Pemerintah Jangan "Bohong"

KOMPONEN LOKAL 80% UNTUK MOBIL MURAH

Rabu, 25/09/2013

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) dan emisi karbon rendah (LCE) pada Juni lalu, terus mendapat tentangan dari banyak kalangan. Namun, alih-alih menunda atau mengkaji ulang, pemerintah tetap keukeuh dengan niatnya itu. Bahkan, pemerintah mengklaim bahwa total kandungan komponen lokal dalam mobil LCGC mencapai 80%, termasuk mesin, gearbox, dan komponen dari powertrain mobil lainnya.

NERACA

Tak pelak, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah tidak hanya membohongi rakyat mengenai harga yang tergolong mahal, mobil yang ramah lingkungan terbantahkan karena masih menggunakan BBM. Juga, membohongi tentang komponen lokal yang ada pada mobil LCGC yang disebut mencapai tingkat kandungan 80%. “Dalam aturannya jelas bahwa tingkat kandungan lokal harus mencapai 80%, akan tetapi kenyataannya baru 40%. Artinya, ada pelanggaran aturan dan juga membohongi publik,” ungkap Agus kepada Neraca, Selasa (24/9).

Sejak aturan tersebut dibuat, Agus menduga sudah terjadi lobi-lobi antara pemerintah dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) selaku produsen mobil LCGC. “Sebelum adanya aturan tersebut keluar, pertumbuhan industri otomotif di Indonesia memang cukup baik. Jadi, keluarnya aturan tersebut memang karena produsen otomotif melobi pemerintah agar dapat keringanan sehingga mendapatkan keringanan,” ungkap Agus.

Menurut Agus, dengan keluarnya mobil LCGC maka akan semakin menambah masalah khususnya di perkotaan seperti Jakarta. Kemacetan yang semakin parah, konsumsi BBM yang semakin meningkat dan membuat jebol APBN, dan yang paling penting adalah pemerintah semakin tidak memperhatikan transportasi umum. \"Seharusnya pemerintah memperhatikan transportasi umum lebih dulu sebelum memuluskan aturan industri otomotif,\" imbuh dia.

Agus menjelaskan bahwa dalam aturan LCGC, pemerintah mengeluarkan tiga bentuk insentif kepada LCGC seperti insentif pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan dalam proses pembangunan pabrik, pembebasan tarif impor bahan baku dan komponen mobil yang belum bisa dibuat di Indonesia, serta pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). \"Tetapi, adakah insentif kepada pengusaha angkutan umum. Kenaikan tarif angkutan umum aja, tidak boleh dinaikkan,\" tukas Agus.

Hal senada dikatakan pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Dia menilai, semua ketentuan dalam mobil murah merugikan dan membohongi masyarakat sebagai konsumen. \"Kandungan komponen lokal pada mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) ternyata baru mencapai 40%. Artinya, masih ada 60% komponen yang harus diimpor dari luar negeri,\" ujarnya, kemarin.

Lalu, lanjut Tulus, pemerintah juga membohongi konsumen dari aspek harga. Sebab, harga murah ternyata tidak terlihat pada implementasinya. \"Ketentuan harga Rp95 juta per unit mobil, kenyataannya justru melonjak saat konsumen membelinya melalui sistem kredit. LCGC membohongi konsumen. Apanya yang murah, jika mobil itu dibeli secara kredit harganya mencapai Rp140 jutaan,” kata dia.

Selain itu, ujar Tulus, spesifikasi terendah mobil murah yakni tanpa AC, tape dan lain sebagainya dengan bandrol harga Rp75 juta sekalipun ternyata dapat meloncat tinggi. Pasalnya, saat komponen penunjang kenyamanan berkendara itu semua ingin terpasang, setidaknya konsumen harus merogoh kocek lagi hingga Rp20 juta. “Apanya yang murah? Itu mobil masih minimalis, belum ada AC, tape dan lain lain. Jika tambah aksesoris lainnya itu bisa nambah Rp20 juta lagi,” kata Tulus.

