IGJ Desak Dua Isu Dicabut dari Agenda APEC dan WTO - Pertanian dan Lingkungan Hidup

NERACA

Jakarta – Usai mengucapkan selamat Selamat Hari Tani 2013, yang jatuh pada 24 September kemarin, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M. Riza Damanik mendesak agar isu pertanian dan lingkungan hidup (LH) harus keluar dari kesepakatan APEC dan WTO.

Alasannya, menurut Riza, pertama LH dan pangan adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diselenggarakan dan dilindungi oleh negara. “Sementara APEC dan WTO melarang negara melakukan proteksi (melindungi) sektor pertanian dan LH,” kata Riza kepada Neraca, Selasa (24/9).

Yang kedua, sebutnya, sebagian besar kebutuhan dunia, bahkan untuk Indonesia mencapai lebih dari 80% produksi pertanian yang menopang pemenuhan pangan rakyat berasal dari petani dan nelayan kecil yang membutuhkan insentif dari negara. “Dan, WTO hendak mengurangi bahkan mencabut pemberian subsidi bagi petani kita. Mereka beralasan, pemberian subsidi bagi petani dapat mendistorsi harga produk pertanian dan perikanan di pasar global,” tambahnya.

APEC dan WTO, sambung Riza menyebut argumentasi ketiga, mendorong kompetisi terbuka dan timpang yang menyebabkan menyempitnya lahan-lahan pertanian rakyat oleh kegiatan industri (di Indonesia sekitar 100 ribu hektar lahan pertanian di konversi tiap tahunnya), terpinggirkannya produk pertanian lokal dipasar domestik oleh produk impor (nilai impor pangan Indonesia terus tumbuh dari US$ 11 miliar di 2010 menjadi US$17 miliar di 2012), dan konflik agraria meluas.

Yang terakhir, beber Riza, APEC dan WTO menjauhkan pencapaian kedaulatan pangan suatu negara dan hendak menggantikannya dgn memperluas keterlibatan sektor swasta asing melalui instrumen Private Public Partnership (PPP), Dispute Settlement Body (DSB), dan sertifikat Paten. Di Indonesia 2 thn terakhir, sebanyak lebih dari 90% investasi di sektor pertanian dan perkebunan, pertenakan, dan perikanan adalah modal asing.

“Olehnya, DPR harus segera mempersoalkan kesepakatan yang disetujui oleh Menteri Keuangan Chatib Basri bersama Para Menteri anggota APEC, Jumat 20 September 2013 di Bali, untuk menghilangkan peran negara melindungi pasar domestik dari liberalisasi perdagangan dan investasi. Keputusan ini sekaligus melegitimasi pertemuan APEC dan WTO di Bali untuk menghilangkan hak-hak mendasar petani, nelayan, UMKM dan perempuan Indonesia,” jelasnya.

Terkait dengan pelaksanaan APEC, sehari sebelumnya, Riza juga menilai, rencana pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali yang puncaknya bakal digelar bulan depan hanya akan melahirkan perjanjian baru liberalisasi perdagangan. Menurut dia, dari pertemuan ini otomatis, ke depannya Indonesia akan membuka keran impor lebih lebar lagi.

“Kita harus mewaspadai adanya pertemuan APEC, karena disini akan dibahas tentang perdagangan bebas, yang artinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang menghilangkan proteksi perdagangan yang hanya memperlancar agenda liberalisasi perdagangan demi pertumbuhan dunia,” kata dia.

Dikatakan Riza, saat ini saja ketergantungan impor negara indonesia sangat besar terhadap luar. Jika pertemuan seperti APEC terus berjalan, bukannya tidak mungkin sektor perdagangan bebas kian bergejolak. Karena aturannya sangat bebas, mengingat sudah tidak ada proteksi dari nasional. “Agenda pertemuan akan semakin memperkuat mekanismenya dan aturan hukum yang mengikat negara-negara untuk tetap membuka pasar dan menghilangkan proteksi.,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada pasar dan produk-produk luar negeri alias impor. Namun, belum ada action pemerintah Indonesia untuk bisa menurunkan laju impor yang kian meningkat.

\"Sampai saat ini Indonesia itu tidak mampu menurunkan laju impor yang meningkat, dan sampai saat ini juga Indonesia itu sangatlah tergantung pada negara luar sana, sehingga neraca perdagangan selalu defisit,” sambungnya.

Dengan kondisi seperti ini, harusnya pemerintah memperkuat ekonomi domestik dan meninggalkan ketergantungan produk impor, dengan mulai berbenah untuk memperkuat sektor kebutuhan domestik. \"Kita sedang terjadi depresiasi ekonomi, akan terjadi pasar bebas secara besar-besaran dan di saat yang sama respons kita itu biasa-biasa saja,\" ujarnya.

Dia menjelaskan, angkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat sektor domestik, seperti sektor bahan pangan yang harus digenjot lebih maksimal. Mengingat negara Indonesia kaya dan subur, agar sektor komoditas pangan tidak lagi impor. “Jika kita tidak mau menggali potensi maka Indonesia hanya bisa menjadi konsumen saja, tanpa bisa memproduksi sendiri,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Sejarah Perdamaian Dunia Dimulai dari Singapura

Oleh: Yunianti Jannatun Naim Konflik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terus memanas dalam sebulan terakhir akhirnya mereda setelah…

Layanan BOLT Hadir di Serang dan Cilegon

Dalam rangka perluas penetrasi pasar, BOLT sebagai pionir operator 4G-LTE di Indonesia kembali memperluas jangkauan jaringannya ke kota-kota baru. Dua…

Pengawasan Perbankan dan Teknologi Nano

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…