Anggaran Untuk Nelayan Miskin Dinaikkan 50% - KKP Gandeng ITB Kembangkan Kelautan

NERACA

Bandung---Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan peningkatan anggaran bagi nelayan miskin hingga 50% pada 2012. Karena sebelumnya baru mencapai 30%. “Dulu waktu pertama saya jadi menteri hanya 15%. Saya naikkan jadi 30%. Kita mau naikkan lagi mencapai 50%,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, di Bandung,

Lebih jauh mantan Gubernur Gorontalo ini menambahkan anggaran KKP akan naik sekitar Rp6 triliun pada 2012. Sehingga kenaikkan anggaran itu akan mengarahkan Rp3 triliun untuk nelayan-nelayan miskin. “Yang terbesar tahun depan. Itu untuk seluruh Indonesia. Sekarang saya dapat tambahan Rp1,2 triliun untuk nelayan miskin,”

Fadel menyebutkan beberapa contoh bantuan dari KKP kepada nelayan miskin. “Bentuknya ada tiga, yaitu bantuan langsung, bantuan perkelompok, dan bantuan prasarana mereka. Salah satunya untuk subsidi BBM. Yang lainnya peralatan, bibit rumput laut, dan lainnya,” ujarnya.

Bentuk bantuan, lanjutnya, lewat program pengembangan usaha minat pedesaan. Program ini nelayan dibuat perkelompok. Tiap kelompok mendapat bantuan Rp100 juta. Kelompok tersebut mendapat pendapatan dari pengembangan rumput laut dan ikan budidaya.

Misalnya, sambung Fadel, ikan terapu ditelorkan di darat. Lalu dibawa ke laut yang sudah dipasang keramba-keramba. “Program seperti ini yang kita harapkan bisa dikembangkan ke depan. Kalau untuk mengandalkan tangkap terlalu mahal, alamnya, pelabuhannya, kapalnya,” tutupnya.

Yang jelas, kata Fadel, potensi kelautan Indonesia baru digarap sekita 8%. Sehingga potensi laut Indonesia masih sangat besar, yakni sebanyak 92% yang belum tergarap. "Kita ingin kegiatan maritim di laut Indonesia ditingkatkan. Ekonomi kelautan sangat rendah di kita,” tandasnya.

Diakui Fadel, pengembangan potensi ekonomi kelautan Indonesia masih kalah dibanding Jepan dan India. “Kita kalah jauh dibandingkan dengan Jepang, bahkan masih kalah dengan India,” jelasnya.

Menurut Fadel, saat ini, laut Indonesia masih sangat potensial. Di laut menyimpan energi, tambang emas, safir. “Sekarang di dunia orang tidak lagi bicara mengenai darat, semua teknologi masuk ke laut. Kita belum sama sekali mengatur masalah itu,” tuturnya.

Seperti diketahui KKP menggandeng ITB dan menandatangani kesepakatan kerjasama. Fadel dan Rektor ITB Akhmaloka sepakat bekerjasama tentang pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembengkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan. “Maka kita harapkan ITB memperkuat studi-studi maritim atau kelautan. Kerja sama ini mengarah kepada life scientist dan geologi laut untuk pemanfaatan energi di laut. Harapannya masa depan laut Indonesia bisa terangkat ke permukaan,” terang Fadel.

Selain itu, KKP dan ITB juga menyepakati untuk pengembangan budi daya ikan. Menurut Fadel, saat ini hasil tangkapan tidak bisa diandalkan. ITB memiliki sains untuk perikanan. “Mereka punya khusus untuk itu. Kita harapkan mereka bisa ambil peran besar di sana. Untuk lifestyle teknologi ini kita harapkan mereka bisa lebih membesarkan ikan-ikan itu. Budidaya ini merupkan masa depan dari bangsa kita,” paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi NERACA Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng komunitas bersepeda di Bali yang…

Lagi, Yayasan Intiland Gandeng Habitat - Jangkau Luas Rumah Layak Huni

Melanjutkan kesuksesan dalam menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu, perusahaan properti PT Intiland Development Tbk, melalui Yayasan…

Blanja.com Gelar Promosi Pesta Blanja Poin - Gandeng Telkomsel

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk apresasi dan loyalitas para pelanggan, perusahaan e-commerce Blanja.com berkolaborasi dengan Telkomsel menggelar ajang promosi ‘Pesta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…