Kebohongan yang dilakukan oleh mobil murah lainnya, menurut YLKI, adalah pada sisi ramah lingkungan. Mobil murah yang masih menggunakan bahan bakar minyak tidaklah bisa disebut ramah lingkungan. Konsumsi energi tak terbarukan dan faktor pembuangan mesin mobil tersebut jelas merusak lingkungan. “Ramah lingkungan, apanya yang ramah lingkungan? Wong masih pakai BBM bersubsidi. Ngawur itu!,” tegas Tulus.

Masalah konsumsi BBM ini juga dinilai akan menambah beban anggaran subsidi negara. YLKI menyebut pemerintah tidak akan mampu mencegah masyarakat menggunakan BBM subsidi saat menggunakan mobil murah. Meski dalam ketentuannya mobil ini harus menggunakan BBM dengan kandungan oktan 92 atau BBM non subsidi. “Pernyataan Menko Perekonomian (Hatta Rajasa) bahwa mobil LCGC akan menekan konsumsi BBM subsidi adalah pernyataan ngawur,” tegas Tulus.

Pengembangan LCGC juga dinilai kian menyurutkan langkah revitalisasi transportasi umum guna mengurangi kemacetan. “Regulasi ini bisa diterima jika sistem transportasi di kota-kota besar sudah memadai dan terintegrasi,” kata Tulus.

Untuk itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dan menghentikan produksi LCGC. “Pertanyaannya saat ini, beranikah YLKI menggugat PP mobil murah di Mahkamah Konstitusi?”, imbuh Tulus.

Jalan Terus

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengungkapkan kalau program mobil murah akan terus jalan, dan tahun depan produksi mobil murah di Indonesia ditargetkan akan mencapai 120 ribu-130 ribu unit. \"Produksi mobil murah atau LCGC (low cost green car) tahun ini hanya sekitar 30.000 unit dari produksi 2013 yang mencapai 1,2 juta unit. Karena tahun inikan tinggal 4 bulan lagi,\" ungkap Budi di Jakarta, kemarin.

Sedangkan produksi mobil murah untuk tahun depan ditargetkan akan mencapai 120.000-130.0000 unit. \"Tahun depan produksi mobil murah akan mencapai 10-15% dari total produksi mobil/penjualan mobil sekitar 1,3 juta unit, artinya sekitar 120.000-130.000 unit,\" ujarnya.

Namun, kata Budi, sampai lima tahun ke depan, produksi mobil murah tidak akan jauh berbeda bahkan hanya 120.000 unit saja.\"Dalam 5 tahun ke depan produksinya ya cuma segitu-gitu saja. “Karena kapasitas produksinya masih kurang, industri komponen kita masih sedikit, sementara ada kewajiban komponen mobil murah harus sebagian besar diproduksi dalam negeri,\" jelas dia.

Budi juga menjelaskan mobil murah diproduksi nantinya akan lebih banyak komponen lokal daripada mobil non LCGC.

Hal ini berdampak positif terhadap penurunan impor suku cadang kendaraan. Selain itu, ia juga mengklaim mobil tersebut irit bahan bakar. \"LCGC lebih banyak pakai komponen dalam negeri. Itu added value lebih tinggi daripada mobil bukan LCGC. Itu tingkatkan investasi,\" jelasnya.

Diakuinya untuk pembuatan komponen mesin masih memanfaatkan kapasitas produksi yang ada. Sehingga tidak ada impor mesin baru yang menambah defisit neraca pembayaran.

\"Barang modal meningkat, saya pandang nggak perlu dari segi barang modal. Nggak sampai mesin baru, lebih pada memanfaatkan kapasitas yang ada,\" terangnya.

Mobil murah, menurutnya, juga lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Hal ini bisa mengurangi konsumsi BBM. Apalagi nantinya mobil ini diharuskan menggunakan BBM non subsidi.\"Tapi lebih hemat energi. Itu lebih disesuaikan BBM non subsidi. Memang dalam kaitan itu nggak akan menimbulkan peningkatan subsidi,\" sebutnya. iwan/bari/rin