DPR Sebut Kebijakan Mobil Murah Kontradiktif

Sektor Otomotif

Rabu, 25/09/2013

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Husin, menyebut kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost and green cars-LCGC) yang digeber pemerintah sangat tidak sinkron dengan kondisi situasi di lapangan. Dia mengaku heran dengan tingkah pemerintah yang mengesahkan aturan mobil murah di Indonesia. Menurut dia, pemerintah seperti sama sekali tidak ada koordinasi dalam penjualan mobil murah sehingga menimbulkan polemik.

"Kami pun heran terhadap pemerintah yang di satu sisi menganjurkan masyarakat menggunakan kendaraan umum namun di sisi lain justru pemerintah membanjiri kendaraan pribadi yang sudah pasti akan bertambah macet," kata Saleh di Jakarta, Selasa (24/9).

Saleh juga menyangsikan niat pemerintah yang ingin menghemat konsumsi BBM subsidi dengan mobil murah. Mobil murah yang baru diluncurkan memang tidak diperbolehkan 'minum' premium karena spesifikasi mesin sudah di atur untuk oktan tinggi.

Menurut Saleh aturan mesin mobil murah saat ini dengan oktan tinggi membuat penjualan mobil ini akan menyasar perkotaan besar yang telah menyediakan infrastruktur penjualan BBM non subsidi."Terkait dengan info bahwa mobil murah tersebut tidak boleh menggunakan premium maka ini berarti mobil tersebut direncanakan untuk hanya dipasarkan di kota-kota besar saja," ucap Saleh.

Infrastruktur BBM non subsidi, lanjutnya, belum memadai di kota-kota kecil. Mobil murah sudah dapat dipastikan hanya akan menyasar kota besar seperti Jakarta."Bagaimana dengan daerah yang tidak ada pertamax apakah mereka tidak boleh membeli?" tanya politisi Hanura tersebut.

Bukan hanya itu, niat pemerintah untuk menghemat konsumsi BBM subsidi juga seakan menghilang karena mobil murah masih mengonsumsi BBM. Walaupun diarahkan ke pertamax, mobil murah dinilai masih akan tetap mengonsumsi premium.

Menurut Saleh, pihak DPR hingga saat ini masih memantau kelanjutan dan implementasi penjualan mobil murah di masyarakat. "Jadi, kami masih melihat pemerintah. Masih jalan sendiri-sendiri dengan ego sektornya masing-masing tanpa ada suatu koordinasi lintas kementerian," tuturnya.

Tuai Kecaman

Sementara itu, mobil murah yang akan direalisasikan pemerintah bersama industri otomotif menuai kecaman dari banyak kalangan. Mobil murah dinilai bukan menjadi solusi bagi masyarakat. Kebijakan mobil murah yang ditetapkan pemerintah pusat, dituding, ada indikasi tindak korupsi dibalik kebijakan tersebut.

Bahkan menimbulkan kecurigaan bisa saja kebijakan tersebut dijadikan mesin ATM untuk pengumpulan dana parpol besar menjelang pemilu 2014.Hal itu diungkapkan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi.

"Saya bisa pastikan bahwa menteri-menteri yang mendesign dan menyetujui produk asing itu dapat komisi, dapat uang suap, pasti itu. Tinggal bagaimana kita membukanya, dan bagaimana mereka menyembunyikannya," ujar Adhie.

Sebab itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menolak kebijakan tersebut. "Harus ada bentuk keseriusan untuk menghentikan kebijakan ini," tegasnya.

Namun, mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid itu tak bisa memastikan kegunaan hasil korupsi yang dilakukan para menteri dan petinggi negara itu. "Belum tentu kepentingan partai, mungkin memperkaya diri mereka pada akhir masa jabatannya. Ini bagian dari pat gulipat proyek impor," terangnya.

Yang pasti, sambung Adhie, selain berupaya untuk memperkaya diri, kebijakan mobil murah juga mematikan kreativitas anak bangsa untuk memproduksi mobil nasional. "Jadi, sebelum mereka memproduksi mobil, sudah dimatikan oleh pihak asing yang memproduksi mobil murah besar-besaran," tuturnya.

Kebijakan mobil murah yang dipaksakan pemerintah pusat dan ditolak oleh sejumlah kepala daerah menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan tersebut disampaikan calon anggota DPR dari PDI Perjuangan, Mixil Mina Munir. Aktivis 98 yang pernah aktif di Forum Kota itu mengurai, setiap menjelang pemilu biasanya ada saja kebijakan yang dipaksakan berjalan untuk mengumpulkan dana. Salah satunya adalah kebijakan bailout Bank Century, yang diduga untuk mengumpulkan dana pemilu 2009 bagi parpol tertentu.

Mixi menilai kebijakan mobil murah tidak memiliki manfaat untuk masyarakat luas. Pasalnya, sejauh ini “mobil tidak murah” saja diserap 1 juta unit per tahun, apalagi mobil murah. “Yang ada kota-kota besar di Indonesia mengalami kemacetan yang luar biasa,” katanya.

Sejauh ini, menurut Mixil, penolakan pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Solo sangatlah masuk akal. Karena, mereka saat ini tengah mengatasi problem kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “Kemacetan saja belum tuntas diatasi, ini sudah ditambah dengan LCGC. Kapan masalah akan terselesaikan!,” kesalnya.

Apalagi, Kemenperin tidak mau ikut tanggung jawab dalam hal kemacetan. Mereka malah menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah daerah. “Itu Kemenperin yang untung, rakyat yang buntung,” tegasnya.

Kedua, keamanan dan kenyamanan pengguna mobil murah juga patut dipertanyakan. “Apakah sudah memenuhi standar keselamatan? Apakah mobil tersebut juga sudah dilengkapi airbag, agar pengemudi tetap selamat walau terjadi benturan yang tidak diinginkan,” tegasnya.