuk terus mengontrol hasil Pemilukada Kuningan, selain tentunya gugatan di MK yang dilakukan paslon Rochmat yang kalah sekitar 7, 5 % oleh Utama, rencananya akan digelar perkaranya pada Rabu (25/9). “Kami mengklarifikasi atas dugaan pelapor selama masa kampanye, baik oleh bupati, calon bupati dan salah seorang kepala dinas,” tandas Ujang.

Calon bupati Hj. Utje disodorkan dengan 21 pertanyaan seputar pembagian alat mandi, pasta gigi, mangkuk, gelas dan janji membangun gapura di Desa Indapatra Kec. Cigandamekar. Ia mengelak jika dalam masa tenang kampanye dirinya terjun membagikan alat mandi dan kemungkinan itu dilakukan oleh relawan Utama, namun sayangnya jikapun ada sangsi itu termasuk kepada pelanggaran perseorang.

Bupati Aang pun yang statusnya sebagai suami dari calon bupati Utje mengelak jika ada yang melaporkan terkait ajakan kepada warga saat membuka jembatan di Kelurahan Awirarangan, ia juga mengelak dengan pembagian kaos Utama saat putaran kampanye dan masa tenang.

Akan tetapi ada satu yang tidak bisa mengelak saat dirinya mengajak kepada PNS untuk memilih Utama, dalam apel pagi. Ia mengakuinya telah melontarkan kata ajakan tapi itu tidak disadarinya. “Waktu itu Panwas langsung mengirimkan surat kepada bupati, dan bupati mengaku itu kejadian yang tidak disengaja dan berjanji tidak akan terlibat dalam kampanye,” ujar Ujang Abdu Azis.

Pertanyaan yang cukup banyak dan lama diklarifikasi Panwaslu kepada Kepala Dinas Bina Marga H. Dadang Darmawan terkait soal pengaspalan jalan yang mendadak dan menghalangi arus kampanye paslon lainnya. Proyek pengaspalan yang diduga erat dengan kampanye salah satu paslon itu disampaikan pula oleh tim sukses Rochmat kepada Mahkamah Konstituusi (MK).

“Pengerjaan itu sudah sepengetahuan Bina Marga, sedangkan jadwal pengerjaan itu disesuaikan oleh pihak rekanannya sendiri bersama pabriknya. Jadi sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, karena memang sudah masuk program perbaikan jalan, penambalan-penambalan,” papar H Dadang.

Jalan yang diduga sengaja diaspal dan menghalang-halangi arus kampanye pasangan lainnya adalah Jalan Aruji, kawasan wisata Darma dan Desa Cibuntu Cilimus. Untuk satu ruas jalan anggarannya sekitar  Rp 350 juta.