NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sudah mengidentifikasi 87 Kabupaten/Kota yang akan menjadi fokus keterpaduan program Cipta Karya pada 2014. Mereka termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kabupaten/Kota tersebut tersebar di pulau Sumatera sebanyak 15 kabupaten/kota, Jawa 37, Kabupaten/Kota, Kalimantan dan Sulawesi 21 Kabupaten/Kota, serta untuk Maluku, Balinusra, dan Papua sebanyak 14 Kabupaten/Kota.

“Kita akan keroyok ramai-ramai entitas di 87 Kabupaten/Kota dengan kegiatan air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan. Selain fisik, kita juga akan kawal non-fisiknya,” tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi di Jakarta, Selasa (24/9).

Imam mengharapkan di setiap entitas lingkungan, kawasan, kabupaten/kota, dan regional harus ada best practice program terpadu dari Cipta Karya dengan penyediaan air minum, penataan lingkungan, pengelolaan sanitasi, dan seterusnya.

“Yang dibangun Cipta Karya di semua entitas tersebut harus lebih berkualitas. Kita orang PU harus menjamin kualitas semua fisik kegiatan, sekecil apapun fisiknya. Karena itu dari mulai Satuan Kerja hingga Direktur beserta jajarannya harus terus mengawasi kualitas dari setiap output kegiatan,” sambung Imam.

Selain mengantongi 87 Kabupaten/Kota KSN, lanjut Ernawi, Ditjen Cipta Karya pada 2014 juga mengidentifikasi 90 Kabupaten/Kota yang akan dibantu dalam pemenuhan target Millenium Development Goals (MDGs). Kegiatan yang dikawal Satuan Kerja di provinsi tersebut terutama diarahkan untuk mendorong pemenuhan akses air minum, sanitasi, dan penataan kumuh.

“Kita juga harus mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah. Kita sudah mengidentifikasi kebutuhan tiap daerah dalam pemenuhan SPM. Tidak harus bidang Cipta Karya masuk semuanya, misalnya hanya didukung bidang air minumnya saja,” kata Imam.

Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, pada 2014 Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp16,2 triliun. Alokasi belanja modal pada kegiatan yang mendukung KSN di 87 kabupaten/kota yang dikelola oleh Satker pusat tersebut sebesar Rp3,9 triliun. Sementara untuk pemenuhan MDGs di 90 kabupaten/kota yang dikelola oleh Satker provinsi sebesar Rp6,4 triliun.

“Penelitian terhadap RKAKL 2014 diserahkan ke internal eselon I Kementerian/Lembaga masing-masing. Seharusnya hasil penelitiannya lebih tajam karena kita sendiri yang tahu kebutuhan. Saat ini kita susun mekanismenya agar kita tahu apa yang harus dilakukan dalam tahap penelitian ini,” kata dia. [iqbal]